19
June

 

 

VOInews.id, Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa nilai ekspor pada Mei 2024 yang mencapai 22,33 miliar dolar AS atau naik secara bulanan 13,82 persen, didominasi oleh kontribusi industri pengolahan nonmigas (manufaktur) yang menyumbang devisa 20,9 miliar dolar AS pada periode ini.

 

"Pada Mei 2024, nilai ekspor Indonesia mencapai 22,33 miliar dolar AS, mengalami kenaikan baik secara bulanan maupun tahunan masing-masing sebesar 13,82 persen dan 2,86 persen. Penyumbang utama peningkatan ekspor secara bulanan dan tahunan adalah ekspor industri pengolahan," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers perkembangan ekspor dan impor Mei 2024 di Jakarta, Rabu.

 

Ia menjelaskan 10 golongan industri manufaktur penyumbang ekspor terbesar antara lain yakni bahan bakar mineral 3,3 miliar dolar AS, besi dan baja 2,1 miliar dolar AS, mesin dan perlengkapan elektrik 1,2 miliar dolar AS, serta bijih logam, terak, dan abu menyumbang sebanyak 1,03 miliar dolar AS. Selanjutnya logam mulia dan perhiasan/permata 962 juta dolar AS, kendaraan dan bagiannya sebanyak 926 juta dolar AS, nikel dan turunannya 849,6 juta dolar AS, ekspor alas kaki 617 juta dolar AS, dan berbagai produk kimia sebanyak 558,5 juta dolar AS. Selain menjadi penyumbang terbesar ekspor Mei 2024, menurut dia seluruh komoditas tersebut turut berkontribusi besar dalam penjualan ekspor secara kumulatif sejak Januari-Mei 2024 yakni sebanyak 64,34 persen dari total ekspor periode itu yang mencapai 104,2 miliar dolar AS.

 

Ia mengatakan untuk negara tujuan utama ekspor nonmigas yakni China 4,73 miliar dolar AS atau 22,63 persen, Amerika Serikat 2,18 miliar dolar AS atau 10,45 persen, serta India dengan nilai ekspor 1,95 miliar dolar AS atau 9,31 persen.

 

Antara

19
June

 

VOInews.id, Pekanbaru: Pemerintah sudah menggiatkan gerakan selamatkan pangan pada 16 provinsi, yakni Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. "Keenam belas provinsi itu bergiat mengampanyekan gerakan selamatkan pangan itu penting, dengan payung kebijakan melalui surat edaran gubernur, ditindaklanjuti antara lain dengan aksi gerakan selamatkan pangan melalui berbagai lomba dan pemasangan baliho pencegahan pemborosan pangan," kata Analis Ketahanan Pangan Madya pada Badan Pangan Nasional Febrina Cholida STP MSi dalam keterangannya di Pekanbaru, Riau.

 

Menurut Febrina, aksi gerakan selamatkan pangan juga dilakukan dengan cara menggiatkan sosialisasi, sinergi dengan instansi pemerintah kabupaten dan kota, swasta, Baznas, serta penyebarluasan media promosi dan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, katanya lagi, pihaknya juga menjaring relawan, mahasiswa, anggota masyarakat, keluarga hingga pemanfaatan mobil logistik pangan untuk mendukung upaya penyaluran donasi pangan berlebih dengan proyek percontohan Jabodetabek.

 

"Gerakan selamatkan pangan ini sudah dimulai pemerintah tahun 2022 sebagai piloting Jabodetabek, tahun 2023 melibatkan 12 provinsi pada dinas yang menangani urusan pangan, dan bahkan pada tahun 2024 dinas yang menangani urusan pangan ada di 15 provinsi," katanya lagi. Berbagai sektor terkait tersebut, katanya pula, dilibatkan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi komitmen Indonesia dalam pencegahan dan pengurangan food loss and waste adalah gerakan stop boros pangan dan food waste lebih sebagai bentuk kepedulian Badan Pangan Nasional dalam menyelamatkan pangan Indonesia.

 

Untuk itu, Bapanas mendukung penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan support sistem, optimalisasi pendanaan, pengembangan kebijakan, pemanfaatan serta pendataan food loss and waste. "Sangat penting bagi setiap negara untuk mencegah dan mengurangi food loss and waste, kita memerlukan kolaborasi global dalam menekan food loss and waste mengingat dampaknya terhadap ketahanan pangan dan gizi," katanya lagi. Apalagi di Indonesia setiap tahun 23 juta-48 juta ton makanan terbuang menjadi sampah, kerugian ekonomi mencapai Rp213 triliun-Rp551 triliun (4-5 persen PDB) dan jika hemat pangan akan dapat memberi makan 61 juta-125 juta orang Indonesia.

