Pemerintah Indonesia meminta Jepang membebaskan tarif bea masuk produk kelautan dan perikanan Indonesia. Rata-rata tarif bea masuk yang dibebankan sekitar 7 persen. Permintaan tersebut disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara Japan Business and Investment Forum di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Selasa,29/1. Menurut Susi, pengenaan tarif bea masuk oleh Jepang dinilai memberatkan. Ia menjelaskan, dampaknya tidak hanya kepada pengusaha Indonesia, tapi juga pengusaha Jepang. Hal itu akan menyulitkan pengusaha Jepang jika ingin merelokasi usahanya di Indonesia. Pengusaha Jepang yang melakukan relokasi usaha ke Indonesia lalu mengekspor ke negaranya sendiri akan kena tarif bea masuk dari Jepang.
Menurut Menteri Susi Pudjiastuti seharusnya Jepang memberikan tarif bea masuk nol persen bagi semua produk perikanan dari Indonesia. Hal itu mengingat kebijakan Indonesia memerangi pencurian ikan demikian bagus dan cepat sebagaimana diharapkan komunitas global. Susi meyakini investasi Jepang di sektor perikanan tangkap di Tanah Air, khususnya komoditas tuna akan meningkat apabila penghapusan tarif tersebut dilakukan. Menanggapi permintaan tersebut Presiden Direktur Japan External Trade Organization (JETRO) Keishi Suzuki menyatakan Indonesia akan mendapatkan pembebasan tarif bea masuk apabila bergabung dalam Trans Pacific Partnership (TPP).
Forum investasi bisnis juga membicarakan penguatan ekspor ikan Indonesia ke Jepang. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Rifky Effendi Hardijanto mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengharapkan ekspor komoditas perikanan nasional yang dikirim ke Jepang tidak hanya didominasi dari wilayah di Indonesia barat, tetapi juga dilakukan oleh kawasan Indonesia timur. Saat ini secara tradisional, eskpor perikanan Indonesia banyak dilakukan dari Jakarta, Surabaya dan Bali. Menurut Rifky Effendi, berbagai daerah di kawasan Indonesia timur yang paling potensial melakukan ekspor langsung ke Jepang antara lain Makassar (Sulawesi Selatan) dan Manado (Sulawesi Utara). Forum investasi bisnis tersebut dihadiri sebanyak 13 perusahaan yang bergerak antara lain di bidang manufaktur dan logistik, yang diprakarsai oleh Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (Jetro). Selain itu, berbagai perusahaan hadir dari pihak Republik Indonesia yang bergerak di bidang prosesing atau pengolahan, angkutan transportasi dan trading.
