(voinews.id)Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengecam invasi Rusia ke Ukraina yang mengganggu stabilitas tatanan internasional dan mengatakan bahwa aturan hukum seperti Piagam PBB harus berada di atas pemaksaan kekuasaan.
"Invasi Rusia ke Ukraina adalah tindakan yang menginjak-injak filosofi dan prinsip piagam PBB ... Itu tidak boleh ditoleransi," kata Kishida saat berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (20/9). Kishida, yang berasal dari Hiroshima, kota pertama yang pernah mengalami serangan bom nuklir, juga mengecam ancaman penggunaan senjata nuklir oleh Rusia. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022.
Tidak lama setelah itu, Presiden Rusia Vladimir Putin secara tidak langsung mengemukakan tentang kemungkinan serangan nuklir. Pada Agustus, seorang diplomat Rusia mengatakan di PBB bahwa konflik di Ukraina tidak menjamin penggunaan senjata nuklir oleh Rusia, tetapi Moskow dapat memutuskan untuk menggunakan senjata itu sebagai tanggapan atas "agresi langsung" dari negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) atas invasi tersebut.
"Ancaman senjata nuklir, seperti yang dilakukan Rusia kali ini, apalagi penggunaannya, merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keselamatan komunitas internasional, dan tidak pernah bisa diterima," kata Kishida.
Dalam pidatonya, Kishida menegaskan kembali bahwa dia siap untuk bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un untuk menyelesaikan masalah mengenai program senjata nuklir dan rudal Pyongyang. PM Jepang itu juga menyatakan siap untuk membahas kasus penculikan warga Jepang beberapa dekade lalu dan untuk menormalkan hubungan diplomatik Jepang dengan Korut.
Sumber: Reuters
