VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama operator telepon seluler meluncurkan aplikasi Laut Nusantara pada 2018. Program Laut Nusantara adalah aplikasi menggunakan citra satelit yang bertujuan untuk mendeteksi lokasi-lokasi yang memiliki populasi ikan terbanyak. Aplikasi Laut Nusantara bisa diunduh di Play Store secara gratis melalui smartphone Android dengan menggunakan operator layanan data.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, mengungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan  menyatakan Program Laut Nusantara merupakan salah satu contoh pemberdayaan hasil riset yang ditujukan untuk kepentingan nelayan di berbagai daerah agar dapat membantu mereka dalam menangkap hasil perikanan.

Selain itu, menurut Sjarief, setiap pagi program tersebut diunggah melalui semua media komunikasi sosial yang akrab di tengah masyarakat, salah satunya adalah twitter. Sjarief mengatakan, program ini dapat di-download dan diakses pada telpon seluler masing-masing untuk mengetahui di mana titik-titik lokasi ikan. Dengan begitu, nelayan juga dapat dengan mudah mendeteksi wilayah untuk memudahkan penangkapan ikan.

Aplikasi itu bisa digunakan oleh nelayan saat melaut sejauh smartphone mereka masih bisa menangkap sinyal data dari operator. Berdasarkan ujicoba di sejumlah daerah, aplikasi masih bisa dibuka hingga jarak 10 mil dari pantai.

Aplikasi Laut Nusantara yang dibangun selama kurang lebih 5 bulan ini didukung basis informasi yang lengkap dan setiap saat. Sumber data sepenuhnya atas kerjasama dengan Balai Riset dan Observasi Laut (BROL).

Menurut Sjarief, sebagai lembaga riset dan observasi kelautan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BROL memiliki data kelautan yang sangat lengkap dan sangat berguna untuk pengembangan di bidang kelautan, termasuk manfaat praktis bagi nelayan kecil.

Saat ini sudah ada 11 daerah dan 1.300 nelayan yang sudah menerima sosialisasi program Laut Nusantara. Ke-11 daerah tersebut adalah Perancak, Pandeglang, Lombok Tengah, Kenjeran, Situbondo, Indramayu, Greges, Pakutatan, Serang, Sendang Biru, dan Prigi.

Hingga Februari  lalu, tidak kurang dari 10.000 nelayan telah memanfaatkan aplikasi ini. Ditargetkan hingga akhir tahun akan ada 15 ribu nelayan yang dapat memanfaatkannya.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia-Iskindo, Mohammad Abdi Suhufan berharap, intervensi teknologi internet bagi kepentingan nelayan itu akan membawa perubahan sosial yang luar biasa bagi nelayan sehingga butuh pendampingan agar pemanfaatannya bisa menimbulkan dampak positif.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri  Republik Indoneisa Jose Tavares, sekaligus Ketua Delegasi Indonedis pada Pertemuan ke-23 ASEAN-Republic of Korea (RoK) Dialogue di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam (2-3/7) mengatakan sampah di laut, khususnya sampah plastik, merupakan ancaman besar. Bukan hanya bagi keanekaragaman hayati dan lingkungan laut, tetapi juga terhadap pariwisata dan industri perikanan. Oleh karena itu, Indonesia mengajak ASEAN dan Korea Selatan bekerja sama untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik di laut.

Seperti dikutip laman kemlu.go.id (5/7) , Indonesia memimpin sesi pembahasan mengenai kerja sama maritim, perikanan dan konservasi laut. Sebelumnya, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) East Asia Summit (EAS) ke-13 tanggal 15 November 2018 di Singapura, para Pemimpin Negara Peserta EAS telah mengadopsi EAS Leaders' Statement on Regional Plan of Action on Combating Marine Plastic Debris. Pada KTT ke 34 ASEAN, Pemimpin ASEAN juga telah mengadopsi Bangkok Declaration on Combating Marine Debris.

Selain kerja sama maritim dan konservasi laut, Pertemuan ke-23 ASEAN-Korea Dialogue juga membahas mengenai ASEAN Cultural House (ACH) yang didirikan di Busan, Korsel, dan resmi dibuka pada tahun 2017 untuk mengenalkan dan mempromosikan ASEAN kepada masyarakat Korea Selatan melalui jalur budaya. Indonesia optipmistis ACH memiliki potensi dalam berkontribusi terhadap peningkatan kedekatan hubungan masyarakat Korsel dan ASEAN. Indonesia mendorong ACH agar dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya momen penyelenggaraan KTT Peringatan 30 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Korea yang akan diselenggarakan di Busan untuk lebih mempromosikan ASEAN kepada masyarakat Korsel.

Jose Tavares meyakini bahwa Busan dan masyarakatnya memiliki kapasitas, kreativitas, dan antusiasme tinggi untuk menyelenggarakan KTT Peringatan Kemitraan ASEAN-Korea yang mengesankan. KTT Peringatan 30 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Korea akan diselenggarakan pada bulan November 2019. Pemilihan Busan menjadi lokasi merupakan kali kedua setelah pertama kali menjadi Tuan Rumah KTT Peringatan 25 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Korea pada tahun 2014.

Kerja sama ASEAN-Korea telah berjalan dengan baik selama hampir 30 tahun sejak 1989. Kemitraan ASEAN-Korea semakin diperkuat dengan peningkatan level kerja sama kemitraan dari comprehensive menjadi kemitraan stategis pada 2010. Selanjutnya, untuk meningkatkan kerja sama menjadi lebih konkret, KTT ke-17 ASEAN-Korea di Kuala Lumpur, tanggal 22 November 2015, telah mengesahkan ASEAN-RoK Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Strategic Partnership for Peace and Prosperityperiode 2016-2020.

