23
February

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan pernyataan lisan Indonesia untuk mendukung fatwa hukum (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai konsekuensi hukum pendudukan ilegal Israel atas Palestina. Dalam pernyataan lisan yang disampaikan di Den Haag, Jumat (23/2/224) tersebut, Menlu Retno menguraikan berbagai argumen sebagai masukan dan untuk memperkuat pemberian fatwa hukum oleh Mahkamah Internasional.

“Pada hari ini 23 Februari sekitar pukul 12:00 waktu Den Haag saya telah menyampaikan pandangan lisan pemerintah Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ (International Court of Justice) pada sesi persidangan Advisory Opinion yang terkait dengan konsekuensi hukum kebijakan ilegal Israel terhadap Palestina,” katanya dalam keterangan yang disampaikan usai Pernyataan Lisan yang dipantau dari Jakarta.

Menlu Retno menjelaskan ada dua aspek utama dalam pernyataan lisan Indonesia, yaitu aspek yurisdiksi dan aspek substansi. Dalam aspek yurisdiksi, Menlu menegaskan bahwa Mahkamah Internasional memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa hukum. Sementara dalam aspek substansi, ia menyampaikan bahwa berbagai kebijakan Israel bertentangan dengan hukum internasional dan menguraikan konsekuensi hukumnya.

“Terkait yurisdiksi, saya menegaskan bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi untuk memberikan Advisory Opinion. Saya juga menegaskan bahwa tidak ada alasan apapun bagi Mahkamah Internasional untuk tidak memberikan opini-nya karena ini sudah sesuai dengan yurisdiksi hukum Mahkamah Internasional,” katanya.

Menlu menguraikan tiga alasan di balik argumen tersebut. Pertama, pemberian fatwa hukum tidak mengganggu proses negosiasi perdamaian karena saat ini memang tidak ada proses negosiasi yang sedang berlangsung.

“Sebaliknya, yang terjadi adalah Israel terus menerus melanggar semua ketentuan hukum internasional dan tidak menghiraukan keputusan Dewan Keamanan PBB,” katanya.

Kedua, Menlu menyampaikan bahwa fatwa hukum Mahkamah Internasional tidak ditujukan untuk mengambil kesimpulan akhir dari konflik saat ini, karena solusi konflik hanya dapat dilakukan melalui perundingan. Meski demikian, fatwa hukum tersebut akan mempermudah Majelis Umum PBB dalam mengambil sikap sesuai fungsinya terkait konflik Israel-Palestina.

“Ketiga, fatwa hukum Mahkamah Internasional akan secara positif membantu proses perdamaian dengan cara mempresentasikan elemen hukum tambahan bagi penyelesaian konflik secara menyeluruh,” tambahnya.

Sementara itu dalam argumentasi kedua terkait substansi dari fatwa hukum itu, Retno Marsudi menyampaikan bahwa bangsa Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination) sehingga semua pihak wajib untuk memenuhi hak itu (erga omnes), termasuk Israel.

“Mahkamah secara jelas telah menyampaikan bahwa Palestinian self-determination sudah bukan merupakan isu lagi yang bebarti sudah ditegaskan bahwa self-determination itu sah menjadi hak bangsa Palestina. Dan hal ini diperkuat dengan berbagai keputusan Dewan Keamanan dan juga Majelis Umum PBB,” katanya.

Menlu menyampaikan empat alasan untuk argumen tersebut. Pertama, pendudukan Israel dilakukan sebagai hasil dari penggunaan kekerasan yang tidak dapat dibenarkan. Kedua, Israel telah melakukan aneksasi ilegal terhadap Wilayah Pendudukan Palestina (Occupied Palestinian Territory - OPT). 

Ketiga, Israel terus memperluas pemukiman ilegal. Dan keempat, Israel telah menerapkan kebijakan apartheid atau pemisahan berdasarkan warna kulit terhadap bangsa Palestina, terlihat dari diberlakukannya dua rezim kebijakan yang berbeda untuk warga Yahudi dengan warga Palestina.

