VOInews.id- Pemerintah Rusia pada Selasa mengatakan bahwa peluang untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam semakin tipis dan meski pembicaraan terus dilakukan, hasilnya nihil. Kremlin--sebutan bagi pemerintah Rusia--telah berulang kali mengisyaratkan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada 18 Mei jika tuntutan mereka tentang pelonggaran pembatasan ekspor hasil pertaniannya tidak dipenuhi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa bagian dari kesepakatan tentang kepentingan Rusia tidak dipenuhi, tetapi dialog terus berlanjut.
"Posisi Rusia sudah jelas, kesepakatan tersebut diperpanjang selama dua bulan. Ketentuan mengenai sektor pertanian Rusia dalam kesepakatan itu tidak dipenuhi," katanya. Peskov juga mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan format, waktu dan tempat negosiasi dilanjutkan setelah seorang sumber di Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan itu akan bertemu pada Rabu. "Komunikasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil," katanya.
Selain permintaan mengenai ekspor hasil pertanian, Rusia juga mengatakan pihaknya menginginkan bank pertanian yang dikelola negara, Rosselkhozbank, dihubungkan kembali dengan sistem pembayaran global SWIFT. Moskow juga meminta agar pipa amonia Togliatti-Odessa dioperasikan kembali. Sementara itu, negara-negara Barat mengatakan sanksi mereka terhadap Moskow tidak secara spesifik menargetkan sektor pertanian Rusia. Namun, Moskow mengatakan ekspor pertaniannya telah terdampak oleh pembatasan bank serta sanksi-sanksi lain di bidang logistik dan asuransi. Kesepakatan Laut Hitam ditandatangani PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina di Istanbul, Turki, pada 22 Juli 2022.
Perjanjian itu menciptakan prosedur untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dengan aman guna mengatasi krisis pangan global. Ekspor hasil pertanian Ukraina dan Rusia sempat terhenti akibat perang antar kedua negara sejak Februari 2022. Inisiatif itu diperpanjang selama 120 hari pada November 2022, dan diperpanjang lagi selama 60 hari pada Maret 2023.
Sumber: Reuters
