29
September

 

(voinews.id)- Konsul Jenderal Republik Rakyat China (RRC) di Denpasar, Bali, Zhu Xinglong menyatakan kerja sama bilateral antara Indonesia dengan RRC telah turut serta meningkatkan kemajuan pada sektor ekonomi kedua negara.

Zhu Xinglong di Denpasar, Bali, Rabu saat merayakan hari ulang tahun ke-73 Republik Rakyat China secara virtual menyatakan hubungan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping, memberi angin segar bagi hubungan bilateral kedua negara terutama tercapainya konsensus untuk membangun komunitas senasib sepenanggungan China-Indonesia.

"Di bawah kepemimpinan kuat kedua presiden, hubungan China-Indonesia telah terbangun di berbagai bidang. Kerja sama yang saling menguntungkan antara China-Indonesia telah menjadi percontohan bagi negara-negara berkembang lain," kata dia.

China, kata Zhu Xinglong, telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama sembilan tahun berturut-turut, dan menjadi tujuan ekspor terbesar Indonesia selama enam tahun berturut-turut.

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, dari Januari hingga Agustus tahun ini, ekspor Indonesia ke China meningkat sebesar 29,77 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya dan Presiden Jokowi memprediksi perdagangan Indonesia dengan China akan mencapai surplus untuk pertama kalinya pada tahun ini.

"Perkembangan hubungan bilateral yang stabil juga akan membawa prospek yang luas bagi kerjasama kedua negara di tingkat daerah. Bali, NTB dan NTT, tiga provinsi di wilayah kerja kantor kami ini kaya akan sumber daya alam dan pariwisata serta memiliki potensi pengembangan yang sangat besar," kata dia.

Zhu Xinglong menjelaskan perayaan ulang tahun RRC dilihat sebagai momentum untuk menggenjot kerja sama yang lebih luas lagi di bidang ekonomi perdagangan, pertanian, pariwisata, pendidikan dan pengentasan orang dari kemiskinan.

Zhu Xinglong bersedia untuk terus menjembatani persahabatan dan diharapkan dapat meningkatkan berkolaborasi terutama wilayah Bali, NTB, NTT dan China, sehingga memberikan lebih banyak keuntungan bagi masyarakat kedua negara.

Apalagi, kata dia, 2022 adalah tahun yang penuh makna bagi China dan Indonesia saat partai Komunis China akan mengadakan Kongres Nasional ke-20 untuk merancang tugas pembangunan dan inisiatif strategis untuk lima tahun ke depan. Sementara itu, Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 untuk mempromosikan pemulihan ekonomi global yang stabil dengan mengusung tema “Pulih Bersama, Bangkit Lebih Hebat”.

"China bersedia memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kerja sama praktis dengan Indonesia, dan terus berkoordinasi dalam urusan kawasan dan internasional, sehingga kedua negara kita dapat memberi kontribusi lebih besar bagi stabilitas dan pembangunan global di era pascapandemi," kata Zhu Xinglong.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster yang juga memberikan sambutan secara virtual mengharapkan pemerintah China segera membuka penerbangan langsung dengan rute China-Denpasar, Bali. "Saya berharap rencana penerbangan langsunh dari China ke Bali akan segera dibuka, kedatangan turis China paling kami tunggu," kata Wayan Koster.

 

antara

29
September

 

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terus mendorong upaya kesetaraan vaksin dan kesiapsiagaan menghadapi pandemi di masa depan ketika memimpin pertemuan COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (AMC-EG) pada Rabu (28/9).

“Pandemi COVID-19 memang belum selesai, tetapi akhir dari pandemi sudah tampak di depan mata,” kata Retno dalam pertemuan tersebut, seperti disampaikan melalui keterangan tertulis Kemlu RI. Untuk menuju akhir pandemi, Menlu Retno menyampaikan solusi jangka pendek, yaitu agar COVAX AMC-EG terus mengatasi kesenjangan vaksin, antara lain dengan memperkuat kampanye vaksinasi, terutama di negara-negara dengan tingkat vaksinasi yang rendah.

Solusi jangka panjang yang dia paparkan adalah pentingnya mengubah pola pikir dari “gawat darurat" menjadi “siap siaga" untuk merespons pandemi di masa depan. Retno juga menekankan pentingnya terus mendorong solidaritas global dan memastikan akses setara terhadap solusi medis, terutama bagi negara berkembang.

“Dunia saat ini membutuhkan mekanisme permanen yang mampu memperkuat arsitektur kesehatan global. Oleh karenanya, Presidensi Indonesia di G20 turut mengamankan medical solutions bagi negara berkembang melalui Financial Intermediary Fund (FIF),“ kata dia.

Mengingat masih terdapat kesenjangan distribusi vaksin dan capaian vaksinasi, para co-chairs, yaitu Menteri Kesehatan Ethiopia dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada, mendukung keberlanjutan kinerja COVAX hingga 2023, khususnya untuk mendorong upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respons terhadap pandemi di masa depan. Dalam pertemuan COVAX AMC-EG itu dibahas pula mengenai perkembangan terkini penyediaan vaksin bagi negara anggota AMC. Sekitar 76 persen dosis vaksin yang ada di negara-negara berpenghasilan rendah berasal dari skema COVAX.

Selain itu, pertemuan juga menyepakati pentingnya penyesuaian struktur COVAX dengan perkembangan pandemi terkini, termasuk dengan meningkatkan kapasitas bagi negara-negara agar siap menghadapi potensi pandemi lainnya.