“Di akhir pernyataan lisan, saya tegaskan bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum. Setiap manusia, tanpa kecuali, dilindungi oleh hukum. Saya juga menegaskan jangan sampai masyarakat internasional terus membiarkan Israel melanjutkan tindakan-tindakan ilegalnya. Saya tutup pernyataan lisan saya dengan mengatakan bahwa dunia dan masyarakat internasional memiliki harapan besar terhadap Mahkamah Internasional," kata Menlu.

23
February

Menparekraf Bertemu SportNXT Bahas Potensi Kerja Sama Sport Tourism Indonesia-Australia

 

VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno melakukan kunjungan kerja ke Melbourne guna mempromosikan pariwisata Indonesia sekaligus menjajaki potensi kolaborasi dengan pemangku kepentingan di Victoria, Melbourne.

 

Kunjungan kerja dimulai dengan tur ke paviliun “Wonderful Indonesia” pada pameran pariwisata terkemuka di kawasan Asia Pasifik, Asia Pacific Incentives and Meetings Event (AIME), yang berlangsung di Melbourne Convention and Exhibition Centre, Australia. Paviliun ‘Wonderful Indonesia’ menghadirkan sejumlah pelaku industri Meetings, Incentives, Conventions and Events (MICE) Indonesia.

 

Sandiaga juga menemui para diaspora Indonesia di KJRI Melbourne. Ia mengatakan, Diaspora Indonesia memberikan pengaruh atas peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari Australia yang bertambah sejak berakhirnya pandemi COVID-19.

 

“Teman-teman diaspora ini sangat besar pengaruhnya dalam promosi Indonesia kepada masyarakat mancanegara. Oleh karena itu, hari ini saya ingin melantik seluruh teman-teman yang hadir menjadi duta Indonesia di Victoria” kata Sandiaga dalam keterangan KJRI Melbourne yang diterima di Jakarta, pada Selasa (23/2/2024).

 

Dalam rangkaian kegiatannya tersebut, Sandiaga juga bertemu dengan Melbourne Convention Bureau (MCB) guna membahas potensi kerja sama di bidang MICE. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan pada mitra kunci di Australia, yaitu Anggota Parlemen Steve Dimopoulos danTim Pallas serta Hamish Anderson dari SportNXT.

 

“Diskusi ini difokuskan untuk menjelajahi peluang kolaborasi konkret di masa depan antara Indonesia dan Victoria dalam pariwisata dan pertukaran budaya, terutama melalui media gelaran olahraga dan hiburan,” jelas KJRI Melbourne.

 

Tak hanya itu, Sandiaga Uno pun meluangkan waktunya untuk bertemu dengan Asosiasi Kuliner Indonesia di Viktoria (ICAV) untuk mendiskusikan inisiatif strategis guna mendorong diplomasi kuliner Indonesia, khususnya melalui program Indonesia Spice Up the World (ISUTW).

 

Kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno ke Australia merupakan upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan dengan Australia dan memanfaatkan kekuatan pariwisata dan industri kreatif untuk membangun jembatan antar bangsa.(VOI/DANIEL/ANDY ROMDONI)

23
February

 

VOInews, Jakarta: Kuwait merupakan salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Sembilan perusahaan nasional Kuwait, sebagaimana dirilis Forbes Middle East 2023 masuk ke dalam Top 100 perusahaan dengan kinerja keuangan terbaik, yaitu Kuwait Finance House, National Bank of Kuwait, Zain corp., Agility, Boubyan Bank, Burgan Bank Group, Gulf Bank, Al-Tijari dan Kuwait Projects Company (Holding).

 

Kuwait saat ini sedang berupaya mencapai visi New Kuwait 2035 sebagai pusat keuangan dan perdagangan di Timur Tengah. Dikutip dari Antara, terdapat 107 mega projects yang tengah digarap sepanjang periode 2023-2024. Kuwait berupaya mencapai visi New Kuwait 2035 melalui jalan kolaborasi dan Kerjasama dengan negara-negara sahabat, salah satunya Indonesia.

 

“Semua negara saat ini bekerja berdasarkan perencanaan jangka panjang. Kuwait berupaya mencapai Visi Kuwait Baru 2035 melalui kolaborasi dan Kerjasama antara kedua negara (Kuwait dan Indonesia), diantaranya melalui kerjasama investasi, politik dan ekonomi,” ujar Abdullah Alfadhli, Kuasa Usaha Kedubes Kuwait kepada Voice of Indonesia di Jakarta (15/02).

