Daniel
July
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno L.P. Marsudi melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Latvia Edgars Rinkēvičs di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta (19/7 ) . Seperti dikutip laman kemlu.go.id, dalam pertemuan tersebut kedua menteri luar negeri pertegas komitmen kedua negara untuk meningkatkan kerja sama bilateral pada masa datang. Indonesia dan Latvia sepakati penguatan hubungan bilateral dalam sejumlah bidang, khususnya di bidang perdagangan, investasi dan people to people contact termasuk pariwisata dan kebudayaan.
Latvia merupakan mitra dagang terbesar Indonesia di kawasan Baltik dengan tren nilai perdagangan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Jumlah wisatawan Latvia yang berkunjung ke Indonesia dalam periode yang sama juga mengalami tren peningkatan yang serupa.
Menteri Retno Marsudi mengatakan bahwa dirinya menghargai inisiatif Menteri Luar Negeri Latvia yang telah membawa pengusaha Latvia darisektor teknologi informasi, perkayuan, pendidikan untuk menjajaki hubungan bisnis dengan mitra pengusaha Indonesia. Pertemuan kedua Menteri luar negeri ini merupakan pertemuan kedua setelah sebelumnya bertemu di sela-sela pertemuan ASEAN-Uni Eropa pada bulan Oktober 2016 di Bangkok. Kunjungan ini merupakan kunjungan kedua kalinya Menlu Rinkēvičs ke Indonesia setelah sebelumnya berkunjung tahun 2012. Hubungan bilateral Indonesia-Latvia berjalan baik dan pada tahun 2018 telah dilakukan pertemuan konsultasi bilateral tingkat Direktur Jenderal di Riga, Latvia.
Indonesia jalin hubungan diplomatik dengan Latvia sejak tahun 1993, atau dua tahun setelah restorasi kemerdekaan Latvia dari Uni Soviet . Menurut Menteri Retno Marsudi, dalam pertemuan dengan Menlu Rinkēvičs, ia menjelaskan tentang visi Presiden Jokowi untuk lima tahun kedepan, khususnya terkait investasi dan pembangunan sumber daya manusia.
Selain membahas isu-isu kerjasama bilateral, kedua Menlu juga membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama, seperti Outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik, perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Dan Uni Eropa Atau Indonesia – Europe Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, dan kerja sama saling dukung untuk pencalonan di organisasi internasional.
July
Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memacu perluasan tujuan ekspor ke negara baru atau yang disebut sebagai pasar nontradisional. Langkah ini disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiarto Lukita kepada publik dalam kunjungannya ke Shanghai China, Senin kemarin. Dijelaskan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi perdagangan indonesia perlu dilakukan untuk menutup defisit neraca perdagangan Indonesia. Intensifikasi dilakukan untuk produk yang ada, sementara ekstensifikasi pasar dilakukan dengan membuka pasar-pasar baru. Hingga 2020, pemerintah terus berupaya merampungkan perluasan pasar.
Sedikit merunut ke belakang, kondisi neraca perdagangan Indonesia pada bulan April 2019 diterpa defisit sebesar 2,5 miliar dolar AS. Catatan Defisit ini adalah yang terburuk sejak tahun 2013. Hal tersebut disebabkan nilai ekspor yang jatuh hingga 10,8 persen karena pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Walaupun sempat naik kembali hingga mencapai surplus 540 juta dolar AS pada Maret 2019, hingga kini Pemerintah masih terus mencari cara mengatasi defisit neraca perdagangan. Termasuk di dalamnya menggencarkan perluasan perjanjian dagang ke pasar non tradisional.
Sebenarnya, sejak awal tahun 2019, Pemerintah Indonesia telah terus berusaha memperluas akses pasar ekspor, khususnya untuk nonmigas, ke negara-negara non-tradisional. Antara lain melalui misi dagang, promosi ekspor maupun pembentukan perjanjian bilateral. Beberapa upaya dilakukan, misalnya menggelar misi dagang, promosi dagang, hingga kerja sama penugasan khusus pembiayaan ekspor ke negara-negara di kawasan Afrika, Asia Selatan dan Timur Tengah, Selandia Baru, dan Turki. Dalam jangka pendek, kebijakan peningkatan ekspor dilakukan melalui pemilihan komoditas ekspor unggulan, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar.
Namun, beberapa hal kiranya perlu menjadi catatan terkait langkah perjanjian dagang dengan negara non tradisional ini. Misalnya Para eksportir kecil dan pemula Indonesia masih kesulitan untuk memanfaatkan potensi pasar di negara mitranya, terutama negara nontradisional, karena terbatasnya informasi yang diterima. Hal ini menjadi salah satu kendala bagi para eksportir meningkatkan ekspornya. Padahal, informasi mengenai potensi dan peluang pasar tersebut merupakan ujung tombak pengembangan ekspor nasional.