“COVAX harus terus bekerja dengan WHO untuk memastikan setiap negara memiliki sumber daya yang diperlukan demi memperkuat strategi kesehatan nasionalnya,” tutur Retno.

COVAX AMC adalah mekanisme penyaluran vaksin secara gratis kepada negara anggotanya, yaitu 92 negara berpendapatan menengah ke bawah dan berpendapatan rendah. Sebagai forum kerja sama multilateral, COVAX telah membuktikan bahwa multilateralisme bekerja efektif. Hingga kini, sedikitnya 1,72 miliar dosis vaksin telah dikirim oleh COVAX melalui jalur multilateral.

Sebanyak 79 negara telah mencapai target vaksinasi 70 persen, termasuk Indonesia. Melalui COVAX, Indonesia telah mendapatkan 130.662.975 dosis vaksin COVID-19 secara gratis.

 

antara

29
September

(voinews.id)- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang fokus meningkatkan pariwisata berkelanjutan yang akan berdampak baik terhadap lingkungan, kata Pelaksana tugas Deputi Bidang Sumber Daya dan Kemenparekraf Frans Teguh.

"Kemenparekraf juga fokus untuk mendorong pariwisata yang turut mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi saat ini dan masa depan serta dampaknya terhadap lingkungan," kata Frans dalam siaran resmi, Rabu (28/9). Dia melanjutkan pengembangan pariwisata juga didorong untuk tetap memenuhi kebutuhan turis, industri, dan komunitas atau yang biasa disebut sebagai pariwisata berkelanjutan.

Melalui berbagai program yang digalakkan pemerintah serta sinergi dengan berbagai pihak, Frans optimistis pariwisata berkelanjutan akan semakin berkembang di Indonesia. Menurut laporan Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021 yang dikeluarkan oleh World Economic Forum, Indonesia berada pada peringkat 32 dari 117 negara dalam pengembangan sektor perjalanan dan pariwisata yang berkelanjutan dan tangguh.

Sementara itu, data Sustainable Travel Report 2022 menyatakan 81 persen wisatawan global merasa pariwisata berkelanjutan sangat penting dengan 50% dari responden tersebut mengatakan kepedulian ini bertumbuh karena isu perubahan iklim.

Pendiri dan CEO Wise Steps Consulting, Mochamad Nalendra, membagikan pandangannya terkait mengapa Indonesia perlu bertransisi ke arah pariwisata yang berkelanjutan. Ia mengatakan sudah saatnya Indonesia beralih menuju pariwisata yang lebih berkelanjutan karena banyaknya destinasi pariwisata di Indonesia yang mengandalkan alam.

"Tidak hanya baik untuk lingkungan, pariwisata berkelanjutan juga dapat mendukung pertumbuhan komunitas, UMKM, dan kewirausahaan sosial, mengingat 80 persen pelaku pariwisata global adalah UMKM," kata Mochamad.

Pada akhirnya, pariwisata berkelanjutan akan mengoptimalkan potensi suatu wilayah dan menciptakan dampak positif terhadap perekonomian di wilayah tersebut. Selain itu, dalam jangka panjang, pariwisata berkelanjutan juga dapat menciptakan peluang pariwisata yang lebih inklusif bagi berbagai pihak.

Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam World Tourism Day (WTD) ke-42 pada 27 September 2022 di Bali mengatakan tahun ini ajang itu dirayakan sebagai sebuah peralihan menuju pariwisata yang akan dikenal sebagai sebuah pilar penting bagi pembangunan dan kemajuan pariwisata pascapandemi.

Menurut Sandiaga, semenjak pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan menyadari bahwa memperkokoh fondasi dasar pariwisata yang mengedepankan people atau mempersiapkan masyarakat yang lebih tangguh, unggul, dan berdaya saing dan planet atau menjaga keberlangsungan lingkungan dan kekayaan alam adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh tiap insan pariwisata.

 

antara

28
September

 

(voinews.id)- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023.

Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.

"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ingin Indonesia bisa segera menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) atau Satuan Tugas Aksi Keuangan pada tahun 2023. Saat ini Indonesia telah masuk dalam tahap penilaian atau Mutual Evaluation Review (MER) sejak 18 Juli 2022 hingga 4 Agustus 2022 sebagai syarat agar Indonesia bisa menjadi anggota penuh FATF. Penilaian tersebut akan diumumkan hasilnya pada Februari 2023.

"Dengan menjadi anggota penuh, Indonesia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar bagi FATF dan dunia," ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Integrity and Compliance Task Force B20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan pada tahun 2018, Indonesia telah melalui MER yang dilakukan oleh Asia/Pacific Group (APG) dimana Indonesia dinilai sangat memadai terhadap standar internasional Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Terrorism Financing (CTF).

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut, beberapa prioritas strategis FATF sangat sejalan dengan prioritas Indonesia, seperti meningkatkan transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership transparency), meningkatkan efektivitas pemulihan aset kriminal, dan memanfaatkan transformasi digital. Adapun transformasi digital juga merupakan salah satu agenda prioritas Presidensi G20 Indonesia.

Selain itu, 11 yurisdiksi di Asia juga telah mengesahkan Deklarasi Bali atau Deklarasi Asia Initiative pada Juli 2022 guna meningkatkan penggunaan transparansi pajak untuk mobilisasi sumber daya domestik yang berkelanjutan di kawasan.

Asia Initiative akan membantu mengatasi penghindaran dan penghindaran pajak, korupsi, dan aliran keuangan gelap, yang pada akhirnya meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik untuk menghasilkan pendapatan yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan negara.

 

antara