VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Penelitian atau riset merupakan tulang punggung kemajuan bangsa. Tidak ada bangsa yang maju tanpa penelitian atau riset yang baik. Bagaimana  kondisi dunia riset Indonesia?

Untuk melihat sejauh mana kemajuan riset Indonesia bisa dilihat dari jumlah publikasi ilmiah. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristek-Dikti ) Mohamad Nasir, publikasi ilmiah Indonesia sampai 26 oktober 2018 sudah mencapai 22.222 tulisan, menempati peringkat ke-2 di Asia Tenggara sesudah Malaysia. Di 2016 Indonesia menempati peringkat ke-4 sesudah Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada 2017 Indonesiaberhasil meraih peringkat ke-3 dengan melewati Thailand.

Pencapaian Indonesia di bidang riset seperti telah disebut di atas tentu menggembirakan tetapi sebenarnya pencapaian Indonesia di bidang penelitian bisa lebih tinggi lagi mengingat jumlah lembaga peneliti di Indonesia sangat banyak yaitu, lebih dari 500 lembaga penelitian. Lembaga-lembaga riset tersebut tersebar di berbagai kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, LIPI, Lapan, lembaga penelitian di Perguruan Tinggi, serta berbagai badan penelitian dan pengembangan  di tingkat kabupaten atau provinsi dan berbagai lembaga penelitian swasta.   

Sayangnya, lembaga-lembaga ini tidak terkoordinasi dengan baik sehingga terjadilah tumpang-tindih. Beberapa lembaga mengerjakan topik riset yang sama. Tidak ada target bersama secara nasional.   

Untuk memajukan dunia penelitian, Pemerintahan Joko Widodo  dan Jusuf Kalla  tengah melakukan perampingan lembaga penelitian guna mewujudkan visi Jokowi untuk periode kedua pemerintahannya.

 Perampingan lembaga penelitian yang sedang dilakukan pemerintah sangat tepat. Lembaga penelitian tidak perlu terlalu banyak agar memudahkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga penelitian. Selain itu, melihat dana riset yang digelontorkan oleh pemerintah tergolong tidak besar, maka dengan adanya perampingan maka dana riset yang digelontorkan pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Dan tentu saja, dunia penelitian nasional akan lebih bagus lagi apabila pemerintah Joko Widodo merealisasikan janji  calon wakil presiden Ma’ruf Amin dalam kampanyenya yaitu membentuk sebuah Badan yang khusus mengkoordinasi lembaga-lembaga riset nasional.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (24/7) menghasilkan 12 kesepakatan kerja sama.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan 12 kesepakatan tersebut terdiri dari 9 kesepakatan antar kementerian dan 3 kesepakatan business to business. Kesembilan kesepakatan itu terkait peningkatan perlindungan investasi, penghindaran pajak berganda, industri, kepabeanan, pariwisata, kelautan dan perikanan, pertahanan, kekonsuleran dan yang terakhir adalah kebudayaan. Sementara tiga kesepakatan business to business, adalah pertama mengenai perjanjian antara Pertamina dan Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) untuk mengembangkan rencana induk pengembangan kilang (refinery development master plan-RDMP) Balikpapan Integrated Supply Chain dan Ing Storage. Kedua, menurut Retno, mengenai perjanjian antara PT Chandra Asri Petrochemical dengan Mubdala Petroleum untuk proyek bahan baku petrokimia (nafta craker) dan petrochemical complex. Dan ketiga, antara PT Maspion Indonesia dengan DP World Asia mengenai pengembangan terminal peti kemas dan Kawasan Industri di Jawa Timur.

Tiga MoU business to business tersebut memiliki nilai total sekitar 136 triliun rupiah atau 9,7 miliar dolar Amerika. Retno menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga sekaligus Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan Presiden RI Joko Widodo juga sempat membahas soal proyek-proyek yang bisa dikerjakan bersama.

Retno Marsudi menegaskan, kesepakatan antar negara di bidang ekonomi ini sangat berguna untuk menunjang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals-SDGs) seperti pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.Menurutnya, kedua pihak juga sudah bicara mengenai kerja sama ini secara lebih mendetail.Oleh karena itu, Retno mengungkapkan, Presiden sudah memberikan arahan kepada para menterinya untuk segera mengeksekusi rencana-rencana investasi yang diinginkan oleh UEA.Presiden bahkan langsung menggelar rapat dengan para menteri yang hadir untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.

Diketahui Uni Emirat Arab (UEA) memiliki dana kekayaan berdaulat (sovereign wealth fund) yang sangat besar yang nilainya sekitar 1,3 Triliun rupiah dan potensi-potensi seperti inilah yang dikerjasamakan dengan UEA.

Sebelumnya Menteri Luar negeri Retno Marsudi mengemukakan, kunjungan Putra Mahkota Abu Dhabi/Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan adalah kunjungan yang sangat bersejarah karena merupakan kunjungan kenegaraan yang pertama setelah 29 tahun. Kunjungan terakhir ke Indonesia dilakukan oleh Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, ayah Sheikh Mohamed Bin Zaed Al Nahyan pada tahun 1990.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar memperjelas detail dan jenis HS Code untuk mencegah masuknya limbah bahan berbahaya dan beracun.Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, di Jakarta, Senin, mengatakan, pihak Kementerian Perdagangan-lah yang mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun. Setelah diperjelas, maka tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencek atau memastikan limbah yang masuk ke Indonesia bukan bahan berbahaya dan beracun. 

