(Voinews) Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) bijih nikel menjadi feronikel di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang memiliki kapasitas produksi lebih dari 1 juta ton per tahun. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam peresmian pabrik tersebut di Sulawesi Tenggara, Senin, sebagaimana ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden. Oleh karena upaya hilirisasi bahan mentah itu, Presiden mengapresiasi PT. Gunbuster Nickel Industry yang telah membangun pabrik smelter nikel. Presiden menjelaskan nilai tambah nikel yang dihasilkan dari smelter tersebut meningkat hingga 14 kali lipat dibanding bahan mentah bijih nikel. Presiden menegaskan, Indonesia akan terus berupaya menghentikan ekspor bahan mentah, dengan menerapkan hilirisasi industri di dalam negeri. Setelah penghentian ekspor bahan mentah nikel, menurut Presiden, Indonesia akan menghentikan ekspor bahan mentah bauksit. Dengan begitu, menurut Presiden, mau tidak mau, pelaku industri dan investor akan mendirikan pabrik di Indonesia. Jika hilirisasi terus digencarkan, maka Indonesia mendapat banyak manfaat diantaranya peningkatan penerimaan pajak dan juga devisa. ANTARA
(Voinews) Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan penyiapan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di masa depan harus mengadopsi isu-isu Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) seperti bisnis hijau (green economy). Hal itu dikatakan Teten dalam acara Temu Wicara Pemenang Kompetisi Wirausaha Inovasi 2021, Jakarta, Senin. Kegiatan ini merupakan apresiasi wirausaha muda berbasis inovasi dan berkelanjutan yang merupakan hasil dua kompetisi bertaraf internasional hasil kerja sama Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian UKM dan Startup dari Korea Selatan (Ministry of SMEs and Startups Republic of Korea). Sejalan dengan tema yang diangkat dalam kerja sama Indonesia-Korea Selatan (Korsel), pihaknya mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kesadaran akan bisnis hijau yang mendukung SDGs dengan prinsip usaha yang menerapkan dimensi people (sosial), profit (ekonomi), dan planet (lingkungan). Ia juga memastikan Indonesia siap membuka kerja sama dengan Korsel karena negara tersebut menjadi tolak ukur (benchmark) untuk pengembangan UMKM, sebagaimana Jepang dan Tiongkok.ANTARA
(Voinews) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan dengan mulai dibangunnya Rumah Sakit Internasional Bali di Denpasar, Bali, maka ke depan akan membuat Pulau Dewata menjadi destinasi wisata kesehatan.Hal itu dikatakan Presiden Jokowi dalam peletakan batu pertama RS Internasional Bali (Bali International Hospital) di Denpasar, Bali, Senin, sebagaimana disiarkan Youtube Sekretariat Presiden. Presiden Jokowi mengharapkan jika RS Internasional Bali tersebut sudah beroperasi, tak ada lagi masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri, karena pelayanan kesehatan di dalam negeri sudah lengkap. Setiap tahunnya Presiden mengungkapkan sekitar 2 juta masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan kesehatan di Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Karena hal itu, menurut presiden, Indonesia kehilangan potensi Rp97 triliun. Presiden mengapresiasi gagasan pembangunan RS Internasional Bali oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan jajarannya. Ia juga menginginkan setelah Bali menjadi destinasi wisata kesehatan, maka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik akan meningkat. ANTARA
(Voinews) Menteri dalam Negeri -Mendagri Tito Karnavian melarang adanya kegiatan yang akan menimbulkan kerumunan seperti pawai hingga pesta kembang api guna mencegah penyebaran dan potensi lonjakan COVID-19 pada periode Natal dan Tahun Baru 2022. Hal itu dikatakan Mendagri Tito Karnavian setelah rapat bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan para kepala daerah untuk pencegahan penyebaran COVID-19 selama periode libur Natal dan tahun baru di Jakarta, Senin. Meskipun pawai hingga pesta kembang api di tahun baru dilarang, Mendagri menyebutkan kegiatan restoran maupun mal masih tetap diizinkan beroperasi tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Mendagri juga meminta agar kepala daerah mengeluarkan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi dalam penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah masing-masing sebagai upaya langkah pencegahan. ANTARA