VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,  Retno L.P. Marsudi saat memimpin Briefing Dewan Keamanan PBB mengenai Timur Tengah di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (22/05) mengatakankonflik berkepanjangan di Timur Tengah memiliki dampak bagi perdamaian dan stabilitas kawasan dan global. Menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus dapat menghasilkan progres riil dalam penyelesaian isu Timur Tengah, khususnya Palestina.

Seperti dikutip laman kemlu.go.id, Briefing mengenai situasi di Timur Tengah ini dipimpin Menlu RI dalam kapasitasnya sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019 dan dihadiri seluruh anggota Dewan Keamanan. Di sisi lain, briefing tersebut  bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina, Suriah, dan Yaman. Melalui video conference, perkembangan terakhir di Timur Tengah disampaikan oleh Koordinator Khusus United Nations Special Coordinator for the Middle East Peace Process (UNSCO), Nickolay Mladenov, dan Commissioner-General United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), Pierre Krähenbühl.

Dalam pertemuan tersebut , situasi di Palestina menjadi perhatian khusus Indonesia. Menteri Retno juga menyampaikan bahwa sejak pertemuan yang sama bulan Januari lalu, situasi di Timur Tengah, khususnya di Palestina bukan membaik, namun memburuk. Terjadinya kekerasan baru pada awal bulan Mei, ditutupnya sementara kehadiran organisasi internasional di Hebron, dan terus berkembangnya pemukiman ilegal di tanah Palestina, terus memperburuk situasi kemanusiaan di Palestina.

Selain itu, Menlu RI menekankan tiga hal penting untuk diperhatikan.Pertama, pentingnya untuk memberikan perlindungan bagi penduduk sipil Palestina. Retno Marsudi menyampaikan bahwa laporan komisi independen awal tahun ini, menekankan banyaknya pelanggaran HAM oleh negara penduduk, termasuk kekerasan terhadap media dan pekerja kehesatan di Palestina. Untuk itu, ditekankan pentingnya perlindungan internasional bagi masyarakat sipil Palestina. Kedua, perlunya segera diambil langkah konkret untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Palestina. Dalam konteks ini, upaya untuk memperbaiki situasi ekonomi dan sosial masyarakat Palestina menjadi penting. Dalam hal ini, Menlu RI menghargai berbagai program UNWRA dalam memperbaiki situasi kemanusiaan rakyat Palestina dan kesiapan Indonesia untuk terus mendukung.

Ketiga,  proses perdamaian harus dimulai kembali. Untuk itu perlu segera dibentuk proses perdamaian yang kredibel, yang memastikan kesetaraan semua pihak dalam perundingan. Retno Marsudi juga mengatakan perspektif baru dalam proses perdamaian bukan berarti mengabaikan parameter internasional yang berlaku.Namun, bagi Indonesia, tidak terdapat alternatif lainnya selain ‘solusi dua negara.

Menlu Retno  juga menekankan situasi keamanan di Timur Tengah akan mempengaruhi situasi keamanan global. Untuk itu penting bagi Dewan Keamanan PBB untuk memastikan adanya progres konkret.

Beberapa hari menjelang perayaan Idul Fitri 1440 Hijriah, kiriman uang dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di berbagai negara mengalir deras ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sebut saja daerah Sukabumi, Jawa Barat. Jasa kiriman uang Kantor Pos Sukabumi melaporkan peningkatan sebesar 15 persen dibandingkan dengan bulan-bulan biasa yang berkisar 40 hingga 50 miliar rupiah per bulannya. Itu hanya dari kantor pos saja. Kemungkinan uang kiriman TKI jumlahnya lebih besar, karena tidak hanya Kantor Pos saja yang menyediakan layanan melainkan juga beberapa bank. Selain itu banyak juga TKI yang menitipkan uang untuk keluarganya kepada rekan mereka yang mudik meski cara ini rawan hilang di jalan. Kiriman kebanyakan dari Timur Tengah, Malaysia dan Hongkong.

Kantor Pos Cianjur juga disibukkan dengan kiriman uang dari TKI untuk warganya. Melalui kantor pos atau wesel di Kantor Pos Cianjur pada Ramadhan tahun ini, jumlahnya menembus angka 97 miliar rupiah. Menurut Kepala kantor Pos Cianjur Deni Ahmad Zaenudin, kiriman uang di Ramadhan tahun ini kemungkinan meningkat dibanding Ramadhan tahun lalu yang mencapai 113 miliar rupiah. Hal ini  mengingat masih ada beberapa hari lagi menjelang lebaran. Yang  terbanyak berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Daerah-daerah lain di  wilayah  perbatasan semisal Nunukan di Kalimantan Utara pun menggunakan jasa Kantor Pos untuk menerima kiriman uang dari luar negeri. Faktanya dari tahun ke tahun jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang pergi ke luar negeri untuk bekerja semakin besar. Namun jika melihat tingginya kiriman uang melalui jasa kantor pos, kemungkinan belum banyak TKI yang memanfaatkan jasa perbankan. Walaupun TKI sendiri mungkin mempunyai rekening di bank, namun keluarganya di kampung belum tentu memilikinya.