 

 

Di balik rencana besar Kuwait menjadi poros kekuatan ekonomi Timur Tengah, Kuwait membutuhkan kehadiran tenaga kerja asing mengingat jumlah warga negara Kuwait yang tidak besar. Menurut data Kuwait Public Authority for Civil Information per Juni 2022, jumlah penduduk Kuwait adalah 4.464.427 orang yang terdiri dari 1.502.138 WN Kuwait (33,65%) dan 2.962.289 WNA (66,35%).

 

 

“Sisi penting lainnya adalah koordinasi dalam pengembangan SDM antara kedua negara, Kuwait membutuhkan pekerja migran yang terampil dan terlatih dari Republik Indonesia,” lanjut Abdullah Alfadhli.

 

Mengutip data dari medcom.id, per Oktober 2023, 68 persen populasi di Kuwait merupakan ekspatriat dari berbagai negara termasuk India, Mesir, Filipina, Bangladesh, dan Syria. Sementara untuk tenaga kerja Indonesia, berdasarkan data tahun 2023, tergolong masih rendah, sekitar 6.164 orang dari total 2,9 juta pekerja asing di Kuwait.(VOI/DANIEL)

23
February

 

VOInews, Jakarta: Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita di Kuwait, menurut data Bank Dunia mencapai 49400 dolar AS pada tahun 2022. Jumlah tersebut ekuivalen dengan daya beli masyarakat Kuwait yang hampir tiga kali lipat dari rata-rata populasi dunia. Pertumbuhan ekonomi dan daya beli yang tinggi menjadikan Kuwait pasar yang menarik bagi UMKM dari Indonesia.

 

Kuasa Usaha Kedutaan Besar Kuwait untuk Indonesia, Abdullah Alfadhli dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia pada Kamis (15/02) di Jakarta mengatakan bahwa Kedutaan Besar Kuwait di Jakarta dan KBRI di Kuwait tengah berupaya membuka peluang bagi UMKM Indonesia agar bisa masuk ke pasar Kuwait.

 

 

“Tak diragukan lagi, koordinasi terus berlanjut antara Kuwait dan Republik Indonesia pada berbagai sektor. Kami, kedutaan Kuwait di Jakarta sebagaimana KBRI di Kuwait bekerja sungguh-sungguh untuk membuka peluang bagi pelaku UMKM hingga industri besar. Jika terwujud sinergisasi antara kedua negara dan terus dilakukan lokakarya bagi kelompok-kelompok bisnis kecil, tidak diragukan lagi (hal itu) akan membuka peluang masuknya para investor, pelaku bisnis kecil dan menengah ke Kuwait,” jelas Abdullah Alfadhli.

 

 

Abdullah Alfadhli mengungkapkan, Kuwait merupakan pasar yang terbuka bagi semua kalangan dan menerima semua suku bangsa.

 

“Negara Kuwait adalah pasar yang terbuka, yang selalu menerima semua suku bangsa, terlebih bagi negara bersaudara bagi kami seperti Republik Indonesia,” lanjut Abdullah Alfadhli.

 

 

Meski demikian, Abdullah Alfadhli memberi catatan agar produk UMKM Indonesia dapat diterima dengan baik di pasar Kuwait. Seperti, harus memperhatikan produk yang dapat diterima di Kuwait.

 

“Pertama-tama, produk yang ditawarkan haruslah sesuai dengan kebutuhan pasar Kuwait. Dalam konteks ini, Indonesia bekerja sangat serius dalam menggarap sektor industyri halal. Saya pribadi mengikuti beberapa pameran halal. Pasar produk-produk halal nerupakan pasar unggulan yang sangat diminati Masyarakat Kuwait,” pungkas Abdullah Alfadhli kepada Voice of Indonesia.

 

Terkait hal itu,dikutip dari Antara, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga meyakini, Kuwait mampu menjadi pasar ekspor potensial bagi Indonesia, sebab hampir 95 persen kebutuhan dalam negerinya disuplai dari luar negeri.(VOI/Daniel)

Page 1 of 587