VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Rumah Sakit Persahabatan sebagai Rumah Sakit rujukan respirasi nasional memiliki visi untuk menjadi Pusat Respirasi terkemuka di Asia Pasifik pada 2019. Direktur Rumah Sakit Persahabatan, Mohammad Ali Toha mengatakan, Rumah Sakit Persahabatan telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan International Labour Organization ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional pada Selasa(6/2) di Jakarta.

Kepada RRI World Service pada Selasa(6/2) ia menjelaskan, kerjasama dilakukan dalam bidang penangan pasien pneumoconiosis. Pneumoconiosis adalah penyakit di paru-paru yang disebabkan karena bekerja di tempat polusi tinggi seperti pabrik semen, tambang dan lain sebagainya. Penandatanganan kerjasama ini adalah dalam bentuk pemberian sertifikat kepada dokter yang bisa menangani pneumoconiosis.

“Pertama diagnosis dulu. Karena di negara kita ini banyak sekali penderita pneumoconiosis tapi tidak terdeteksi. Jadi kita pendidikan terus. Dokter-dokter diajari mendiagnosis pneumoconiosis. Dari daerah semua akan datang kesini belajar.  Dan setelah itu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kasus pneumoconiosis di Indonesia, seberapa berat kasusnya ini baru kemudian penanggulangannya.” Jelasnya.

Mohammad Ali Toha lebih lanjut menjelaskan, Rumah Sakit Persahabatan memiliki visi untuk menjadi Rumah Sakit Pusat Respirasi terkemuka di Asia Pasifik pada 2019. Untuk menjadi terkemuka di Asia Pasifik, pihaknya harus memiliki pelayanan yang berkualitas dan terstandar Internasional. Rumah Sakit Persahabatan telah memiliki akreditasi nasional dan tahun ini ditargetkan akan mendapatkan akreditasi internasional.

Berdasarkan data ILO tahun 2013, 30% hingga 50% pekerja di negara berkembang menderita Pneumoconiosis. Indonesia merupakan negara berkembang yang salah satu penopang ekonominya adalah sektor industri yaitu industri pertambangan (voi/sekar)

Sawit merupakan produk unggulan Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, sama seperti tahun 2016, tahun 2017 ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih merupakan penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia. Bustanul Arifin, guru besar Fakultas Pertanian Universitas Lampung, memprediksi bahwa hingga 10 tahun mendatang, volume dan nilai ekspor minyak sawit dan produk turunannya masih akan terus meningkat. Namun, Bustanul Arifin mengingatkan para pelaku usaha dan pemerintah bahwa isu sustainibility atau keberlangsungan akan terus menjadi kendala ekspor minyak sawit.

Saat Konferensi Tingkat Tinggi Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, pada 14 Nopember 2017 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan di depan para peserta, bahwa kelapa sawit sangat dekat dengan upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia, mempersempit kesenjangan, serta membangun ekonomi yang inklusif.

Di lain pihak, Parlemen Eropa mendukung larangan penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan mulai 2021. Padahal Eropa adalah salah satu tujuan ekspor utama minyak sawit Indonesia. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan ini sebagai "kampanye hitam" di Eropa terhadap produk sawit asal Indonesia. Kebijakan Uni Eropa tersebut dianggap diskriminatif.

Presiden RI Joko Widodo meminta diskriminasi Uni Eropa terhadap kelapa sawit dihentikan. Sejumlah sikap dan kebijakan yang dinilai merugikan kepentingan ekonomi dan merusak citra negara produsen sawit juga harus dihilangkan.

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira, berpendapat Indonesia masih terpaku pada pasar tradisional yang mencapai sekitar 70% dari total negara tujuan ekspor. Menurut Bhima, sebaiknya tahun 2018 Indonesia mencari pasar alternatif, di antaranya Pakistan, Afrika Selatan, dan Afrika Utara yang dianggap sangat potensial.  

Sejak tahun 2011, Indonesia telah membuat kebijakan yang mewajibkan sistem tata kelola dan sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang disebut Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Kebijakan ini dimaksud untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global, dengan lebih memperhatikan isu lingkungan, seperti emisi gas dampak rumah kaca dan sebagainya. Untuk membangun citra minyak sawit Indonesia sebagai minyak nabati yang memilki ISPO di seluruh dunia, terutama di negara-negara tujuan ekspor, diperlukan peran para diplomat Indonesia di luar negeri. Kebijakan ini dikenal dengan diplomasi sawit.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk melakukan diplomasi sawit, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri menggandeng Universitas Pertamina untuk melakukan kajian aplikatif.  Studi Hubungan Internasional Universitas Pertamina memang berfokus pada bidang energi di Indonesia. Pada tanggal 1 Pebruari 2018, dilakukan penandatanganan nota kesepahaman kedua lembaga tersebut.

BPPK Kementerian Luar Negeri menilai Universitas Pertamina dapat menjadi mitra kerjasama dalam menghasilkan kajian dan rekomendasi terkait kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk pada sektor komoditas strategis seperti kelapa sawit.

Kerjasama antara pemerintah, industri dan perguruan tinggi dianggap sangat strategis untuk mendorong diplomasi sawit yang bertujuan menangkal kampanye hitam Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia. Diharapkan minyak sawit Indonesia tetap dapat menjadi penyumbang terbesar devisa bagi Indonesia.

Sekian Komentar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI terus berikan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bagi generasi muda Indoneia. Dari waktu ke waktu, MPR terus melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang menjadi penyokong, penyangga keberadaan bangsa Indonesia. Demikian diungkapkan anggota MPR RI, Irgan Chairul Mahfiz saat mensosialisasi empat pilar kebangsaan bagi para mahasiswa Universitas Muhammadyah Kupang, (03/02) seperti dikutip Poskupang.com . Acara tersebut juga dihadiri Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam.

