VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa sisa waktu yang  dimiliki untuk menyelenggarakan pesta olahraga negara-negara Asia atau Asian Games XVIII Tahun 2018 tinggal tersisa 6 (enam) bulan lagi. Namun demikian, Presiden menegaskan, sebagai tuan rumah Indonesia harus segera siap 100 persen.

“Sisa waktu yang kita punyai tinggal 6 bulan. Sebagai tuan rumah saya kira kita memang harus segera siap 100%,” tegas Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Perkembangan Persiapan Asian Games XVII Tahun 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) sore.

Presiden menekankan mengenai pembangunan venue. Ia minta laporan, berapa venue yang sudah selesai dan berapa yang masih dalam proses konstruksi, dan berapa yang masih lelang atau yang dalam proses sewa. Demikian juga untuk Wisma Atlet, Presiden meminta laporan yang sudah selesai berapa dan masih kurang berapa.

Dalam hal kesiapan teknis pelaksanaan, Presiden Jokowi minta disusun secara rinci, secara detail teknis pelaksanaan mulai dari pembukaan, kemudian pertandingan, dan hingga sampai di penutupan.

“Betul-betul  dihitung, dikalkulasi, disiapkan secara matang termasuk skenario-skenario alternatif yang perlu dilakukan,” pesan Presiden.

Presiden menekankan, bahwa persiapan teknis ini bukan hanya kegiatan yang sifatnya seremonial, tetapi juga pengaturan lalu lintas, akomodasi dan konsumsi, pergerakan pada atlet/official, kesiapan tenaga-tenaga pendukung. “Saya kira ini harus betul-betul di lapangan dilihat secara detail. Jangan sampai ada yang tercecer satupun,” ujarnya.

Mengenai persiapan atlet, Presiden Jokowi mengemukakan, bahwa Indonesia bukan sekadar ingin sukses menjadi tuan rumah tapi juga ingin sukses dalam prestasi. Oleh sebab itu, Presiden minta  ini agar menjadi catatan bagi semuanya dalam persiapan menuju Asian Games 2018.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkominfo Rudiantara, Gubernur DKI Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriyawan, Gubernur Sumsel Alex Nurdin, Ketua KOI/INASGOC Erick Tohir, dan Ketua KONI Tono Suratman. (Setkab)

Sebagai tuan rumah, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi berharap atlet-atlet Indonesia yang akan berlaga pada Pesta Olahraga Negara-Negara Asia atau Asian Games XVIII Tahun 2018, Agustus mendatang, bisa mencapai prestasi 10 besar.

“Memang kita berharap di 10 besar, namun demikian kita akan meng-update terakhir nanti pada bulan Juni,” kata Imam kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas persiapan Asian Games 2018, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) sore.

Untuk mencapai target tersebut, menurut Menpora, pemerintah tidak henti-hentinya bekerja sama dengan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia), dengan pimpinan cabang olahraga, dengan KOI (Komite Olimpiade Indonesia) agar Pelatnas (Pemusatan Latihan Nasional) yang sekarang sedang berlangsung maupun try out dan bahkan ada yang training camp tidak ada lagi hambatan-hambatan administratif maupun soal-soal teknis.

“Soal pembiayaan sepenuhnya sudah diserahkan kepada pimpinan cabang olahraga, dan pada saatnya kita akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan optimisme dari target perolehan medali,” ucap Imam.

Sementara Ketua Indonesian Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Tohir menjawab keraguan soal penyelesaian pembangunan venue yang akan digunakan untuk Asian Games 2018 itu.

“Insyaallah persiapan bisa berjalan dengan baik dan tentu kami dari panitia juga kerja keras, dan mestinya event-eventini bisa berjalan dengan lancar,” kata Erick.

Adapun mengenai isu transportasi, Ketua Inasgoc itu meyakini nanti ada jalan keluar langsung dari pemerintah. “Pak Gubernur (Sumsel), Pak Anis sudah ada salah satu solusi, Pemerintah Pusat juga ada salah satu solusi, nanti bisa ditanyakan langsung,” ucapnya.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin menambahkan, dari 13 cabang olahraga yang menjadi tanggung jawab Sumatra Selatan-Palembang, delapan sudah test event, dan alhamdulillah hasilnya bagus.

