(Voinews) Organisasi pembela hak asasi manusia (HAM) Amnesty International mendesak militer Myanmar segera membuka akses komunikasi masyarakat setelah tentara mengkudeta pemerintahan demokratis dan menahan para pemimpin serta aktivis di negara tersebut, Senin. Wakil Direktur Kampanye Regional Amnesty International, Ming Yu Hah, mengatakan pemutusan sambungan telepon dan Internet dapat mengancam keselamatan masyarakat, khususnya di tengah upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Hal itu dikatakan Yu Hah lewat pernyataan tertulis yang diterbitkan Amnesty Internasional, Senin (1/2). Oleh karena itu, penting bagi militer untuk segera menyambung kembali akses telepon dan Internet.Menurut catatan dan laporan yang diterima Amnesty, pemutusan sambungan telepon dan Internet terjadi di beberapa wilayah, termasuk di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, serta Yangon, kota terbesar di Myanmar, juga di negara bagian Shan dan Kachin, Mandalay, dan Sagaing.Tentara Myanmar pada Senin pagi mengkudeta pemerintahan demokratis yang dipimpin oleh pemimpin de facto Aung San Suu Kyi atas dugaan kecurangan pada pemilihan umum 8 November 2020.ANTARA
