Di hadapan delegasi Konferensi Buruh International (International Labour Conference/ILC) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, Menteri Tenaga Kerja RI, Hanif Dhakiri, tegaskan komitmen untuk menciptakan kerja layak bagi perempuan (4/6). Indonesia menyampaikan berbagai upaya yang telah dilaksanakan di tingkat nasional dalam mendorong tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dan penyediaan fasilitas bagi pekerja perempuan. “Pemerintah RI telah meluncurkan “Gerakan Nasional Non-Diskriminasi di Tempat Kerja" serta mengimplementasikan Panduan Kesetaraan Upah Netral Gender di Tempat Kerja. Di samping itu, Indonesia juga telah membentuk Task Force Equal Employment Opportunity (EEO) serta terus meningkatkan kapasitas dan kepedulian pejabat pemerintah dan pemangku kepentingan lain dalam penerapan EEO," ujar Menaker RI dihadapan delegasi pemerintah, pekerja dan pengusaha dari 187 negara anggota International Labour Organization (ILO).
Menaker RI juga menyampaikan pandangan terhadap sejumlah usulan inisiatif ILO untuk mendorong kesetaraan gender dalam dunia kerja. Indonesia meminta agar ILO mengembangkan kajian terkait kebijakan jam kerja bagi perempuan yang berimbang dan sejalan dengan kebutuhan pekerja dan pengusaha. “ILO perlu memastikan ketersediaan data-data yang dapat dipergunakan oleh negara-negara guna menyusun kebijakan untuk mengatasi tantangan kerja layak bagi perempuan baik di sektor formal, maupun informal," Menaker menambahkan seraya menekankan bahwa Indonesia juga telah mengimplementasikan skema jaminan sosial untuk perlindungan kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.
Sementara itu, Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, menjelaskan bahwa pembahasan ILC pada tahun 2018 ini difokuskan pada tema “The Women at Work initiative: the push for equality". Hal ini mengingat salah satu inisiatif peringatan 100 tahun ILO tahun 2019 mendatang mengenai “Women at Work Initiatives". “Untuk itu, pada pertemuan ILC ini, negara-negara diharapkan dapat memberikan masukan untuk terwujudnya inisiatif pencapaian kerja layak bagi perempuan baik di tingkat global, maupun nasional," ujar Dubes Hasan.
ILC merupakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil pemerintah, pekerja, dan pengusaha dari negara-negara anggota ILO. Pertemuan yang diselenggarakan oleh ILO setiap tahun dan memiliki mandat untuk menyusun dan mengesahkan berbagai standar internasional ketenagakerjaan, membahas berbagai kebijakan mengenai kerja layak, dan mengesahkan resolusi terkait pedoman kebijakan ILO. Sesi ke-106 ILC yang berlangsung sejak tanggal 28 Mei hingga 8 Juni 2018, dihadiri oleh lebih dari 5000 orang delegasi dan dinilai sebagai Konferensi terbesar yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss, pada tahun ini. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 107 Menteri Tenaga Kerja dari negara anggota ILO dan delegasi wakil pemerintah, pekerja dan pengusaha. Selain membahas isu terkait perempuan dalam dunia kerja, pertemuan ILC juga membahas masalah dialog sosial, kerja sama pembangunan, serta rencana penyusunan instrumen internasional mengenai kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. (Kemlu)
