Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia kondusif di tahun politik 2019. Karena itu, ia meminta para pelaku usaha untuk tidak khawatir terhadap naiknya suhu politik.
“Pemerintah telah, sedang, dan akan terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mendukung lingkungan bisnis yang kondusif sehingga tahun politik seharusnya tidak menjadi hambatan para pelaku untuk terus berbisnis dan berinvestasi di Indonesia,” kata Menkeu pada acara Fitch Ratings Fitch on Indonesia 2019 dengan tema “Fitch an Indonesia – Election, Macro Economy and Credit Market” di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Rabu (20/3).
Sri Mulyani menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan stakeholders terkait akan terus melanjutkan kebijakan fiskal yang mendukung iklim investasi, peningkatan daya saing dalam negeri melalui penguatan ekspor.
Tahun ini, lanjut Menkeu, pemerintah akan terus meningkatkan total spending dengan mengalokasikan dana total lebih dari Rp2.490 triliun. Defisit didesain 1,83% dari GDP yang konsisten di bawah batas 2%.
“Kita akan menggunakan kebijakan fiskal tersebut dengan alokasi budget pada bidang-bidang yang fundamental bagi Indonesia dan perekonomiannya,” tegas Menkeu.
Bidang-bidang fundamental tersebut, menurut Menkeu, antara lain di bidang pemberdayaan manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial termasuk pengurangan angka kemiskinan.
Menkeu menjelaskan, pemerintah akan terus mengalokasikan dana pendidikan sebesar 20% dari total APBN, 5% untuk kesehatan dan untuk jaring pengaman sosial, termasuk pengurangan kemiskinan yang pada 2018 lalu telah berhasil diturunkan sampai titik 9,66%, yang merupakan angka kemiskinan terendah selama ini.
Namun, Menkeu melihat masalah utama peningkatan kualitas SDM di Indonesia bukan pada jumlah uang yang dialokasikan tetapi bagaimana dan pada alokasi apa uang tersebut akan menghasilkan titik optimalnya. Misalnya, pada titik optimal apa perimbangan dana akan dialokasikan untuk pendidikan umum dan vokasi, penelitian, dan pendidikan.
Begitu juga di sektor kesehatan, Pemerintah terus mengupayakan kebijakan yang mampu menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat yang berkelanjutan namun tidak menjadi beban (mematikan) bagi para penyedia sarana kesehatan tersebut.
Fokus pembangunan lainnya, menurut Menkeu, adalah di sektor pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas Pemerintah sejak sekitar 5 tahun terakhir.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, beberapa strategi dilakukan pemerintah antara lain dengan mendorong keterlibatan sektor swasta (public-private partnership) dalam pembangunan infrastruktur yang menjangkau konektivitas antardaerah di Indonesia. Beberapa kebijakan fiskal yang diterapkan antara lain jaminan pemerintah (guarantee) dan skema pembayaran atas ketersediaan layanan (availability payment).
Sementara dari sisi pemberdayaan daerah, Sri Mulyani menegaskan, pemerintah pusat telah, sedang, dan terus melakukan alokasi budget ke daerah melalui dana transfer ke daerah maupun Dana Desa, yang telah terbukti mampu memberdayakan daerah dan mengurangi kemiskinan di pedesaan melalui pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Melihat track record keberhasilan Pemerintah Indonesia mengelola perekonomiannya di tengah gejolak ekonomi dunia tahun 2018, dan fokus kebijakan Pemerintah pada sektor-sektor yang fundamental tahun 2019, maka Menkeu memastikan bahwa adanya pemilu tahun 2019 bukan hambatan bagi investasi dan bisnis di Indonesia.
“Saya ingin memastikan bahwa tiga hal yaitu pemilu, kebijakan makro ekonomi, dan pertumbuhan kredit bukanlah hal yang seharusnya menjadi trade-off. Anda tidak perlu mengorbankan salah satu karena kondisi yang lain. Ketiga hal tersebut dapat saling mendukung di Indonesia,” pungkas Menkeu. Humas Kemenkeu
