Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengkritik cara media massa menyajikan berita mengenai Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 ini, yang menurutnya cenderung lebih fokus hanya pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Padahal yang namanya pemimpin tidak hanya presiden dengan wakilnya tetapi juga anggota legislatif yang meliputi DPR RI, DPRD, dan DPD RI,” kata Wiranto dalam sambutan terulis yang dibacakan oleh Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo pada acara Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (20/3) pagi.
Menko Polhukam mengingatkan, bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 pada 17 April mendatang akan menjadi momentum penting bagi perjalanan sejarah demokrasi Indonesia, karena akan dilaksankan serentak Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presidn dan Wakil Presiden periode tahun 2019-2024.
Agar Pileg dan Pilpres tersebut memiliki hasil yang lebih berkualitas dan bermartabat, Menko Polhukam Wiranto mendorong media massa untuk terus memberikan pemahaman dan edukadi tentang demokrasi kepada masyarakat dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait yang berwenang dalam mendayagunakan informasi di masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019, tegas Wiranto, bukan hanya tanggung jawab lembaga pelaksana pemilu seperti Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) semata.
Namun perhelatan bangsa dan dalam tatanan negara ini, menurut Menko Polhukam, merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa.
Untuk itu dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 ini, Menko Polhukam Wiranto menekankan pentingnya terjadi sinergitas antara lembaga pemilu dengan stakeholder terkait.
Tingkatkan Partisipasi Masyarakat
Lebih lanjut dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Deputi VII Bidkoor Kominfotur Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo, Menko Polhukam Wiranto mendesak media massa agar dalam menjalankan tugas junalistiknya mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat.
“Tugas media harusnya sesuai koridornya sebaga penyampai informasi kepada publik yang lebih mengoptimalkan fungsinya sebagai agen demokrasi,” tegas Wiranto seraya menambahkan, media sebagai agen sosialisasi bagi masyarakat dituntut untuk mengedepankan profesionalisme dan idealisme karena tanpa itu media akan kehilangan kepercayaaan dari masyarakat.
Acara FKK itu menjadi salah satu acara dalam upaya mencari solusi terbaik untuk menghadapi kendala tentang peran pers dalam menyukseskan Pemilu 2019, khususnya terhadap netralitas dan indepedensi media massa demi terwujudnya Pemilu yang demokratis.
Sekretariat kabinet.
