(voinews.id)  Anggota Komisi IV (empat) Dewan Perwakilan Rakyat   RI. Saadiah Uluputty berharap program penangkapan terukur dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan keadilan di dalam penetapan mekanisme kuota perikanan yang ada di dalamnya.   Saadiah Uluputty dalam rilisnya  di Jakarta, Minggu mengatakan. Komisi DPR tetap mendukung program tersebut. namun pemerintah harus memberikan jaminan bila kuota yang diatur nantinya harus sesuai potensi di masing-masing zona penangkapan ikan. Juga jaminan berusaha bagi pelaku usaha dan pemanfaatan sumber daya ikan yang diharapkan.

 Menurut Saadiah program tersebut harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. sehingga industri perikanan dapat tumbuh di seluruh wilayah Indonesia dengan potensi perikanan yang besar dari Aceh hingga Papua. Ia juga mengingatkan sistem kuota komersial bisa saja menjadi pintu masuk bagi para investor asing yang mengincar target perikanan tuna. tongkol dan cakalang yang selama ini menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia..antara

(voinews.id)Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan meningkat mencapai 7,13 miliar dolar AS atau  setara 101,34 triliun rupiah  pada tahun 2022 seiring dimasifkannya pelaksanaan program terobosan. Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam keterangan resmi Sabtu (112022)mengatakan KKP juga akan memberikan  sejumlah bantuan pemerintah guna mendorong produktivitas pelaku utama sektor kelautan dan perikanan. Di tahun 2022 pengembangan budidaya orientasi ekspor.

Hingga November 2021 nilai ekspor perikanan tercatat di angka 5,15 miliar  dolar AS. Komoditas unggulan ekspor meliputi udang tuna cakalang tongkol cumi sotong gurita rajungan kepiting dan rumput laut. Sedangkan negara utama pengimpor produk perikanan Indonesia berdasarkan nilainya adalah Amerika Serikat Tiongkok Jepang ASEAN dan Uni Eropa.sindo