VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pengembangan SDM selalu menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah, seperti akses masyarakat terhadap layanan kesehatan antara lain melalui Program Kartu Indonesia Sehat (KIS), akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dilakukan melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan adanya beasiswa pendidikan vokasional dan training vokasional terus ditingkatkan.

"Namun mulai tahun ini, terutama tahun depan terobosan-terobosan besar harus kita lakukan di bidang pendidikan dan lebih spesifik lagi dalam pendidikan tinggi," ucap Presiden Joko Widodo ketika berbicara pada Peresmian Pembukaan Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX Forum Rektor Indonesia Tahun 2018 yang dilaksanakan di Gedung Baruga Andi Pangeran Pettarani, Universitas Hasanuddin, Kota Makassar, Kamis 15 Februari 2018.

Terobosan di bidang pendidikan harus lebih signifikan dibanding dengan terobosan pembangunan infrastruktur dalam tiga tahun terakhir ini. Presiden meyakini para rektor sudah mengetahui bahwa dalam tiga tahun ini pemerintah melakukan terobosan dengan membangun infrastruktur di berbagai daerah pinggiran dengan membangun jalan dan jembatan, bandara pelabuhan, waduk, pembangkit listrik di daerah yang selama ini tidak tersentuh.

Presiden memberikan contoh mengapa pentingnya pembangunanan infrastruktur dengan menjelaskan tentang buruknya infrastruktur sehingga mengganggu mobilitas orang dan barang. Dalam tayangan yang dipaparkan, terlihat jelas buruknya jalan di Papua, dimana jarak 100 kilometer ditempuh dalam waktu dua sampai tiga hari. "Tidak mungkin kita bisa bersaing dengan negara lain kalau biaya logistik dan transportasi masih dengan jalan seperti ini (buruk)," tutur Presiden.

Oleh karenanya, terobosan besar dalam pengembangan SDM, terobosan besar dalam pengembangan pendidikan tinggi harus dilakukan secara serius. "Artinya Bapak Ibu Rektor harus kerja lebih serius! Karena ini nantinya sama seperti infrastruktur, kita akan mati-matian mengubah infrastruktur kita. SDM kita juga akan akan diubah konsep, cara, keputusan lapangan. Semuanya akan kita ubah," kata Kepala Negara.

Di awal sambutan, Presiden mengatakan bahwa acara forum rektor hari ini seperti dalam sidang kabinet paripurna pada senin (12/2) lalu, karena dalam sidang kabinet tersebut, Presiden meminta kepada para menteri untuk memikirkan terobosan yang signifikan dalam mengembangkan SDM.

"Saya sampaikan kita harus mengejar dua hal yaitu investasi di bidang infrastruktur dan investasi di bidang SDM. Inilah dua hal ini yang harus kita kejar. Karena dua hal inilah kita ketinggalan dengan negara lain," ujar Presiden.
 
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Ketua FRI Suyatno dan Rektor Universitas Hasanuddin Dwia Ariestina Pulubuhu. (Rilis Biro Pers Istana)

Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.850 sertifikat kepada masyarakat Sulawesi Selatan yang berasal dari Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Penyerahan tersebut dilakukan di Lapangan Makattang Daeng Sibali, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis 15 Februari 2018.

Kepemilikan hak atas tanah memang wajib dibuktikan dengan sertifikat. Demikian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan. Sertifikat itu menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

Oleh karena itu dengan dimilikinya sertifikat ini akan memberikan rasa aman kepada pemiliknya. “Sudah tidak ada yang bisa mengklaim karena di sertifikat ada nama serta luas,” ucap Presiden.

Presiden mengungkapkan bahwa dahulu penerbitan sertifikat hak atas tanah hanya dilakukan untuk 500 ribu sertifikat di seluruh Indonesia tiap tahunnya. Tahun 2017 kemarin, sebanyak 5 juta sertifikat.

“Target tahun ini sejumlah 7 juta sertifikat dan untuk tahun depan sejumlah 9 juta sertifikat,” kata Kepala Negara.

Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. (Release Biro Pers Istana)