Sejumlah anggota masyarakat baik dari pemimpin perguruan tinggi maupun kelompok pemantau pemilihan umum menyerukan agar kedua calon presiden dan wakil presiden yang baru saja mengikuti Pemilu, melakukan rekonsiliasi. Tanpa harus menunggu hasil penghitungan suara dan penetapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), kedua pasangan diharapkan dapat bertemu dan menunjukkan sikap kenegarawanan.
Himbauan ini tentu bukan tanpa alasan. Setelah proses panjang dan melelahkan mulai dari masa kampanye hingga hari pemilihan di dalam negeri 17 April lalu dan dilanjutkan dengan penghitungan suara, suasana “panas” masih terlihat antar kedua kubu. Kedua pihak saling mengklaim sebagai pihak yang menang dalam pemilihan berdasarkan data-data yang mereka miliki. Padahal proses penghitungan suara secara manual yang dilakukan Komisi pemilihan umum masih di bawah 50% dari semua jumlah surat suara. Rencananya, pengumuman resmi akan disampaikan paling lambat tanggal 22 Mei mendatang.
Klaim kedua kubu dinilai sebagai faktor yang mendorong masyarakat untuk terus saling menyalahkan dan curiga. Masyarakat telah menghadapi perbedaan dan pertentangan sejak masa kampanye. Untuk itu perlu ada sinyal dari tingkat elit yang menunjukkan tidak ada masalah. Diharapkan pimpinan partai dan elit-elit politik melakukan dialog dan pertemuan terbuka dan menyampaikan kepada masyarakat terutama pendukung mereka bahwa sebenarnya diantara mereka baik-baik saja.
Rekonsiliasi tentu akan menjadi simbol “rujuk” kedua kubu yang bersaing. Mereka harus menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang dapat mendorong para pendukung saling mencurigai dan mengejek. Rekonsiliasi diharapkan akan mencairkan suasana.
Disamping itu, Komisi Pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilihan umum dan Badan Pengawas Pemilu harus selalu terbuka, jujur dan adil dalam melakukan pekerjaaan masing-masing sehingga tidak memunculkan kecurigaan masyarakat.