Rosa Vivien Ratnawati menambahkan, saat ini, kementerian terkait masih melakukan pembicaraan terkait revisi Permendag tersebut. Meskipun demikian, lanjutnya, KLHK tetap berpatokan pada tindakan reekspor yang mengacu pada Undang-Undang yang secara tegas melarang masuknya sampah dan bahan berbahaya dan beracun.

Terkait regulasi, setiap limbah yang masuk melalui bea cukai akan diperiksa dan kemudian dikoordinasikan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan-KLHK untuk memastikan apakah mengandung sampah atau bahan berbahaya dan beracun.

Sebelumnya Peneliti  Indonesian Center for Environmental Law–ICEL, Fajri Fadillah mengatakan dua aturan tentang sampah impor yaitu Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Impor Limbah Non-bahan Berbahaya dan Beracun sudah cukup kuat untuk mengontrol impor limbah. Namun implementasinya yang masih perlu diawasi.

Menurut Fajri, Pemerintah perlu mengevaluasi kembali perusahaan yang memiliki izin impor plastik dan paper scrap, apakah sudah sesuai perizinan, dan apakah praktik yang mereka lakukan tidak mencemari lingkungan.
Indikasi impor sampah plastik ini ditemukan secara nyata di beberapa daerah di Indonesia, seperti Gresik, Jawa Timur. Beberapa bentuk sampah ditemukan di sana seperti serpihan plastik bercampur kertas yang tidak bisa didaur ulang, yang biasanya digunakan untuk bakar tahu atau bahan bakar lainnya, serta sampah plastik, yang bentuknya beragam berupa jenis botol, sachet, kemasan makanan, personal care, serta produk rumah tangga.

Inggris memiliki Perdana Menteri baru di tengah kontroversi mengenai cara negara itu keluar dari Brexit. Setelah memenangi pemilihan internal Ketua Partai Konservatif, Boris Johnson, sesuai sistem Parlementer, menduduki jabatan  menjadi Perdana Menteri. Aturan negara itu, sebelum resmi menduduki jabatan barunya, Boris Johnson akan dilantik oleh Ratu Elisabeth selaku kepala negara.

Dalam pemungutan suara pemilihan internal Ketua Partai Konservatif Selasa 23 Juli, Boris Johnson memperoleh suara 66,4 persen mengalahkan saingannya yaitu Jeremy Hunt yang sedang menjabat Menteri Luar negeri. Setelah hasil pemilihan diumumkan, Jeremy  Hunt segera mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Boris Johnson. Ucapan selamat juga disampaikan Theresa May yang mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri beberapa waktu lalu.

Dalam pidato kemenangannya sebagaimana disiarkan BBC, Boris Johnson berjanji akan segera mengambil tindakan mengenai keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang populer disebut Brexit. Boris Johnson yang pernah menjadi Walikota London itu menegaskan bahwa Brexit akan tuntas diselesaikan 31 Oktober mendatang. Politisi Partai Konservatif itu juga meyakini akan dapat mengalahkan pemimpin oposisi Jeremy Corbin dengan  Partai Buruhnya,  serta mengembalikan kejayaan Inggris Raya.

Terpilihnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris langsung  mendapatkan tanggapan dari Amerika Serikat dan Iran. Dalam ucapan selamatnya, Presiden Doland Trump meyakini Boris Johnson akan sukses. Sebelumnya Trump memang  memberikan dukungan kepada Boris Johnson.

Dari Teheran, Menteri Luar Negeri   Mohammad Javad Zarif menyatakan bahwa Iran tidak ingin memperpanjang konfrontasi dengan Inggris. Pasukan Garda Revolusi Iran pekan lalu menahan kapan super tanker Stena Impero yang berbendera Inggris Masalah tersebut hingga kini masih belum terselesaikan karena melibatkan pihak lain seperti Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.  

Sangat boleh jadi Perdana Menteri Inggris yang baru, Boris Johnson, akan berkonsentrasi pada persoalan Brexit dulu  guna  mengejar tenggat waktu 31 Oktober. Krisis politik yang dapat mengancam ekonomi Inggris setelah referendum yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa harus segera diselesaikan. Mengenai Brexit, Boris Johnson bertekad segera mengeksekusinya dengan kesepakatan atau tidak dengan kesepakatan. Sikap Boris Johnson ini sebelumnya telah mengundang protes dari kalangan Partai Konservatif yang kini dipimpinnya. Kalangan Partai Konservatif menilai jika Inggris harus keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan atau no deal exit, dikhawatirkan akan terjadi kemelut tidak hanya di bidang politik namun juga ekonomi dan sosial. Rakyat Inggeris kini menunggu langkah yang akan diambil Boris Johnson yang sejak lama dikenal masyarakatnya sebagai tokoh kontroversial.