“Barangkali tidak ada masalah yang sangat mendasar. Tansportasi, atlet cukup jalan kaki 1 sampai 10 menit dari atlet villages ke venue masing-masing, atau kalau yang banyak membawa peralatan disiapkan golf car,” kata Alex seraya meyakinkan, pada Mei nanti semua persiapan khususnya di Stadion Jakabaring, Palembang, akan tampak indah. 

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berjanji akan segera menata secara keseluruhan perizinan untuk tenaga kerja asing, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih responsif misalnya terhadap perkembangan zaman sekarang ini termasuk dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru dan lain sebagainya.

“Pemerintah tetap memiliki skema pengendalian yang baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan,” kata Hanif kepada wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas tentang  Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) petang.

Salah satu penataan itu, menurut Menaker, adalah dengan menghilangkan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini memerlukan waktu cukup lama sehingga nantinya perizinan TKA ada di Kementerian tenaga Kerja lalu Imigrasi.

“Sistemnya kan sudah online. Kita sudah online dengan Kementerian Keuangan untuk pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) itu sudah online, dengan imigrasi sudah online, lalu dengan daerah itu ada sekitar 234 daerah yang juga sudah online,” ungkap Menaker seraya menambahkan, ketika masih ada syarat-syarat rekomendasi dan segala macam itu memang menjadi lebih  lama oleh karena itu dievaluasi.

Tetapi intinya, tegas Menaker, persoalan TKA ini perizinannya ini akan ditata biar lebih cepat, lebih baik tetapi tetap skema pengendaliannya jelas.

“Jadi izin dibuat mudah, perizinan dibuat mudah. Tetapi, pengawasannya juga diperkuat. Jangan sampai kemudian terbalik, misalnya izinnya ruwet, pengawasannya lemah. Itu kan malah terbalik,” ujar Hanif.

Terkait dengan masalah yang sweeping, Menaker Hanif Dhakiri mengatakan, hasil rapat koordinasi terakhir nanti rencananya akan dibuat surat edaran bersama di antara seluruh kementerian terkait untuk menyamakan persepsi terkait dengan penegakan hukum dari tenaga kerja asing itu.

“Sehingga kalau semuanya sama, kalau semua sudah ‘oke’ untuk masuk nanti semua harus memandang ‘oke’ sehingga jangan sampai satu bilang ‘oke’ yang satunya ‘nangkep’, baik itu pengawas tenaga kerja baik itu imigrasi atau kepolisian atau pemerintah daerah dan lain sebagainya,” pungkas Hanif. (Setkab)

Agar bisa memastikan kepentingan nasional kita, baik kepentingan meningkatkan daya tarik investasi maupun kepentingan terserapnya tenaga kerja kita di dalam negeri, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, diperlukan penataan terhadap masuknya tenaga kerja asing.

“Dalam penataan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia pertama saya minta agar proses perizinan yang tidak berbelit-belit. Ini penting sekali karena keluhan-keluhan yang saya terima perizinannya berbelit-belit,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3) sore.

Presiden meminta agar prosedurnya dibuat lebih sederhana dalam pengajuan Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA), maupun VITAS,  Visa Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Terbatas.

“Saya minta untuk dijalankan lebih cepat dengan berbasis online dan dilakukan secara terintegrasi terpadu antara Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi dibawah Kementerian Hukum dan HAM,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menekankan, pentingnya dilakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu. Ia meminta jangan berjalan sendiri-sendiri tapi betul-betul terkoordinasi, karena berdasarkan laporan yang diterimanya, beberapa pengguna tenaga kerja terganggu dan merasa tidak nyaman, mereka merasa ada sweeping.

“Kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi jalan sendiri, instansi yang lain melakukan pengawasan sendiri-sendiri, ini yang harus betul-betul kita konsolidasikan. Kita koordinasikan sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tadi disampaikan,” tutur Presiden.

Sebelumnya pada awal pengantarnya Preside Jokowi mengingatkan, bahwa dengan globalisasi ekonomi seperti sekarang ini, pasar tenaga kerja sudah melewati batas-batas negara.

“Kita banyak mengirim tenaga kerja sering kita sebut sebagai buruh migran ke berbagai negara, baik di Timur Tengah, di Asia Tenggara maupun di Asia Timur, dan pada saat yang bersamaan sejalan dengan masuknya investasi, kita juga menerima masuknya tenaga kerja asing dengan kualifikasi,” ujar Presiden.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perhubungan Budi K. Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian M. Nasir, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri RIstek Dikti M. Nasir,  Menteri PANRB Asman Abnur, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. (Setkab)