January
(Voinews) Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Nursultan mengimbau kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Kazakhstan untuk selalu waspada dan berhati-hati menyusul keadaan darurat yang diberlakukan oleh Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Hal itu dikatakan Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan M Fadjroel Rachman, seperti dilaporkan Antara tentang Kondisi Terkini WNI di Kazakhstan, Jumat. Selain imbauan untuk waspada dan berhati-hati, Kedubes RI juga mengimbau WNI di negara itu untuk tidak bepergian keluar rumah kecuali untuk hal-hal penting. Kemudian, mereka juga diimbau untuk mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat, menjaga ketertiban dan tidak ikut dalam aksi massa yang dilakukan di wilayah setempat. Selain itu, para WNI di sana juga diimbau untuk tidak memberikan komentar yang bersifat publik terhadap perkembangan situasi di negara tersebut dan juga diimbau untuk terus berkomunikasi dengan sesama WNI di Kazakhstan. ANTARA
January
Wapres imbau Sulteng lakukan transformasi digital di pelayanan publik
Written by Sugiyanto 
(Voinews)Wakil Presiden-Wapres Ma’ruf Amin mengimbau Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan jajaran pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di daerah tersebut bertransformasi digital dalam memberikan pelayanan publik. Hal itu dikatakan Wapres dalam Rapat Sosialisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, seperti keterangan yang diterima Antara Jumat. Wapres mengatakan salah satu upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel ialah dengan membentuk pelayanan terpadu satu pintu melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Hingga Desember 2021, menurut Wapres, keberadaan MPP di Indonesia baru mencapai lebih dari 50 unit di tingkat kabupaten dan kota. Jumlah tersebut harus terus bertambah dengan komitmen dari para kepala daerah. Dengan menerapkan MPP tersebut, maka pelayanan publik oleh birokrasi di daerah-daerah akan semakin mudah/ cepat/ murah/ transparan dan akuntabel. ANTARA
January
Bahlil pastikan larangan ekspor batu bara tak berdampak pada investasi
Written by Sugiyanto 
(Voinews) Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan larangan ekspor batu bara tidak akan berdampak signifikan terhadap iklim investasi Indonesia. Hal itu dikatakan Bahlil setelah konferensi pers di Jakarta, Jumat. Bahlil menjelaskan kebijakan tersebut diambil agar kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batu bara bisa terpenuhi. Hal itu pun akan sangat berdampak pada aliran listrik di dalam negeri. Sebagai mantan pengusaha, Bahlil mengharapkan pengusaha batu bara untuk bisa menunjukkan nasionalisme kepada negara. Bahlil juga mendorong perusahaan batu bara untuk bisa memenuhi kewajiban DMO. Pasalnya, masih banyak perusahaan yang belum memenuhi DMO. Bahlil menambahkan, dirinya terus berkomunikasi dengan Menteri ESDM terkait masalah tersebut. Ia meyakini pemerintah juga turut bertanggung jawab mencari solusi terbaik. Pemerintah juga memperhatikan aspirasi pihak lain, termasuk negara lain/ dalam masalah tersebut. Menurut Bahlil, segera setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi, Indonesia pun akan bisa kembali mengekspor batu bara. ANTARA
January
(Voinews) Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing Yulius mengatakan pihaknya akan mendorong lebih banyak UKM yang siap ekspor di tahun 2022. Melalui sinergi kolaborasi dengan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), diharapkan kontribusi ekspor UMKM akan meningkat. Hal itu dikatakan Yulius/ dalam peresmian Program Digital Export Summit 2022 secara daring di Jakarta, Jumat. Upaya Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong UKM siap ekspor antara lain dengan memfasilitasi sertifikat dukungan ekspor bagi UKM, sekolah ekspor, lalu pelatihan UKM ekspor. Kemudian juga pembiayaan ekspor, sistem informasi ekspor, pameran berskala internasional, jadwal pengiriman kontainer, serta kerja sama peningkatan ekspor lainnya. Yulius mengharapkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi di Sekolah Ekspor (Program Merdeka Belajar) akan melahirkan eksportir baru dari generasi milenial dan generasi Z yang dibutuhkan Indonesia. Berdasarkan data, jumlah ekspor nasional meningkat selama triwulan II 2021 dengan nilai ekspor naik 22,71 persen dibanding triwulan III 2020 sebesar 17,24 persen. ANTARA