Standar penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Badan Pusat Statistik (BPS) masih lebih tinggi dari standar yang ditentukan oleh Bank Dunia. Demikian dikatakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional RI, Bambang Brodjonegoro dalam Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Fakta Penurunan Angka Kemiskinan yang digelar di Jakarta, SeniN (30/7). Bambang mengatakan penghitungan angka kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan unit acuan per kapita dan menggunakan standar berbeda untuk wilayah pedesaan dan perkotaan.
“ Itu sudah diatas standar yang biasa ditentukan World Bank yaitu 2 Dollar AS perhari, ini adalah 2,5 Dollar perhari. Dan kita juga harus lihatnya berdasarkan desa kota dan itu adalah per kapita, per bulan. Jadi ya semua orang kan kebanyakan hidup dalam unit keluarga. Keluarga kita itu rata–rata anaknya adalah 2,3 jadi anaknya antara dua atau tiga orang. Jadi kalau ada 400 ribu harus dikalikan dulu lima. Berarti dua juta (rupiah) sebenarnya per bulan. Bahkan kalau di Jakarta itu sampai 3,1 juta perbulan. Ya intinya sudah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan secara internasional juga “.
Lebih lanjut Bambang menjelaskan, Selama ini BPS menghitung angka kemiskinan dari kelompok makanan dan non-makanan bukan berdasarkan nilai tukar AS dolar atas rupiah yang sekarang rata-rata Rp14.400 per 1 dolar AS. Namun memakai US dolar PPP (Purchasing Power Poverty). Angka konversi US dolar PPP adalah banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah barang yang sama setara dengan 1 dolar di Amerika Serikat. Seperti diketahui BPS pada tahun ini mengumumkan bahwa angka kemiskinan Indonesia adalah 9,82%. Angka tersebut merupakan sejarah bagi Indonesia, karena untuk pertama kalinya persentase penduduk miskin berada di dalam 1 digit. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 adalah 25,95 juta orang. Angka itu menurun, jika dibanding September 2017, yaitu 26,58 juta orang atau 10,12 persen. (VOI/Rezha)
