VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia bisa menanggung kerugian rata-rata hingga 6 persen per tahun dari Produk Domestik Bruto (PDB) di 2100 jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sejak dini. Demikian dikatakan ilmuwan Institut Pertanian Bogor Prof Rizaldi Boer, dalam webinar Indonesia 2050 Vision on Climate Change yang dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara daring yang diakses dari Jakarta, pada Selasa (11/8).

Rizaldi menjelaskan terdapat dua implikasi ekonomi dari dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di Indonesia jika tidak dilakukan upaya mitigasi dan adaptasi yakni dampak terhadap pasar dan non-pasar. Sektor pertanian dan zona pesisir dapat terkena dampak pasar sebagai implikasi perubahan iklim. Sedangkan untuk non-pasar, sektor seperti kesehatan dan ekosistem akan terganggu.

Kerugian diperkirakan rata-rata mencapai 1,8 persen dari PDB pada 2100 setiap tahun, jika hanya mempertimbangkan dampak pada pasar. Dan angka tersebut jauh di atas 0,6 persen rata-rata dunia. Sedangkan jika memperhitungkan dampak non-pasar maka rata-rata kerugian meningkat menjadi 6 persen, bahkan menjadi 7 persen jika memasukkan bencana dalam pemodelan tersebut. Maka kerugian rata-rata dari PDB Indonesia jika tidak melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jauh di atas dunia yang mencapai 2,2 persen dan 2,6 persen, jika memperhitungkan bencana.

Menurut Rizaldi, investasi sejak dini untuk adaptasi perubahan iklim dengan nilai sekitar 0,2 persen dari PDB Indonesia dapat menghindari kerugian sebesar 1,9 persen per tahun dari PDB pada 2100.

Ia mengatakan, dalam jangka pendek perubahan iklim tidak terlihat sebagai masalah yang mendesak dan prioritas tinggi untuk diatasi. Tetapi hal tersebut akan menempatkan Indonesia pada risiko kerugian yang sangat signifikan di kemudian hari, pada ketahanan pangan, upaya pembangunan berkelanjutan serta menyebabkan mal-adaptasi.

Sementara itu, Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emma Rachmawaty mengatakan, sesuai mandat Paris Agreement, semua negara yang menyepakatinya harus memformulasi dan mengkomunikasikan strategi pembangunan rendah emisi gas rumah kaca jangka panjang ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di kuartal ke-4 2020.

Menurut Emma, pandemi COVID-19 memberikan pengaruh terhadap upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca di berbagai negara. Namun demikian, Indonesia tetap perlu mengantisipasi dampak perubahan iklim akibat kenaikan suhu global yang bersifat gradual, kumulatif dengan risiko meningkat seiring waktu dan berdampak ganda.

Pemerintah Indonesia memperluas target penerima kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah-UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Demikian dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Yogyakarta, Sabtu (8/8).

Menurut Airlangga Hartarto penanganan dampak pandemi tak bisa dari segi kesehatan saja, namun harus beriringan dengan ekonomi. Ia menambahkan, pemerintah akan tetap menjaga keseimbangan antara menjaga kesehatan masyarakat dan mata pencaharian hidup. Salah satunya adalah dengan menjaga keberlangsungan operasional UMKM yang selama beberapa bulan terakhir menurun omzetnya akibat pandemi COVID-19.

Dalam masa pandemi, pemerintah memberikan relaksasi kebijakan KUR, berupa penundaan angsuran pokok KUR selama 6 bulan dan penundaan sementara kelengkapan dokumen administrasi sampai dengan berakhirnya masa pandemi. Pemerintah pun memberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6 persen selama tiga bulan dan 3 persen selama tiga bulan selanjutnya. Dengan pemberian tambahan subsidi bunga itu maka pada tiga bulan pertama pada masa pandemi, suku bunga KUR menjadi 0 persen.

Selain itu, dalam rangka perluasan penyaluran KUR, pemerintah juga menunda penetapan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020 yang sebelumnya ditetapkan sebesar 60 persen. Penundaan penetapan target sektor produksi ini akan dilaksanakan sampai dengan 2021 atau sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi perekonomian. Penundaan penetapan target KUR sektor produksi tersebut menyebabkan tidak ada lagi pembatasan penyaluran KUR untuk sektor perdagangan.

Airlangga Hartarto mengacu pada hasil survei yang menunjukkan bahwa sektor yang paling mudah dimasuki UMKM pada masa pandemi adalah perdagangan. Jadi, dengan pelepasan batas sektor perdagangan, pemulihan ekonomi UMKM diharapkan akan dapat lebih cepat.

Implementasi kebijakan tersebut, salah satunya dalam bentuk penyaluran KUR Syariah bagi UMKM anggota Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan peresmian kios warga Pemuda Muhammadiyah (WargaMU) di Kotagede, Yogyakarta, pada Sabtu (8/8) yang diserahkan langsung Menko Airlangga Hartarto.

Tujuannya untuk menguatkan permodalan melalui pembiayaan KUR, dalam hal ini kepada pemilik Kios WargaMU.

Optimalisasi penyaluran KUR kepada UMKM dari semua kalangan masyarakat akan mendorong untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sangat terbuka terhadap data-data para pemuda yang akan menjadi socioenterpreneur. Ia mengingatkan, membangkitkan ekonomi Indonesia adalah tugas semua pihak, termasuk para pemuda. Ia menambahkan dengan momentum pasca Covid-19, bangsa Indonesia harus menyiapkan diri untuk  menjadi aman dan produktif, serta bisa bertransformasi, dan menjadi salah satu yang pertama keluar dari pandemi.

