VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berharap Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri bisa menjadi ujung tombak untuk bersinergi dalam menjalankan fungsi sosialnya untuk membantu masyarakat Indonesia.

Rini Soemarno dalam peresemian Yayasan BUMN Hadir Untuk Negeri di Jakarta, Senin mengungkapkan, ia merasa bangga dan terhormat bisa menyaksikan BUMN-BUMN bersama-sama membentuk suatu yayasan di penghujung tahun 2018. Ia selalu mengingatkan teman-teman BUMN dan Kementerian BUMN bahwa BUMN itu hadir di seluruh pelosok Indonesia. (antara)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berharap pengetahuan kebencanaan dibuatkan mata pelajaran khusus di sekolah sehingga anak bisa lebih memahami tentang potensi dan mitigasi bencana. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di Graha BNPB Jakarta, Senin (31/12) mengatakan, metode pendidikan merupakan salah satu cara efektif dalam melakukan mitigasi kebencanaan.

Terlebih, selama ini secara umum sebagian masyarakat dan Pemerintah Daerah masih belum siap menghadapi bencana besar. Menurut Sutopo pengetahuan kebencanaan belum menjadi sikap, perilaku dan budaya yang mengaitkan kehidupannya dengan mitigasi bencana. (republika)

Memasuki tahun 2019 yang menjadi ajang Pemilu dan Pemilihan Presiden, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan akan menunjukkan wajah ibukota yang matang akan demokrasi. Menurut dia, Jakarta harus menjadi contoh dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Anies  Baswedan di Bundaran Hotel Indonesia, Selasa (1/1) dini hari mengatakan,  meskipun terdapat sejumlah perbedaan pandangan politik, warga Jakarta tidak boleh berselisih.

Ia mengatakan, seluruh bentuk perbedaan pilihan semestinya meningkatkan semangat demokratis di tengah masyarakat. Dengan begitu, Anies menilai akan banyak ide-ide baru yang bermunculan dan menjadi solusi atas segala permasalahan bangsa ke depan. (republika)

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic  -CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menyampaikan, seharusnya industri manufaktur menjadi prioritas utama pembangunan. Mohammad Faisal kepada Republikaonline di Jakarta,Minggu (30/12) mengatakan,  saat ini tugas memacu pertumbuhan manufaktur hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian.

Padahal, untuk mendorong industri manufaktur, diperlukan kerja lintas kementerian. Sehingga, ia menyarankan pemerintah bisa memberikan arah kebijakan yang jelas untuk mendorong industri manufaktur dan dapat diikuti seluruh elemen kementerian. rol.31.12’18.mar