VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang bernama INA Digital di Istana Negara, Jakarta, Senin. Peluncuran INA Digital sebagai penyedia solusi terpadu berbagai layanan digital pemerintah, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, dianggap penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia secara global.

“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita—semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik. Kita juga harus memperkuat GovTech kita, satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya. Peluncuran INA Digital, menurut dia, menegaskan bahwa kehadiran birokrasi itu seharusnya melayani, bukannya memperlambat atau mempersulit masyarakat.

“Seharusnya, yang jadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, serta kemudahan urusan masyarakat,” tutur dia. Ia pun menyinggung latar belakang pengintegrasian platform layanan publik itu karena sebelumnya tercatat 27.000 aplikasi/platform di kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah yang semuanya bekerja sendiri-sendiri. “Oleh sebab itu, saya sampaikan mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi yang baru, berhenti membuat platform-platform baru. Setop!” kata Presiden Jokowi.

Integrasi platform layanan publik ke dalam INA Digital juga disebutnya akan menghemat anggaran negara hingga Rp6,2 triliun, yang awalnya dialokasikan untuk membuat aplikasi baru. “Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. Bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri ganti aplikasi, di daerah pun ganti gubernur ganti aplikasi, ganti kepala dinas ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek.

Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi,” kata Presiden Jokowi. Setelah peluncuran INA Digital, pemerintah akan secara bertahap memadukan layanan dari masing-masing kementerian/lembaga yang sekarang masih punya aplikasi masing-masing. Targetnya pada September mendatang, sebagian dari layanan publik tersebut sudah mulai terinteroperabilitas.

Antara

VOInews.id- Presiden Jokowi mengecek langsung ketersediaan dan harga sembako di pasar Lacaria Kolut, Selasa, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara. Presiden di dampingi Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto dan Pj.Bupati Kolut Sukamto Toding langsung mengunjungi Pasar Sentral Lacaria untuk mencek langsung ketersediaan dan stabilitas pangan. Jokowi juga berkesempatan berdialog dengan pedagang pasar. Pada kesempatan tersebut Presiden pun menyalurkan ke para pedagang pasar berupa Bantuan Modal Kerja (BMK) bagi pedagang kaki lima serta Bantuan Tunai Langsung (BTL) untuk para pedagang yang ada di Pasar Lacaria.

Agenda di Kabupaten Kolaka Utara dilanjutkan dengan penyerahan program negara ke keluarga penerima manfaat (KPM), bertempat di Alun-alum Kirambu, Kelurahan Ponggiha. Agenda di Alun-alun Kirambu mengakhiri seluruh rangkaian kunjungan kerja Presiden selama tiga hari di Provinsi Sultra. Pj Gubernur Andap Budhi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Presiden di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. "Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perkenan Bapak Presiden melaksanakan kunker selama tiga hari di Provinsi Sultra," kata Andap "Semoga berbagai program negara yang disampaikan oleh Bapak Presiden dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat, serta berkontribusi pada upaya mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Sultra." Selanjutnya Presiden dan rombongan kembali ke Jakarta sekitar pukul 16.00 WITA.

Antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional. Saat mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen. "Enggak ada lima persen kita harus impor.

Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana. Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin. Nah itu tidak mudah," kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin. Dalam kunjungan tersebut, Presiden memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional, sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni, dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Presiden menjelaskan bahwa inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global. Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen. Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

"Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti (protes), tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi gitu lho. Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi," kata Presiden. Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga. Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.

Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton, berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas). Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.

Antara

VOInews.id- Presiden Joko Widodo menyebutkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air masih didominasi oleh barang-barang impor. Presiden pun merinci nilai defisit perdagangan dari sektor perangkat teknologi dan informasi mencapai 2,1 miliar dolar AS atau setara lebih dari Rp30 triliun. "Impor juga masih mendominasi di permohonan uji perangkat. Data yang saya peroleh yang dari RRT (China) ada 3.046 perangkat, sedangkan yang dari Indonesia hanya 632 perangkat.

Sangat jauh sekali," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada peresmian IDTH di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) Tapos, Depok, Jawa Barat, Selasa. Presiden pun mengaku prihatin bahwa Indonesia saat ini masih menjadi pengguna dari sektor perangkat teknologi dan informasi, belum bisa menjadi pemain pasar atau bagian dari rantai pasok.

"Kenapa kita diam? Kenapa Bapak, Ibu diam semuanya? Kaget? Memprihatinkan. Tapi inilah pekerjaan besar yang harus kita kejar. Negara lain dapat peluang," kata Presiden Jokowi. Kepala Negara mendorong agar kemampuan industri global dalam negeri dapat ditingkatkan, sehingga Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, melainkan bagian dari pasar, serta menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Presiden juga meminta agar hati-hati dan waspada terhadap produksi perangkat digital yang berkembang sangat pesat.

"Teknologinya berkembang, setiap hari pasti ada perangkat teknologi baru yang mengubah cara kita bekerja, yang menawarkan kecepatan dan yang menawarkan efisiensi," kata Presiden. Oleh sebab itu, pelaku di sektor informasi dan teknologi harus memiliki keberanian dan menciptakan terobosan-terobosan baru.

Antara