Tantangan lainnya adalah, upaya perluasan pasar ke negara nontradisional ini merupakan solusi bersifat jangka pendek. Sebab, Indonesia akan mengalami persaingan ketat ketika negara lain memiliki pemikiran serupa, yakni penetrasi ekspor ke negara-negara baru tersebut. Khususnya ke Afrika yang kini sedang mengalami pertumbuhan penduduk relatif cepat, sehingga kebutuhan terhadap produk tertentu diprediksi meningkat.
Dengan kondisi tersebut, tentu kita berharap langkah perjanjian dagang ke pasar non tradisional ini bisa dilakukan secara komprehensif dan terukur, sehingga capaiannya nanti akan sesuai dengan yang diharapkan: bisa menutupi neraca perdagangan yang defisit.
July
Setelah upaya-upaya rekonsiliasi antara kubu Presiden Joko Widodo-Maaruf Amin sebagai pemenang pemilu presiden 2019 dengan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pesaing bisa dikatakan berjalan sukses. Kini muncul masalah baru diantara para partai peserta pemilu yang memproleh suara yang besar, khususnya untuk menentukan siapa atau partai mana yang lebih berhak untuk menduduki ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Partai Gerindra mengklaim akan diberikan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sodik Mudjahid hal itu tak lepas dari semangat rekonsiliasi yang didorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Gerindra berpendapat, komposisi terbaik parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi ketua MPR. Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR. Keinginan Gerindra tentunya tidak muncul begitu saja. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah pernah mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi dalam proses musyawarah memilih pimpinan MPR. PDIP juga sudah membuka kemungkinan agar partai koalisi Indonesia Adil Makmur yang merupakan koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga, menempati kursi pimpinan MPR.
Namun Keinginan Partai Gerindra itu ditentang partai koalisi pendukung Jokowi-Maaruf Amin, Partai Golkar dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Golkar menolak memberikan kursi pimpinan MPR kepada Gerindra. Penolakan Golkatr tentu bukan tanpa alasan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, posisi ketua MPR sudah seharusnya diberikan kepada partai berlambang pohon beringin yang merupakan pemenang kedua perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Perlu diingat, mekanisme pemilihan pimpinan MPR dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Artinya tidak begitu saja sebuah partai dapat menghklaim partainya lebih berhak atau pantas untuk menduduki kursi pimpinan MPR. Benar, rekonsiliasi penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, tapi rekonsiliasi sebaik tidak disalahartikan sebagai upaya-upaya bagi-bagi kursi.
July
Perusahaan asal Jepang, Inpex Corporation melalui anak perusahaannya Inpex Masela mendapat persetujuan pemerintah Indonesia terkait revisi rencana pengembangan Lapangan Gas Abadi di Blok Masela, provinsi Maluku.
Pemerintah menyetujui alokasi tambahan waktu tujuh tahun dan perpanjangan kontrak kerja sama 20 tahun yang akan berakhir di tahun 2028, diperpanjang jangka waktunya hingga 15 November 2055. Persetujuan dari pemerintah Indonesia itu diberikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan kepada Inpex selaku operator serta mewakili Mitra Usaha Patungan (Inpex Masela and Shell Upstream Overseas). Proses tersebut juga disaksikan langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
President & CEO Inpex Takayuki Ueda dalam konferensi pers di Jakarta Selasa lalu mengatakan, persetujuan atas revisi Rencana Pengembangan merupakan tonggak sejarah penting bagi proyek Gas Alam Cair-LNG Abadi. Takayuki mengatakan, persetujuan ini menumbuhkan harapan, menjadikan Lapangan Gas Abadi dapat beroperasi stabil. Proyek ini akan menjadi sumber utama pasokan LNG Indonesia hingga di kawasan Asia dan Jepang dalam jangka panjang. Takayuki menyebut proyek ini berkontribusi secara signifikan termasuk dalam pembangunan kapasitas nasional Indonesia khususnya di bagian timur tanah air. Menurutnya, Lapangan Gas Abadi memiliki produktivitas reservoir yang sangat bagus bahkan merupakan satu di antara sumber gas terbesar di dunia. Lapangan gas abadi memiliki kapasaitas produksi yang mencapai 10,5 juta ton gas alami pertahun. Selain itu proyek Blok Masela akan menyerap 73 ribu tenaga kerja pertahun.
Sementara itu Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Dwi Sutjipto mengatakan Presiden Joko Widodo menyambut gembira kerja keras kedua belah pihak sehingga proses negosiasi yang alot bisa diselesaikan. Investasi yang bernilai besar ini, menurut Presiden, sangat berarti untuk Indonesia. Diharapkan, INPEX berpegang pada apa yang dipersyaratkan dalam rencana pengembangan itu. Selain menyampaikan harapannya Presiden Joko Widodo juga ingin agar INPEX bisa memaksimalkan konten lokal dalam mengelola Blok Masela. Kepala Negara juga berharap tenaga kerja lokal bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin.