VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(VOInews.id)- Pemerintah Korea Selatan akan mengakhiri kebijakan penggunaan masker di transportasi umum minggu depan, Rabu, mencabut salah satu pembatasan COVID-19 yang tersisa di tengah situasi virus yang mulai stabil. Wakil Menteri Dalam Negeri Han Chang-seob mengatakan selama rapat tanggap COVID-19 pemerintah bahwa pencabutan akan mulai berlaku Senin(20/3). Keputusan tersebut diambil ketika penghitungan virus harian Korea Selatan terus menurun, mencapai 11.401 kasus.

Saat ini, penggunaan masker diwajibkan di transportasi umum, termasuk bus, kereta bawah tanah, dan taksi, serta di rumah sakit, apotek, dan fasilitas berisiko tinggi lainnya, seperti panti jompo, setelah pemerintah mencabut mandat penggunaan masker dalam ruangan pada 30 Januari kecuali untuk tempat-tempat itu.

"Sejak penyesuaian persyaratan pemakaian masker pada 30 Januari, situasi virus telah dalam kondisi stabil, mencatat penurunan 38 persen dalam infeksi virus harian rata-rata dan penurunan 55 persen pada pasien baru yang sakit parah," kata Han.

Tetapi pemakaian masker "disarankan secara aktif untuk pengguna transportasi umum pada jam sibuk, kelompok berisiko tinggi, dan mereka yang memiliki gejala," katanya. Wajib masker akan tetap berlaku untuk fasilitas medis, apotek, dan fasilitas rentan lainnya, tetapi apotek di ruang publik terbuka, seperti toko diskon atau stasiun kereta, akan dibebaskan dari persyaratan tersebut. Keputusan terbaru datang dua tahun lima bulan setelah pemerintah mewajibkan penggunaan masker di transportasi umum pada Oktober 2020 di puncak pandemi.

Wakil menteri dalam negeri juga mengatakan pemerintah secara bertahap akan melanjutkan layanan feri penumpang internasional antara Korea Selatan dan China, mulai Senin (20/3). Layanan semacam itu ditangguhkan pada Januari 2020 di tengah awal pandemi.

Sumber: YONHAP-OANA 

(VOInews.id)Presiden Joko Widodo (kanan) menerima bukti pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih Pemilu 2024 dari petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) di Istana Merdeka, Jakarta,Presiden Jokowi mengimbau masyarakat untuk mengecek data masing-masing di website KPU dan segera ke KPUD setempat untuk mendaftar sebagai pemilih jika belum terdaftar.

ANTARA

(voinews.id)- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan meresmikan Jalan Akses Labuan Bajo--Golo Mori dan meninjau sejumlah tempat untuk KTT ASEAN ke-42 di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Menurut siaran pers Sekretariat Presiden diterima di Jakarta, Selasa, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi dalam kegiatan kunjungan kerja hari kedua di NTT. Pada Selasa pagi, Kepala Negara diagendakan untuk meninjau dan meresmikan secara langsung Jalan Akses Labuan Bajo--Golo Mori di KM 16.

Selain itu, Presiden dan Ibu Negara juga akan kembali meninjau sejumlah tempat yang akan digunakan untuk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Kabupaten Manggarai Barat. Pada Selasa siang, Presiden dan Ibu Iriana beserta rombongan akan kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 melalui Bandara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kunjungan kali ini adalah Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur NTT Viktor Laiskodat.

Presiden bersama Ibu Negara tiba di NTT pada Senin (13/3) sore usai melakukan kunjungan kerja ke Bali. Di Bali, Presiden meninjau sekaligus meresmikan Pura Agung Besakih di Kabupaten Karangasem serta meresmikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu di Kota Denpasar.

antara

(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Kao Him Hourn mengatakan keseragaman mata uang dan persatuan moneter atau monetary union di kawasan bukanlah prioritas saat ini, mengingat banyaknya agenda lain yang ingin diwujudkan organisasi tersebut. Saat mengisi kuliah umum di Universitas Pelita Harapan di Tangerang, Senin, Hourn mengatakan bahwa pemulihan pascapandemi menjadi prioritas ASEAN sekarang ini.

“Saya kira gagasan soal persatuan moneter sudah dibahas sejak 10 tahun bahkan 20 tahun yang lalu. Namun, perjalanannya masih sangat jauh karena kami memiliki prioritas lain,” ucap Hourn dalam kuliah umum yang diikuti secara daring di Jakarta.

Selain pemulihan pascapandemi, Hourn menyebut beberapa agenda lain yang juga menjadi prioritas untuk segera diwujudkan, seperti konektivitas ASEAN, penerapan ekonomi biru atau blue economy, serta meningkatkan perdagangan antar negara-negara ASEAN.

“Ini yang menjadi prioritas. Terkait persatuan moneter, saya kira itu masih terlalu membingungkan,” kata Hourn.

Meski demikian, Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini telah mengusulkan pengembangan regional payment connectivity guna mendukung pembayaran lintas batas. Lima bank sentral di Asia Tenggara yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT) bahkan telah sepakat untuk meningkatkan kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan.

Kerja sama itu akan mengintegrasikan infrastruktur pembayaran digital masing-masing, termasuk QR lintas negara dan fast payment. Sejak regional payment connectivity disepakati pada November 2022, QRIS lintas negara saat ini baru bisa digunakan di Thailand.

antara