(voinews.id)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak negara-negara anggota G7 untuk berinvestasi dalam sektor energi bersih di Indonesia mengingat potensi besar yang ada baik di perut bumi, di darat, maupun di permukaan laut.
Presiden mengatakan bahwa Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya menghadapi risiko yang nyata karena perubahan iklim.
"Komitmen dan upaya Indonesia untuk perubahan iklim dan transisi energi sangat jelas," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa (28/6).
Presiden Jokowi, kata Menlu, menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi menjadi kontributor energi bersih yang sangat besar baik itu yang berada di perut bumi, di darat, maupun di permukaan laut.
Akan tetapi untuk memenuhi potensi tersebut, Indonesia membutuhkan investasi dengan jumlah besar disertai transfer teknologi.
"Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia memerlukan investasi besar dan teknologi rendah karbon guna mendukung transisi menuju energi bersih yang cepat dan efektif," tutur Retno.
Presiden menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sekira 25-30 miliar dolar AS untuk memuluskan upaya transisi energi selama delapan tahun ke depan.
Proses transisi energi tersebut juga diyakini dapat dioptimalkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi, membuka peluang bisnis, maupun lapangan kerja baru.
"Dan Presiden mengajak negara G7 untuk berkontribusi dalam memanfaatkan peluang ini, terutama investasi di sektor energi bersih di Indonesia, termasuk pengembangan ekosistem mobil listrik dan baterai lithium," ujar Menlu.
Menlu menyampaikan pula bahwa Presiden menutup pernyataannya di forum tersebut dengan meminta dukungan dan kehadiran semua negara G7 dalam KTT G20 di Bali, akhir tahun ini.
Selain menghadiri dua sesi KTT G7 sebagai partner countries, Presiden Jokowi juga melakukan sedikitnya sembilan pertemuan bilateral yakni dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Kanselir Jerman Olaf Scholz.
Kemudian dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva.
antara