Data pemerintah pada 2017 menunjukkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru 63 persen. Artinya tiap seratus warga Indonesia, baru 63 orang yang memiliki rekening di bank. Jika keluarga di kampung halaman memiliki rekening bank maka pengiriman uang dapat lebih mudah dan aman. Mereka pun  dapat bergembira di hari lebaran, tanpa khawatir uang hilang di tengah jalan.

Panasnya perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China bisa dipastikan akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia.  Apalagi, AS telah menaikkan tarif impor China menjadi 25 persen pada akhir pekan lalu. Menurut beberapa pengamat, kondisi global saat ini membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini diproyeksikan hanya akan mencapai sekitar 5,1 persen atau di bawah  target pemerintah yang di patok dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 , yaitu  sebesar 5,3 persen. Argumentasi yang dikemukakan adalah perang dagang telah membuat permintaan kedua negara, AS dan China menurun dan harga komoditas utama ekspor juga rendah.

Sebaliknya, pemerintah merasa optimistis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini sebesar 5,3 persen tetap bisa diraih, meski suhu  perang dagang antara Amerika Serikat dan China semakin memanas. Apa yang menjadi dasar keyakinan  pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi 5,3 persen dapat di capai ?

Realisasi pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2019 dibandingkan kuartal I/2018 yang terjaga positif, memberikan penguatan optimisme. Agar pertumbuhan ekonomi dapat mencapai target, saat ini pemerintah berkomitmen untuk terus berupaya mendorong ekspor  sejumlah kelompok industri prioritas, terutama seperti yang telah diputuskan oleh Kementerian Perindustrian dalam Industri 4.0. Lima kelompok industri prioritas yang termasuk dalam Industri 4.0 adalah,  industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, elektronik, otomotif, dan industri kimia. Tidak itu saja,  pemerintah juga berkomitmen untuk terus mendorong pengolahan sumber daya alam seperti pembangunan smelter, pengolahan kelapa sawit, dan lain-lain. Selain itu,  praktis tidak lagi menambah proyeksi infrastruktur strategis baru, namun hanya menyelesaikan yang telah ada,  sehingga tambahan investasinya  tidak terlalu banyak. Upaya-upayalah  ini yang membuat pemerintah merasa optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,3 dapat diraih pada tahun ini.

Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng 25 pemerintah daerah (pemda) dan tiga asosiasi untuk mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif nasional sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Kepala Bekraf Triawan Munaf pada penandatanganan nota kesepahaman di Jakarta, Jumat, 24/5’19, mengatakan, tidak bisa dipungkiri Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Menurut Triawan Indonesia tidak seperti Korea Selatan yang hanya mengandalkan satu sektor ekonomi kreatif (ekraf), sehingga penanganan ekraf Indonesia  berbeda dengan negara-negara kecil. Triawan Munaf menjelaskan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator dan akselerator dalam pengembangan ekraf.

Triawan menegaskan, mengingat Bekraf belum memiliki perwakilan di daerah, kerja sama pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah menjadi penting. Sebanyak 25 pemda yang menandatangani nota kesepahaman tersebut terdiri dari 4 provinsi, 11 kota dan 10 kabupaten, sedangkan tiga asosiasi yang bekerja sama dengan Bekraf adalah Ikatan Pecinta Batik Nusantara (IPBN), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Asosiasi Komik Indonesia (Aksi).

Triawan Munaf berharap dengan adanya kerja sama tersebut eksositem ekonomi kreatif (ekraf) nasional semakin kuat sehingga kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) bisa meningkat dan membuka peluang kerja yang lebih besar lagi. Ia pun mengimbau pemda mendorong pelaku ekonomi kreatif di daerah masing-masing agar mampu menciptakan karya terbaik dan bersaing secara global. Dikatakan, dalam mengembangkan potensi daerah, pihaknya tidak mengubah, tapi memperbaiki yang sudah ada. Misalnya ada kerajinan dari kelapa, pihaknya tidak mengubahnya hanya ditingkatkan pengemasan atau penyajiannya untuk kelas Internasional.

Sementara itu Deputi Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Bekraf, Endah Wahyu mengatakan, saat ini Bekraf sudah bekerja sama dengan 66 pemerintah daerah dan 50 asosiasi/komunitas. Banyaknya permohonan nota kesepahaman tersebut menunjukkan tingginya komitmen pemda mengembangkan ekonomi kreatif di daerah masing-masing. Oleh karena itu, Bekraf menyambut positif dan berupaya mengakomodasi kebutuhan daerah. Sektor ekonomi kreatif pada akhir 2018 menyumbang 7,44 persen terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 1102 triliun rupiah dan diproyeksi meningkat pada akhir 2019 sebesar 1.200 triliun rupiah.