(voinews.id)- Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Rabu menegaskan kebutuhan mendesak penguatan perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak pandemi COVID-19.
Saat menyampaikan sambutannya pada Pertemuan Menteri Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan G20 (G20-LEMM) yang diikutinya secara virtual dari Jakarta, Amin mengatakan salah satu cara terbaik untuk memperkuat perlindungan sosial pekerja adalah dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka melalui adaptasi adaptif. bantuan dan dukungan, berdasarkan kondisi yang berlaku.
“Bantuan dan dukungan adaptif di Indonesia ini merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional, berupa Program Bantuan Subsidi Upah, Program Kartu Pra Kerja, Program Bantuan Produktif Usaha Mikro, dan Program Padat Karya di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah,” kata Wapres dalam siaran pers yang dikeluarkan Biro Humas Kementerian Tenaga Kerja.
Selain pendampingan langsung, Amin menyoroti pentingnya penguatan inovasi dan kemampuan literasi pekerja, terutama di bidang-bidang yang akan menciptakan lapangan kerja baru di masa depan, seperti teknologi digital dan ekonomi hijau.
Inovasi dan digitalisasi diharapkan menjadi aset penting dalam menghadapi persaingan global yang semakin pesat.
“Misalnya, pemerintah Indonesia terus meningkatkan literasi digital para pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) untuk mencapai target 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada 2024,” ujarnya.
Sementara dari aspek kapabilitas, Amin menekankan pentingnya peningkatan keterampilan sebagai bagian dari upaya peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di tingkat nasional dan global. Upaya ini dapat melibatkan antara lain keterampilan berkelanjutan, keterampilan ulang, dan peningkatan keterampilan.
“Dalam hal ini, Indonesia terus membangun Balai Latihan Kerja Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelatihan vokasi dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah dan pihak swasta/industri serta akademisi/perguruan tinggi,” tambahnya.
LEMM G20 dihadiri oleh menteri tenaga kerja dari negara-negara G20, menteri negara undangan, kepala lembaga internasional, dan juga beberapa ketua kelompok keterlibatan.
antara
