VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah sampai saat ini masih belum mengambil keputusan final soal kelanjutan larangan ekspor batu bara yang diberlakukan sejak 1 hingga 31 Januari 2022. Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan untuk keputusan dan hasil evaluasi atas larangan ekspor batu bara masih dilanjutkan Minggu malam (912022) karena belum menghasilkan keputusan final.

Jodi Mahardi Minggu (912022) mengatakan rapat masih membahas sejumlah hasil dan finalisasi serta penyempurnaan keputusan bersama pemangku kepentingan. Sejumlah pemangku kepetingan diantaranya  mulai dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Keuangan Kemenko Perekonomian PT PLN dan Asosiasi Pertambangan Indonesia (APBI). Sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan mengaku seluruh masalah terkait ekspor batu bara akan segera diselesaikan oleh pemerintah dengan baik dan saling bekerja sama dengan para pemangku kepentingan.sindo

(voinews.id) PT PAL Indonesia (Persero) terus melakukan langkah konsolidasi untuk mengimplementasikan kemandirian industri pertahanan matra laut. Adapun salah satu yang dilakukan perusahaan dengan menguasai teknologi industri di sektor pertahanan. 

Direktur Utama PAL Indonesia Kaharuddin Djenod dikutip Sabtu (812022mengatakan pihaknya akan melakukan peningkatan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas produksi untuk menuju penguasaan teknologi pertahanan matra laut.  PAL siap untuk terus memberikan yang terbaik melalui produk unggulan serta pelayanannya. Ia menegaskan PAL akan menjadi pendukung utama TNI AL untuk kejayaan Nasional.sindo

(voinews.id) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengendalikan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi khususnya minyak goreng karena dapat menambah beban rakyat di masa pandemi COVID-19. Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Minggu mengatakan beberapa kebutuhan pokok seperti telur bawang dan cabai harganya belum kembali stabil sejak akhir tahun lalu. Bahkan minyak goreng pun juga masih mahal meskipun pemerintah sudah memberi acuan harga 14.000  rupiah per-liter.

Menurut Puan  Presiden Joko Widodo sudah lama meminta jajarannya untuk mengendalikan harga kebutuhan pokok. Namun dia menilai harga-harga Sembilan bahan pokok  masih mahal meskipun sudah memasuki pekan kedua tahun 2022. Puan menegaskan Kementerian terkait dan Pemerintah Daerah perlu cepat merealisasikan arahan dari Presiden. Segera kendalikan harga-harga kebutuhan pokok agar dapat mengurangi beban rakyat.antara

(voinews.id) Pelaku industri Indonesia  meminta pemerintah melakukan negosiasi komprehensif dengan Tiongkok  demi membuka akses pasar yang setara bagi produk industri kertas kertas industri dan tisu Indonesia. Perjanjian perdagangan bebas yang tertuang dalam Asean-China FTA maupun Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) belum memberi akses maksimal bagi produk kertas unggulan Indonesia. Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida Sabtu (812022) berharap Pemerintah Indonesia melakukan negosiasi komprehensif kepada pemerintah Tiongkok  untuk memperoleh akses pasar yang setara bagi industri kertas kertas industri dan tisu Indonesia.

Pemerintah  Tiongkok tercatat hanya meliberalisasi tarif untuk 8 produk kertas melalui Asean-China FTA (ACFTA) yang telah diratifikasi Indonesia sejak 2004. Perjanjian RCEP yang diharapkan menjadi  perjanjian liberalisasi perdagangan terbesar di dunia yang menguntungkan Indonesia ternyata tidak memberi ruang yang lebih luas bagi produk kertas Indonesia terutama ke pasar Tiongkok.bisnis