VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOI BERITA Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peta laut Indonesia dinilai perlu segera dibuat. Luhut Pandjaitan saat memberikan kuliah umum di Universitas Padjajaran, Bandung Jumat mengatakan, saat ini banyak persoalan terjadi di wilayah laut tidak terselesaikan karena tidak adanya peta laut. Ia mencontohkan, pada kasus kapal asing yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat, Indonesia menjadi pihak yang disalahkan.Karena, Indonesia tidak dapat mempunyai bukti kewilayahan yang kuat akibat tidak ada peta laut.Luhut Padjaitan   mengatakan, dengan adanya peta laut tersebut  menguatkan posisi Indonesia. Sehingga, dapat meminimalisir persoalan yang muncul karena tidak adanya peta wilayah. Apalagi, saat ini laut merupakan 79 perse dari wilayah Indonesia. rol.

VOI BERITA Diplomasi publik Indonesia terhadap Australia tetap perlu dikoordinasikan di bawah Kementerian Luar Negeri. Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema dalam Seminar Diplomasi Publik Indonesia terhadap Australia di Jakarta, Jumat mengatakan, Kementerian Luar negeri perlu menjadi koordinator untuk semua pendekatan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia. Menurut Nadjib Riphat dalam melakukan diplomasi publik terhadap Australia, pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan harus menyatukan pendapat dan pemikiran mengenai citra yang akan ditunjukkan Indonesia kepada publik di Australia. Ia menyebutkan salah satu upaya diplomasi publik yang cukup sukses yang dilakukan Indonesia adalah Festival Film Indonesia (FFI) di Perth dan Melbourne. Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Evi Fitriani mengatakan pemerintah dalam melakukan diplomasi publik harus menentukan citra Indonesia yang ingin ditampilkan kepada masyarakat Australia. Peran diplomasi publik itu sangat penting. ant.

VOI BERITA Pemerintah memulai kajian untuk menerapkan wilayah Bekasi Cikarang sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK). Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan usai memimpin rapat kordinasi antar kementerian dan lembaga terkait kawasan ekonomi khusus di kantornya, Jumat. Luhut mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, perlu adanya peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja. Perlu satu visi guna menjembatani arahan Presiden, karena pemerintah sedang mengkaji agar status kawasan Bekasi Cikarang meningkat dari areal industri menjadi kawasan ekonomi khusus agar semua terintegrasi. Luhut Pandjaitan menjelaskan, rencana membentuk kawasan ekonomi khusus di Bekasi Cikarang dimaksudkan untuk membantu memaksimalkan pusat kawasan ekonomi terintegrasi antara Jakarta dengan Jawa Barat melalui sejumlah fasilitas infrastruktur yang tengah dibangun pemerintah. Infrastruktur tersebut adalah bandara Kertajati, Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung. Adanya integrasi Jakarta dan Jawa Barat melalui kawasan Cikarang Bekasi, diyakini mengurangi kepadatan penduduk dalam suatu kota besar, misalnya kepadatan di ibukota Jakarta. (kbrn)