Pertemuan ASEAN-RoK Dialogue  merupakan pertemuan tahunan ASEAN-Korea pada tingkat Pejabat Tinggi. Pertemuan ke-23 kali ini dipimpin bersama oleh Yang Mulia Emaleen Abd Rahmad Teo, Ketua SOM ASEAN-Brunei Darussalam dan Yang Mulia Yoon Soon-gu, Ketua SOM ROK. 

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menerima kedatangan Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazrouei, di Jakarta Jumat (5/7). Pertemuan keduanya membahas penjajakan kerja sama investasi antara Indonesia dengan UEA. Selain itu, pertemuan sekaligus mempersiapkan rencana kunjungan kenegaraan Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ke Indonesia, pada pekan ketiga Juli. Jusuf Kalla usai pertemuan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (5/7) menyebut kemungkinan kerja sama investasi di berbagai bidang. Namun, ia belum dapat memastikan kerja sama yang akan nantinya disepakati Indonesia dan UEA.

Sementara itu Menteri Energi dan Industri Uni Emirat Arab (UEA) Suhail Mohamed Al Mazroue mengatakan, pemerintahnya ingin menjajaki kerja sama investasi dengan Indonesia. Menurut Suhail UEA tertarik dengan Indonesia yang ekonominya masuk dalam 15 besar di dunia. Indonesia adalah ekonomi terbesar keempat belas di dunia. Suhail menambahkan, dalam penjajakannya telah dibicarakan sejumlah proyek yang akan dikerjasamakan di berbagai sektor, misalnya real estate, energi, pariwisata dan beberapa sektor lainnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan CEO Tashyeed Group Zayed Bin Owaidah Al Qubaisy beserta Delegasi Investor Swasta Uni Emirat Arab di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa pekan lalu. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai pertemuan tersebut mengatakan, Uni Emirat Arab menjajaki kerja sama investasi di sejumlah bidang, termasuk pembangkit listrik, alat kesehatan, industri energi alternatif dan migas, serta industri pengolahan air. Dikatakan, Indonesia memandang Uni Emirat Arab sebagai mitra strategis, khususnya Dubai sebagai salah satu hub perdagangan dunia untuk peningkatan ekspor produk industri Indonesia ke berbagai negara.

Airlangga juga menjelaskan tentang potensi investasi industri pembangkit listrik di Indonesia seiring upaya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang ditargetkan mencapai 35.000 MW. Besaran tersebut terdiri dari 291 unit pembangkit listrik, 735 jalur jaringan transmisi, dan 1.273 unit gardu induk dengan total investasi 1.189 triliun rupiah. Pihaknya juga tengah memfasilitasi penelitian dan pengembangan produk solar cell untuk implementasi di industri dan masyarakat.

Sementara itu melihat potensi di industri alat kesehatan, pemerintah tengah mendorong penggunaan teknologi terkini secara terintegrasi termasuk komponen, bahan baku dan bahan penolong. Airlangga pun menyampaikan, pelaku industri UEA yang ingin berinvestasi di Indonesia memiliki kesempatan baik saat ini, sebab Pemerintah Indonesia telah memberikan kemudahan bagi para penanam modal.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta akan dilaksanakan 24 jam dan 7 hari seminggu. Hal ini dilakukan guna meningkatkan jumlah ekspor melalui pelabuhan tersebut.

Menteri Perhubungan usai mengadakan rapat dengan jajaran stakeholders Pelabuhan Tanjung Priok di Kantor Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Jakarta pada hari Minggu lalu mengatakan, telah menyisir upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekspor. Ia mengakui ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki, salah satunya adalah dengan  memaksimalkan waktu operasional pelayanan di Pelabuhan Tanjung Priok. Budi Karya Sumadi mengilustrasikan, dengan waktu pelayanan 3 hari, apabila ada eksportir yang ingin mengirim 14 kontainer barang, maka harus ada 5 truk kontainer yang berjalan dalam sehari. Namun jika waktu pelayanan menjadi 7 hari maka dalam satu hari hanya dibutuhkan 2 truk kontainer saja. Imbasnya akan membuat jalanan dari dan menuju pelabuhan menjadi tidak terlalu padat. Efek positifnya dapat mengurangi jumlah kemacetan.

Selanjutnya yang juga menjadi pusat perhatian Menhub adalah kontainer kosong. Menurut Menhub,  setelah melakukan proses impor barang, banyak truk-truk kontainer berjalan dalam keadaan tanpa muatan atau kosong. Hal ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar tidak terus terjadi.

Selain itu,  menurut  Menteri Perhubungan yang perlu disoroti saat ini adalah masalah sistem. Perlu ada satu sistem yang mengatur upaya meningkatkan ekspor secara menyeluruh. Untuk itu,  perlu ada koordinasi dengan Bea Cukai, Pelindo, Syahbandar, bahkan bank-bank yang melayani di pelabuhan, agar mengoperasikan institusinya 7 hari dalam seminggu.

Upaya Menteri Perhubungan adalah salah satu yang harus segera dilakukan, mengingat kondisi neraca perdagangan saat ini cukup memrihatinkan. Hal ini terungkap dalam rapat kabinat paripurna di istana Bogor, Senin.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor Januari sampai Mei 2019 'year on year' turun 8,6 persen. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari-Mei mengalami defisit 2,14 miliar dolar AS. Kondisi ini tentunya membutuhkan perhatian dari semua kementerian dan lembaga. Menteri Perhubungan telah muncul dengan ide tingkatkan kinerja pelabuhan ekspor-impor. Ditunggu ide-ide lainnya dari kementerian terkait  untuk memacu perdagangan terutama ekspor dan untuk menjaga barang subtitusi impor tetap terbangun.