Sumarno
November
(voinews.id) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan kawasan perairan nasional di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Natuna. Provinsi Kepulauan Riau merupakan kawasan yang sangat strategis sehingga perlu adanya penguatan pengawasan. Kabupaten Natuna juga memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dijaga kelestariannya.
Hal itu dikatakan Kepala Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan. Badan Karantina Ikan. Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) KKP Teguh Samudro dalam siaran pers di Jakarta. Kamis. Penguatan pengawasan tersebut. lanjutnya. dilakukan dengan memperkuat sinergi bersama Bea Cukai setempat. (antara)
November
(voinews.id) Presiden Joko Widodo mengungkapkan strategi besar pemerintah mengenai ekonomi hijau (green economy) saat pidato kunci melalui konferensi video pada Kompas100 CEO Forum 2021 Kamis. Presiden mengungkap, Desember 2021 pemerintah akan mulai membangun green industrial park di Kalimantan Utara. Energinya berasal dari sungai Kayan. Menurut Presiden. Indonesia kaya akan energi baru terbarukan seperti energi angin hingga energi arus laut.
Selain itu Indonesia memiliki lebih dari 4.400 sungai besar dan sungai sedang. Namun menurut Presiden energi hijau membutuhkan investasi yang sangat besar. Oleh sebab itu Indonesia mengundang investasi asing. Presiden menambahkan. strategi mengundang investor asing masuk ke Indonesia juga dilakukan dalam strategi hilirisasi industri. (antara)
November
(voinews.id) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersiap menjadi tuan rumah Kongres Halal Internasional 2022 diikuti sekitar 50 negara di dunia. Sekretaris Umum MUI Bangka Belitung, Ahmad Lutfi di Sungailiat Kamis mengatakan, dalam Kongres Halal Internasional 2022 sekitar 50 negara di dunia akan diundang.
Agenda internasional itu sudah dikenalkan di seluruh daerah di Bangka Belitung guna mendapat dukungan pemerintah daerah. Dari 50 negara yang diundangnya tersebut diharapkan akan kembali lagi ke Bangka Belitung bersama dengan warga negaranya menjadi wisatawan. (antara)
November
(voinews.id) Kementerian Luar Negeri RI menyelenggarakan "Konferensi Regional tentang Bisnis dan HAM" yang berlangsung secara hybrid dari Jakarta pada 18-19 November 2021. Sebagai salah satu negara pendukung UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs). Indonesia mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kegiatan bisnis. khususnya selama dan setelah pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui penyelenggaraan konferensi tersebut.
Demikian dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar ketika membuka konferensi tersebut Kamis. Dalam sambutannya Mahendra Siregar mengatakan. Indonesia telah mencatat berbagai capaian, termasuk pembentukan National Task Force on Business and Human Rights. Indonesia juga telah meluncurkan alat penilaian human rights risk untuk entitas bisnis bernama Penilaian Risiko Bisnis dan HAM (PRISMA) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (antara)