28
March

 

VOInews.id- Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, disusul gemuruh tepukan tangan.

 

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

 

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024. “Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. “Menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

 

Selain Puan, tampak hadir mendampingi pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan RUU Desa dari balkon Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin. “Sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

 

Antara

27
March

Sejumlah produk Indonesia yang dipamerkan DWP KBRI Tokyo dalam ALFS Charity Bazaar 2024 di Tokyo, Jepang, Selasa (27/3/2024). (Foto: KBRI Tokyo)

 

VOInews, Jakarta: Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Tokyo mengikuti bazar amal yang diselenggarakan Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS). Bazar bernama ALFS Charity Bazaar 2024 tersebut berlangsung di Meiji Kinenkan, Tokyo, Jepang, Selasa (26/3/2024). Anggota kekaisaran Jepang, Hanako - Putri Hitachi sempat berkunjung ke stan Indonesia ini, dan membeli produk-produk tradisional Indonesia.

 

"Princess (Putri) Hitachi saat berkunjung ke stan Indonesia membeli scarf (selendang) sutra dan tas batik tradisional Indonesia," sebut KBRI Tokyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu (27/3/2024).

 

Hanako merupakan istri dari sepupu mantan kaisar Akihito, Masahito - Pangeran Hitachi. Saat berkunjung, ia disambut oleh Wakil Presiden ALFS, Mariko Nakasone dan Seiko Urakami.

 

Dalam stan DWP KBRI Tokyo, berbagai barang kriya Indonesia seperti perhiasan perak dari Bali dan kain batik ditampilkan. Ketua DWP KBRI Tokyo Nuning Akhmadi mengatakan, DWP KBRI Tokyo sebagai anggota ALFS mendukung penuh bazar amal ini.

 

Baca juga: Kecelakaan Tanker, KBRI Tokyo Koordinasi dengan Otoritas Setempat

 

Menurut Nuning, partisipasi ini merupakan upaya aktif mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada anggota ALFS dan publik Jepang. Ia menyebut pihaknya bekerja sama dengan sejumlah produk dari Tanah Air untuk menyukseskan bazar ini.

 

“Ini kesempatan baik untuk lebih mengenalkan kekayaan kerajinan Indonesia, tidak hanya ke publik Jepang, tetapi juga kepada kalangan diplomatik yang hadir," ujar Nuning.

 

Dalam keterangan tersebut, KBRI Tokyo mengklaim stan tersebut tidak hanya mendapat perhatian warga Jepang, namun juga warga asing. Termasuk di antaranya ialah korps diplomatik asing, seperti sejumlah duta besar asing di Jepang.

 

ALFS Charity Bazaar 2024 diikuti oleh 19 negara anggota ALFS di kawasan Asia Pasifik. Hasil penjualan produk dalam bazar ini rencananya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan dan bencana alam negara-negara anggotanya.

27
March

27.3.2024 DF1VOInews, Medan: Konsul Jenderal Malaysia untuk Indonesia di Medan Shahril Nizam Abdul Malek optimis aspek kebudayaan dapat mempererat hubungan antar negara. Saat menjadi pembicara dalam Diplomatic Forum, Rabu (27/3/2024) di Medan, Sumatera Utara, ia mengatakan negara-negara bahkan memiliki potensi untuk berbagi diplomasi budaya bersama.

 

“Sebagai contoh saya ingat peristiwa dimana masyarakat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura dan bahkan Thailand, bahu membahu menolak wacana rendang crispy. Rendang harus dimasak sesuai aturannya. Budaya benar-benar mempersatukan kita,” katanya.

 

Sementara itu Konsul Kehormatan Belanda untuk Indonesia Ony Hindra Kusuma mengatakan perbedaan yang dimiliki masyarakat di tiap Negara menjadi modal kuat untuk mempersatukan bangsa. Menurut dia, perbedaan menjadikan masyarakat lebih toleran dan semakin mempererat hubungan antar masyarakat.

 

“Saya kira dengan adanya perbedaan kita menjadi lebih toleran dan mengerti satu sama lain. Hal itu mempererat kita,” katanya.

 

Di sisi lain, akademisi dari Universitas Sumatera Utara Robert Sibarani menyoroti pentingnya pelestarian budaya yang dapat dilakukan oleh Negara dan masyarakat. Menurut dia, upaya-upaya itu dapat dilakukan termasuk melalui pendidikan budaya, pertunjukan budaya, diplomasi budaya.

 

“Pembangunan infrastruktur budaya, seperti investasi untuk pusat budaya juga penting untuk dilakukan oleh pemerintah,” katanya.

27
March

27.3.2024 Pj Bupati Batubara NizhamulVOInews, Medan: Penjabat Bupati Batubara Nizhamul mengatakan pemerintah kabupaten Batubara, provinsi Sumatera Utara, berupaya mengenalkan potensi budaya daerah kepada masyarakat Internasional. Menurut dia, upaya itu mencakup upaya mendaftarkan Hak Paten atas kekayaan budaya daerah, hingga keikutsertaan daerah pada penyelenggaraan festival internasional.

 

“Memberikan dan mendaftarkan Hak Paten terhadap setiap kebudayaan daerah sebagai warisan budaya asli daerah, dan mengikuti event-event baik secara nasional maupun internasional, dan menggelar acara kesenian daerah,” katanya dalam Diplomatic Forum ke-47, di Medan, Rabu (27/3/2024).

 

Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten Batubara memberikan prioritas pembangunan daya tarik wisata budaya berupa pertunjukan budaya, wisata budaya hasil buatan manusia dan pembinaan sumber daya manusia kebudayaan.

 

“Lembaga kebudayaan, dan Pranata Kebudayan dalam meningkatkan dan memperluas peranaktif dan inisiatif masyarakat. Dan peningkatan kerja sama dengan lembaga kebudayaan, intensifikasi koordinasi antar instansi bidang kebudayaan di daerah,” katanya.

 

Namun demikian, upaya mendorong pengenalan kebudayaan daerah masih mendapatkan tantangan. Menurut dia, tantangan tersebut datang dari keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kesenian dan kebudayaan, kurangnya sumber daya manusia yang bergerak di bidang pariwisata dan budaya, hingga kerja sama antar pemangku kepentingan yang belum optimal.

 

“Sementara untuk mempromosikan budaya ke luar negeri, kami masih kekurangan anggaran karena bidang budaya belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Dan kurangnya sinergi stakeholder pendukung yang bergerak dalam hal budaya dan pariwisata,” katanya.

Page 1 of 609