Menlu RI dan Menlu Finlandia telah menjadi co-host Pertemuan High Level Advisory Board on Mediation (HLAB-M) Sekjen PBB, di Helsinki (18/6). Sekjen PBB dan anggota HLAB-M hadir dalam acara tersebut.
Dalam pernyataan pembukaan, Menlu Retno menyampaikan tiga masukan bagi Sekjen dan HLAB-M terkait mediasi, upaya mencegah konflik dan menciptakan perdamaian.
Pertama, pentingnya meningkatkan komunikasi dengan pemimpin masyarakat/pemimpin agama untuk menjaga "value of tolerance".
Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa baru-baru ini, Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Trilateral Ulama Indonesia - Afghanistan - Pakistan, di Bogor bulan Mei 2018. Pertemuan Ulama ini menghasilkan komitmen yg positif yg diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian di Afghanistan.
Kedua, pentingnya mengubah "culture of reaction" menjadi "culture of prevention".
Dalam kaitan ini, Menlu Retno menyampaikan dukungan kepada inisiatif Sekjen PBB untuk menjadikan "conflict prevention" sebagai salah satu prioritas PBB.
Ketiga, pentingnya menyebarluaskan "habit of dialogue", penghormatan terhadap hukum internasional, kerjasama dengan Organisasi Regional untuk mencegah konflik.
Hal tersebut sejalan dengan prioritas Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, yang masa kerjanya akan dimulai 1 Januari 2019 dan berakhir pada 31 Desember 2020.
Menanggapi apa yg disampaikan oleh Sekjen PBB mengenai peran perempuan dalam perdamaian, Menlu RI menyampaikan pentingnya pemberdayaan perempuan termasuk dalam pemberantasan terorisme. Peran perempuan dinilai juga sangat penting artinya upaya menciptakan perdamaian.
HLAB-M dibentuk oleh Sekjen PBB pada 13 September 2017, beranggotan 18 tokoh, baik mantan Presiden, mantan Menlu dan tokoh penting lainnya. Salah satu anggota HLAB-M adalah mantan Menlu RI, Marty Natalegawa.
Tujuan pembentukan HLAB-M adalah memberikan dukungan bagi Sekjen PBB dalam meningkatkan mediasi dalam agenda PBB.
Isu mediasi dan conflict prevention bukan merupakan isu baru dalam politik luar negeri Indonesia. Sekjen PBB secara khusus menyampaikan penghargaan terhadap peran aktif Indonesia dalam isu Rakhine State. (sumber: Kemlu)
