July
VOInews.id, Jakarta:Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan bahwa anggota Polri harus menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kinerja dan profesionalitas saat bertugas di lapangan. "Profesionalitas merupakan kunci yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa. Dengan menjaga profesionalisme itu, kata dia, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh Polri bukan sekadar untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan semata, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
"Karenanya, penegakan hukum harus bisa mencakup rule of law, responsiveness, concencus orientation, equity, efficiency and effectiveness, serta strategic vision," ujarnya. Ia juga mengajak seluruh jajaran Polri untuk menjadikan HUT Ke-78 Bhayangkara sebagai momentum untuk senantiasa menjaga marwah, harkat, dan martabat organisasi kepolisian. Di satu sisi Bamsoet mengapresiasi capaian kinerja Polri yang menjelang Hari Bhayangkara mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat berdasarkan jajak pendapat Survei Kompas, yakni 73,1 persen.
Atau naik 1,6 persen dibandingkan survei Desember 2023. Di citra positif itu, kata dia, Polri masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Khususnya dalam bidang penegakan hukum yang masih stagnan pada lima tahun terakhir. Karenanya, Polri perlu melakukan pemetaan terhadap berbagai kasus yang dihadapi serta sumber daya manusia yang dimiliki. Terlebih tren kejahatan ke depan akan semakin kompleks," kata Bamsoet.
Masyarakat memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri yang bersifat preventif dan preemtif seperti pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sampai peran Bhabinkamtibmas. Bamsoet yang juga Kepala Badan Polhukam Kadin Indonesia ini juga mengapresiasi kinerja Polri dalam menjaga kondusivitas masyarakat selama masa penyelenggaraan Pemilu 2024.
Melalui Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024, Polri sukses mengedepankan preemtif dan preventif, untuk meminimalkan terjadinya potensi konflik sosial di tengah masyarakat menjelang dan sesudah Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berlangsung aman dan damai, serta persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Dia menyebut sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota akan menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan pileg dan pilpres. "Karenanya Polri juga harus kembali mempersiapkan diri, menyiapkan berbagai strategi agar kondusivitas, keamanan, dan persatuan bangsa tetap terjaga," katanya.
Antara
July
BPS Catat Penduduk Miskin Turun Jadi 9,03 Persen Pada Maret 2024
Written by Akbar
VOInews.id- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka penduduk miskin pada Maret 2024 mengalami penurunan sebesar 0,33 persen poin bila dibandingkan dengan Maret 2023, yakni menjadi 9,03 persen dari sebelumnya 9,36 persen. “Persentase penduduk miskin turun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023,” kata Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi di Jakarta, Senin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 tercatat sebanyak 25,22 juta orang, atau lebih rendah 0,68 juta dibandingkan Maret 2023 yang sebanyak 25,90 juta orang. Berdasarkan wilayah, penurunan tingkat kemiskinan terjadi di perkotaan maupun pedesaan, dengan penurunan di pedesaan lebih besar daripada perkotaan. Tingkat kemiskinan di pedesaan turun sebesar 0,43 persen poin, sementara di perkotaan turun sebesar 0,20 persen poin.
Namun, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan pedesaan, di mana tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 11,79 persen, sedangkan di perkotaan 7,09 persen. Adapun bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, tingkat kemiskinan di pedesaan sudah lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi. Sementara di perkotaan masih lebih tinggi dari sebelum pandemi.
Tingkat kemiskinan pedesaan pada Maret 2024 lebih rendah 0,81 persen poin jika dibandingkan September 2019. Sementara di perkotaan lebih tinggi 0,53 persen poin jika dibandingkan September 2019. Untuk diketahui, penentuan status miskin penduduk ditentukan oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada Maret 2024 sebesar Rp582.932 atau naik 5,90 persen dibandingkan Maret 2023. Garis kemiskinan perkotaan sebesar Rp601.871 atau lebih tinggi daripada pedesaan sebesar Rp556.874.
