VOInews.id, Seoul: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol pada Rabu menyatakan bahwa Korea Selatan berada dalam darurat nasional demografis akibat penurunan populasi.
Ia berjanji melakukan upaya sekuat tenaga untuk mengatasi angka kelahiran yang sangat rendah.
Pernyataan tersebut disampaikan Yoon dalam pertemuan komite kepresidenan mengenai rendahnya angka kelahiran dan populasi menua di tengah prospek suram dan peringatan bahwa populasi Korsel pada akhirnya bisa punah jika trennya tidak dibalik.
“Hari ini, saya secara resmi mendeklarasikan darurat demografi nasional. Kami akan mengaktifkan sistem respons komprehensif pemerintah hingga masalah rendahnya angka kelahiran teratasi,” kata Yoon.
Tingkat kesuburan total Korea Selatan atau jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita sepanjang hidupnya, turun ke titik terendah baru yaitu 0,72 pada 2023.
Angka itu jauh di bawah tingkat penggantian sebesar 2,1 yang diperlukan untuk mempertahankan populasi negara tersebut pada angka 51 juta.
Korsel telah mencoba berbagai insentif untuk membantu menarik keluarga agar memiliki anak selama satu dekade terakhir.
Namun, sejumlah faktor, termasuk harga rumah yang mahal, biaya pendidikan, dan jam kerja yang panjang, membuat kaum muda enggan untuk membentuk keluarga dan memiliki bayi.
Yoon menguraikan tiga bidang utama yang berfokus pada keseimbangan pekerjaan dan kehidupan, peningkatan perawatan anak, dan penyediaan perumahan yang lebih baik untuk mengatasi masalah yang kompleks.
Langkah yang diambil termasuk meningkatkan tunjangan cuti orang tua dan memperpanjang cuti ayah guna mendorong tingkat penggunaan cuti ayah, dari yang saat ini 6,8 persen menjadi 50 persen, selama masa jabatan Yoon.
Selain itu, terdapat kebijakan penerapan jam kerja fleksibel dan perpanjangan batas usia pengurangan jam kerja bagi orang tua yang memiliki anak kecil.
Juga, ada pemberian subsidi bagi pemberi kerja yang mempekerjakan pengganti sementara bagi karyawan yang sedang cuti sebagai orang tua.
Yoon berjanji meningkatkan dukungan bagi layanan penitipan anak serta memperluas program usai sekolah bagi murid-murid sekolah dasar agar dapat meringankan beban pendidikan orang tua.
Tak sampai di situ, rumah tangga yang memiliki bayi baru lahir akan diberikan prioritas dalam alokasi perumahan dan pinjaman berbunga rendah untuk pembelian rumah.
Manfaat pajak untuk rumah tangga yang memiliki anak juga akan diperluas.
Untuk memastikan penerapan langkah-langkah tersebut, Yoon mengatakan sebuah kementerian baru yang sementara disebut Kementerian Perencanaan Strategi Kependudukan akan dibentuk.
Menteri di lembaga itu akan menjabat sebagai wakil perdana menteri untuk urusan sosial.
Sumber: Yonhap-OANA