Dalam rangka mengidentifikasi tantangan dan peluang ekspor kayu dan produk kayu ke Uni Eropa, khususnya ke Belgia, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Brusel -  KBRI Brussels bekerja sama dengan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan (FKPMI) menyelenggarakan “Indonesia-Belgium Virtual Business Meeting on Wood Products and Furniture" pada Rabu(05, 08, 2020) lalu .

Seperti dikutip laman kemlu.go.id (07, 8) Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Brussels, Sulaiman Syarif menyampaikan bahwa Forest Law Enforcement, Governance and TradeVoluntary Partnership Agreements - FLEGT VPA  merupakan komitmen tinggi Indonesia untuk menciptakan solusi bagi penebangan liar, mempromosikan perdagangan kayu-kayu legal, dan memastikan keberlanjutan dari sistem legalitas kayu-kayu asal Indonesia.  Dari sisi pemerintah, diperlukan kerjasama erat untuk memastikan Uni Eropa dapat memberikan insentif pasar sesuai kesepakatan.  Sedangkan dari kalangan bisnis, terdapat peluang melalui diversifikasi ekspor.  Dari yang semula fokus pada hardwood atau premium wood dapat beralih pada ekspor produk yang berasal dari softwood atau kayu kualitas menengah.  Dalam hal iniUsaha Kecil Menengah mempunyai peluang besar untuk memainkan peran dalam meningkatkan ekspor.

Sementara itu ,   Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo yang juga Ketua FKMPI mengatakan,  pasar Uni Eropa dan Belgia menyimpan potensi untuk lebih dalam menggali ekspor produk-produk kayu.  Uni Eropa merupakan pasar keempat terbesar yang menerima ekspor produk-produk kayu asal Indonesia setelah Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat.  Tercatat nilai ekspor produk kayu dari Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2019 sebesar 1,091 miliar dolar Amerika Serikat.  Sementara itu total ekspor Indonesia ke seluruh dunia pada tahun 2019 adalah sebesar 11,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Perwakilan dari Asosiasi Pengusaha Industri Kayu dan Mebel Belgia, Alexander de Groot menyampaikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan komparatif dengan adanya sertifikasi Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) di setiap produk kayu hutan yang berasal dari Indonesia.  Sertifikasi ini membantu para importir kayu di Belgia dan Uni Eropa dalam mengidentifikasi dan memastikan produk kayu yang berasal dari Indonesia bukan merupakan hasil penebangan liar yang membahayakan hutan.  Produk-produk Indonesia yang telah tersertifikasi FLEGT juga merupakan hasil dari tata kelola hutan yang berkelanjutan.

Sementara,  Philippe Delhaise dari Ethnicraft menjelaskan bahwa perusahaannya telah mempekerjakan setidaknya 1.400 orang di Jepara, Jawa Tengah.  Ia menjelaskan, pada saat  pandemi Covid-19, orang Belgia maupun Uni Eropa lebih cenderung mempercantik rumah dengan membeli kayu panel atau mebel kayu dibandingkan melakukan perjalanan untuk liburan. Hal ini merupakan peluang bagi eksportir kayu dan produk kayu Indonesia.  

Untuk ke depan, diharapkan Uni Eropa dapat melaksanakan komitmennya.  Dukungan Uni Eropa yang diperlukan diantaranya kebijakan lelang pemerintah dan swasta yang mengenal FLEGT sebagai salah satu sertifikasi kayu legal.  Selain itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan pentingnya promosi FLEGT pada lelang pemerintah dan swasta tercermin dalam negosiasi Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara Indonesia dengan Uni Eropa.  

Pemerintah terus mendorong peningkatan nilai tambah bahan baku mineral di dalam negeri. Kebijakan hilirisasi diyakini memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional, di antaranya melalui capaian nilai ekspor. Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Dody Widodo di Jakarta, Jumat (7/8) menjelaskan, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengamanatkan tentang peningkatan nilai tambah melalui pengolahan sumber daya mineral. Sehingga produk yang diekspor memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ekspor produk mineral mentah.  

Saat ini, industri smelter nikel yang menghasilkan Nickel pig iron (NPI), feronikel, nikel hidrat dan stainless steel telah tumbuh pesat. Dody mengatakan, hingga saat ini, telah beroperasi sekitar 19 smelter yang tersebar di Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Bahkan, sudah ada yang dalam proses pembangunan smelter nikel yang mengolah nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai yang berlokasi di Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Banten.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 dan 2019, nilai ekspor produk industri logam berbasis nikel berturut-turut mencapai 4,8 miliar dolar Amerika dan 7,08 miliar dolar Amerika atau meningkat 47,5 persen.

Besarnya kontribusi industri smelter nikel tersebut, menurut  Dody, perlu didorong untuk pengembangan hilirisasi produknya. Diharapkan smelter nikel tidak hanya melakukan ekspor dalam bentuk NPI maupun bahan baku baterai, tetapi dalam bentuk produk lebih hilir seperti produk hilir berbahan baku stainless steel dan baterai listrik. Dody mengatakan, melihat potensi dari peran industri smelter nikel di tanah air, Kemenperin memberikan apresiasi terbentuknya Forum Nikel Indonesia (FINI). Diharapkan industri smelter nikel di dalam negeri semakin berperan dalam pengembangan industri logam dasar dan produk hilir nikel.

Ketua Umum FINI Alexander Barus mengatakan, forumnya telah menghimpun sebanyak 23 industri smelter nikel di Indonesia dengan total kapasitas terpasang 3,79 juta metrik ton NPI per tahun dan 0,8 juta metrik ton per tahun atau hampir 90% kapasitas smelter nasional. Alex mengemukakan, industri smelter tersebut telah membuktikan kontribusinya secara signifikan bagi perekonomian nasional.