Jika dilihat perubahannya, kenaikan garis kemiskinan perkotaan dari Maret 2023 ke Maret 2024 yaitu sebesar 5,72 persen atau lebih rendah dari kenaikan garis kemiskinan pedesaan yang sebesar 6,06 persen. Berdasarkan komponen pembentuknya, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Pada Maret 2024, peranan komoditas makanan mencapai 74,44 persen, sementara bukan makanan 25,56 persen terhadap garis kemiskinan.
Antara
July
VOInews.id, Jakarta:- Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto berharap Polri yang berusia Ke-78 menjadi pelindung dan pengayom yang adil dan bijaksana bagi masyarakat, sesuai slogannya Polri Presisi. “Semoga Polri selalu presisi, menjadi pelindung dan pengayom yang adil dan bijaksana bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Bambang dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Menjelang Hari Bhayangkara Ke-78, Polri dianggap sebagai lembaga penegak hukum bercitra baik berdasarkan survei Litbang Kompas edisi Juni 2024. Dalam survei itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri terus meningkat menjadi 73,1 persen. Hasil tersebut terus meningkat dibanding survei Litbang Kompas sebelumnya yakni pada Agustus 2023 sebesar 66 persen dan Desember 2023 yakni 71,6 persen.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho mengatakan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat karena transformasi Polri melalui program Presisi (prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. “Alhamdulillah masyarakat semakin percaya terhadap Polri, pada survei oleh Litbang Kompas kemarin sudah dirilis menjelang HUT Bhayangkara naik menjadi 73 persen.
Mohon doanya, mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kepolisian sebelum ultah kepolisian agar kinerja kepolisian semakin baik lagi,” kata Sandi. Baca juga: Menko Marves nilai Polri berperan penting wujudkan visi Indonesia Emas HUT Ke-78 Polri mengangkat tema Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Puncak peringatan HUT Ke-78 Bhayangkara dilaksanakan di Lapangan Monas, selain upacara resmi dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, serta defile, juga pesta rakyat yang menyuguhkan hidangan makanan dan minuman dari 150 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pesta rakyat dimeriahkan pula oleh para artis ibu kota, seperti Ari Lasso, GiGi, RAN, Endah N Rhesa, Isnaya Sarasvati, dan goyang bersama dengan NDX AKA. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brijen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pesta rakyat ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendekatkan Polri dengan masyarakat, semakin dicintai serta mempererat persatuan dan kesatuan.
Antara
June
VOInews.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membelanjakan anggaran senilai Rp700 miliar untuk Pusat Data Nasional (PDN) yang disalurkan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). “Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Untuk Pusat Data Nasional Rp700 miliar,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis. Anggaran untuk PDN termasuk dalam anggaran tematik APBN pada klaster infrastruktur, yang terealisasi senilai Rp112,9 triliun hingga 31 Mei 2024. Adapun belanja infrastruktur melalui Kominfo juga digunakan untuk operasional dan pemeliharaan BTS 4G senilai Rp1,6 triliun, kapasitas satelit Rp700 miliar, dan Palapa Ring Rp1,1 triliun.
“Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar, mendekati Rp5 triliun,” ujar Menkeu. Sebelumnya pada Kamis (20/6), terjadi gangguan pada Pusat Data Nasional yang berdampak pada beberapa layanan publik. Salah satu layanan yang terdampak adalah keimigrasian. Pemerintah menyebutkan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.
Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menyampaikan langkah penanganan serangan siber yang telah dilakukan pihaknya di PDNS 2 ialah dengan melakukan isolasi data. Pemerintah juga terus berupaya memulihkan berbagai layanan publik yang terimbas dari gangguan yang dialami oleh PDNS 2 dan saat ini migrasi data terus dilakukan oleh pengelola layanan yang terdampak. Pada sisi lain, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria memastikan PDN yang tengah dibangun di Cikarang, Jawa Barat, saat ini bakal memiliki arsitektur keamanan siber lebih diperkuat dengan berkaca dari insiden serangan siber PDNS 2.
Antara