 

Antara

19
June

 

VOInews.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih melakukan konsultasi terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih untuk Pilkada 2024. "Saat ini kami sedang konsultasi ke pemerintah dan DPR, ke pemerintah, kami khususnya juga bertanya kapan jadwal pelantikan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Adapun KPU hingga saat ini masih melakukan harmonisasi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan DPR dan Pemerintah. "Belum selesai (harmonisasi), masih menunggu. Kami lagi berkirim surat ke pembentuk undang-undang juga," ujarnya.

 

Selain itu, saat ditanya lebih lanjut apakah pelantikan kepala daerah bisa ditetapkan tanggal pastinya mengingat pasca-pemilihan besar kemungkinan ada sengketa atau pemungutan suara ulang (PSU), Idham mengatakan semuanya tergantung dari jawaban pemerintah dalam proses harmonisasi UU. "Tergantung pemerintah," jelas dia. Sebelumnya, Kamis (2/5), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan jadwal Pilkada 2024 tak akan dimajukan dari bulan November ke September. Alasan utamanya adalah tahapan Pilkada saat ini telah berjalan dan mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 pada bulan Februari lalu yang sangat mepet. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih menyidangkan perkara sengketa hasil Pileg 2024.

 

Pada akhirnya, jadwal Pilkada 2024 sesuai dengan yang telah disepakati, yakni 27 November 2024. Tito mengakui wacana percepatan Pilkada 2024 ke September itu tak lepas dari perhatian pemerintah. Hal tersebut juga sempat disuarakannya secara langsung dalam rapat di DPR tahun lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana tersebut akhirnya pupus di tengah jalan. "Saya sudah tegaskan bahwa Pilkada (2024) tidak berubah tanggalnya, tetap 27 November," tegas Tito.

 

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

 

Antara

14
June

 

VOInews.id- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta dukungan Finlandia untuk mengakui Palestina, ketika dirinya melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Presiden Alexander Stubb di Helsinki, Kamis (13/6). “Finlandia menyampaikan isu pengakuan ini bukan pertanyaan if tetapi when. Yang artinya, bahwa pasti masalah pengakuan ini akan dilakukan tetapi tinggal menunggu masalah waktu,” kata Retno dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara daring dari Helsinki. Dalam pertemuan tersebut, Retno mengatakan bahwa Indonesia memantau dengan seksama posisi Finlandia, termasuk pernyataan Presiden Stubb bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan “at some point in the future.”

 

“Di sinilah saya sampaikan bahwa akan lebih baik pengakuan dilakukan dalam waktu dekat, karena pengakuan terhadap Palestina merupakan kontribusi besar bagi terciptanya perdamaian dan juga akan berkontribusi bagi implementasi two-state solution,” kata dia. Selain soal pengakuan terhadap Palestina, Menlu Retno dan Presiden Stubb mambahas pentingnya mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Indonesia dan Finlandia disebutnya berbagi posisi yang sama mengenai gencatan senjata, juga tentang dukungan terhadap solusi dua negara guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.

 

“Kami sepakat di dalam konteks ini, penting agar Resolusi PBB 2735 dapat segera diimplementasikan. Dan kami berharap semua negara dapat menggunakan pengaruhnya agar para pihak yang berkonflik memiliki keinginan politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut,” tutur Retno. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Juni lalu merupakan dukungan bagi proposal gencatan senjata tiga tahap yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Joe Biden—sebagai salah satu mediator penyelesaian konflik Palestina dan Israel.

 

Tahap pertama dari proposal itu mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara. Kemudian, tahap kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.

 

Tahap ketiga dari inisiatif ini adalah memulai rekonstruksi Gaza yang telah lama dilanda perang. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menlu Finlandia Elina Valtonen, Retno menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah penting untuk mendukung terciptanya solusi dua negara. “Dalam pertemuan saya juga sampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan finansial ke UNRWA.

 

Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan ke UNRWA tetapi sekarang sudah diberikan kembali,” kata Retno. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah negara Eropa yakni Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Slovenia telah secara resmi mengakui Palestina. Dengan tambahan dukungan tersebut, tercatat 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina. Sementara itu, AS, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat belum mengakui Palestina.

 

Antara

Page 1 of 640