VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI BERITA Presiden Asosiasi Bisnis India-Indonesia (IIBA) Gopaal Ahuja mengatakan pengusaha Indonesia dan India harus menghapus stigma satu sama lain untuk meningkatkan kerja sama ekonomi. Gopaal Ahuja pada pameran “Expo Indonesia 2017” di Mumbai, India, Jumat mengatakan, stigma terbesar dari pebisnis India adalah perbedaan bahasa. Stigma kedua adalah perbedaan budaya. Padahal, menurut Ahuja yang telah beberapa kali mengunjungi Indonesia, bahasa Inggris telah menjadi bahasa kedua yang digunakan sehari-hari, sama seperti orang India yang menggunakan bahasa Hindi dan Inggris. Gopaal Ahuja memahami masih banyak pengusaha Indonesia yang juga memiliki stigma untuk berbisnis di India, karena itu IIBA berupaya menjembatani pengusaha India untuk menghilangkan prasangka-prasangka tersebut dan lebih memahami Indonesia. Ia berpendapat salah satu cara paling efektif menghilangkan stigma tersebut melalui hubungan antar-masyarakat kedua negara. Ia sangat mengapresiasi terobosan bebas visa bagi warga negara India untuk berwisata ke Indonesia. (antara)

VOI BERITA  Indonesia dan Suriname bersinergi dalam pengembangan industri kecil dan menengah (IKM)

VOI BERITA Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peta laut Indonesia dinilai perlu segera dibuat. Luhut Pandjaitan saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjajaran, Bandung Jumat mengatakan, saat ini banyak persoalan terjadi di wilayah laut tidak terselesaikan karena tidak adanya peta laut. Ia mencontohkan, pada kasus kapal asing yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat, Indonesia menjadi pihak yang disalahkan.Karena, Indonesia tidak dapat mempunyai bukti kewilayahan yang kuat akibat tidak ada peta laut.Luhut Padjaitan   mengatakan, dengan adanya peta laut tersebut  menguatkan posisi Indonesia. Sehingga, dapat meminimalisir persoalan yang muncul karena tidak adanya peta wilayah. Apalagi, saat ini laut merupakan 79 perse dari wilayah Indonesia. rol.

VOI BERITA Diplomasi publik Indonesia terhadap Australia tetap perlu dikoordinasikan di bawah Kementerian Luar Negeri. Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema dalam Seminar Diplomasi Publik Indonesia terhadap Australia di Jakarta, Jumat mengatakan, Kementerian Luar negeri perlu menjadi koordinator untuk semua pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia. Menurut Nadjib Riphat dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus menyatukan pendapat dan pemikiran mengenai citra yang akan ditunjukkan Indonesia kepada publik di Australia. Ia menyebutkan salah satu upaya diplomasi publik yang cukup sukses yang dilakukan Indonesia adalah Festival Film Indonesia (FFI) di Perth dan Melbourne. Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Evi Fitriani mengatakan pemerintah dalam melakukan diplomasi publik harus menentukan citra Indonesia yang ingin ditampilkan kepada masyarakat Australia. Peran diplomasi publik itu sangat penting. ant.