Irgan Chairul Mahfiz menjelaskan 4 pilar , yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti rumah yang jika tidak kuat maka akan runtuh dan terjadi persoalan yang tidak akan pernah habisnya seperti yang terjadi di Timur Tengah. Oleh karena itu Irgan Chairul Mahfiz meminta “rumah Indonesia” ini harus tetap terjaga dengan baik oleh seluruh elemen bangsa, terutama oleh generasi muda.

Irgan Chairul Mahfiz mengungkapkan saat ini, dengan akses informasi yang begitu cepat, akan berpengaruh pada pola pikir. Ia mengingatkan potensi hidup rukun yang sudah  dijaga selama ini harus dipertahankan. Bangsa Indonesia memiliki beragam bahasa, etnis budaya dan memiliki ribuan pulau. Selain itu Irgan Chairul Mahfiz mengatakan keragaman ini merupakan modal dasar pembangunan. Masyarakat Indonesia  sangat berterima kasih hidup di bumi Indonesia walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ia menekankan bangsa Indonesia hidup dalam semangat damai dan  jangan seperti di negara lain yang terus bergejolak.

Sementara itu Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ,Usamah Hisyam mengajak generasi muda khususnya di NTT untuk menjaga Pancasila dengan baik. Menurut Usama Hisyam generasi muda harus memegang teguh 4 pilar kebangsaan ini dan harus membangun tali silahturami dengan aman dan damai kepada siapapun tanpa memandang perbedaan. Hisyam menjelaskan melalui sosialisasi 4 pilar kebangsaan, mengajak generasi muda untuk menjaga agar bangsa Indonesia tetap tetap aman dan damai.

Usama Hisyam menjelaskan bahwa Sila pertama hingga Sila kelima Pancasila adalah saling terkait dan ini yang merekatkan hubungan persaudaraan diantara  masyarakat Indonesia. Ia mengingatkan pemuda harus memahami 4 pilar kebangsaan  itu sebagai konsensus bersama yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain.

Inilah acara Hari Ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 6 Februari 1904 Jepang memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia.

Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, berbagai negara Barat bersaingan memperebutkan pengaruh, perdagangan dan wilayah di Asia Timur sementara Jepang berjuang untuk menjadi sebuah negara modern yang besar. Lokasi Jepang mendorongnya untuk memusatkan perhatian pada Dinasti Choson Korea dan Dinasti Qing di Tiongkok utara, sehingga membuat negara itu bersaingan dengan tetangganya, Rusia. Upaya Jepang untuk menduduki Korea menyebabkan pecahnya Perang Tiongkok-Jepang. Dalam perang ini Tiongkok kalah. Sementara itu, pasukan-pasukan Rusia menduduki sebagian besar wilayah Manchuria. Melihat Rusia sebagai saingan, Jepang menawarkan pengakuannya pada kekuasaan Rusia di Manchuria. Sebaliknya Rusia harus mengakui kekuasaan Jepang di Korea. Rusia menolak tawaran itu. Jepang mengirimkan sebuah ultimatum pada 31 Desember 1903, memutuskan hubungan diplomatik pada 6 Februari 1904, dan mulai menyerang dua hari kemudian. Kedua pihak mengeluarkan pernyataan perang pada 10 Februari 1904.

Beralih ke peristiwa tanggal 6 Februari Traktat Angkatan Laut Washington (juga dikenal dengan istilah Traktat Lima Negara) ditanda tangani.

Traktat Angkatan Laut Washington adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh negara-negara besar pemenang Perang Dunia I. Perjanjian ini berupaya mencegah perlombaan senjata dengan membatasi pembangunan angkatan laut. Traktat ini dinegosiasikan selama Konferensi Angkatan Laut Washington yang diadakan di kota Washington, D.C. dari November 1921 hingga Februari 1922 dan ditandatangani oleh pemerintah Britania Raya, Amerika Serikat, Jepang, Perancis dan Italia. Traktat ini membatasi pembangunan kapal tempur, kapal jelajah tempur dan kapal induk. Jenis kapal lain yang tidak dibatasi adalah kapal penjajah, kapal perusak dan kapal selam, tetapi berat dibatasi hingga maksimal 10.000 ton.

Traktat ini disepakati pada 6 Februari 1922. Perjanjian ini diratifikasi di Washington pada 17 Agustus 1923 dan terdaftar dalam League of Nations Treaty Series pada 16 April 1924.

Namun, pada pertengahan tahun 1930an, Jepang dan Italia menyatakan tidak lagi terikat oleh perjanjian-perjanjian ini, sehingga negara-negara lain yang sebelumnya menjadi penandatangan perjanjian ini juga tidak lagi melakukan pembatasan.

Kami akhiri dengan tanggal 6 Februari 1952 Elizabeth dua menjadi Ratu.

Elizabeth adalah anak pertama dari Raja George ke 6. Pada tanggal 6 Februari 1952, Raja George ke 6 meninggal dunia dan saat itu pula Elizabeth dua langsung diproklamasikan sebagai Ketua Persemakmuran sekaligus ratu dari tujuh Alam Persemakmuran atau Commonwealth Realms, yaitu: Britania Raya, Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Pakistan dan Sri Lanka. Kini Ratu Elizabeth II menjabat sebagai ratu monarki konstitusional dari 16 negara berdaulat (dikenal sebagai Alam Persemakmuran) dan teritori beserta dependensinya, serta ketua dari 54 anggota Negara-Negara Persemakmuran. Ratu Elizabeth juga merupakan Gubernur Agung Gereja Inggris.