October
Kadin Harap Prabowo-Gibran Dukung Iklim Usaha Jatim Yang Kondusif
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto berharap kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat mendukung iklim usaha yang kondusif di provinsi ini terutama di tengah ketidakpastian global. "Pelaku usaha di provinsi yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah DKI Jakarta ini berharap di bawah kepemimpinan Prabowo dan Gibran semakin kondusif," katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis. Adik menjelaskan, kontribusi Jatim terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sudah sangat besar yaitu mencapai sekitar 14,43 persen dan 25,30 persen terhadap PDRB Pulau Jawa.
Sementara berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Jatim pada Triwulan III-2024 mencapai Rp39,69 triliun yakni meliputi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp13,88 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp25,81 triliun. Angka itu menunjukkan peningkatan sebesar dua persen secara tahunan (year-on-year) dan 11,6 persen secara triwulanan (Q to Q) dengan total capaian kumulatif Januari hingga September 2024 mencapai Rp111,4 triliun. Realisasi kumulatif tersebut telah mencapai 74,9 persen dari target BKPM sebesar Rp148,8 triliun dan 96,9 persen dari target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur sebesar Rp115 triliun.
Menurut Adik, pencapaian tersebut akan bertambah naik seiring peningkatan investasi yang masuk Jatim. Oleh sebab itu, Jatim membutuhkan dukungan dari Kabinet Merah Putih seperti melalui pemberian kemudahan-kemudahan berusaha sehingga banyak investasi akan datang. Terlebih, Jatim memiliki banyak potensi besar termasuk dalam hilirisasi, industri hijau, industri biru seperti perikanan, akuakultur, pelayaran, energi, pariwisata, dan bioteknologi kelautan. Upaya dorongan kepemimpinan Prabowo dan Gibran pada iklim berusaha di Jatim pun pada akhirnya dinilai akan mampu berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar delapan persen pada 2025. Jatim kini juga semakin menarik bagi investor karena akan menjadi Hub Ibu Kota Nusantara (IKN) atau menjadi center of gravity bagi Indonesia. "Ketika pemerintah akan membuat sebuah kebijakan maka kolaborasi pemerintah dan pengusaha harus dipertegas dengan adanya riset sehingga kebijakan yang dihasilkan memacu pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan," kata Adik.
Antara
October
Menteri HAM Fokus Pemantapan Struktur Dan Sistem Pada 100 Hari Kerja
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. "Yang jelas, dua tiga bulan pertama itu ‘kan nomenklatur, pemantapan struktur, pembentukan struktur, revitalisasi struktur. Yang kedua adalah sistem tatanan, rangkaian sistemnya," kata Pigai menjawab pertanyaan ANTARA di Jakarta, Rabu. Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM. Menurut dia, penempatan personel ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit. "Kalau buat struktur dan sistem itu gampang. Kecillah itu, pekerjaan kecil. Tapi, begitu sudah bicara tentang memasukkan orang, pekerjaan berat karena kita harus hadirkan minimal itu 200 orang. Emang ada 200 orang yang mau pindah sini? Kan susah juga itu," kata dia.
Selain tiga hal pokok itu, Menteri HAM pertama di Indonesia ini juga mengaku akan melakukan pengadaan sarana, prasarana, dan fasilitas mengingat Kementerian HAM merupakan nomenklatur hasil pemekaran dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Fasilitas itu tergantung budgeting (penganggaran). Kalau budget (anggaran) kita cukup, kita akan bisa mengadakan fasilitas yang cukup," imbuh Pigai. Oleh sebab itu, mantan Komisioner Komisi Nasional HAM ini juga ingin melakukan penguatan anggaran di Kementerian HAM saat 100 hari bekerja sebagai Menteri HAM. "Yang berikut itu adalah kekuatan anggaran," ujar Pigai menegaskan.
Pada acara penyambutan di Gerha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Senin (21/10), Pigai sempat menyoroti alokasi anggaran yang diberikan kepada Kementerian HAM. "Kenapa presiden mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka, Tim Transisi rombak itu anggaran," ucap Pigai dalam sambutannya. Kementerian HAM berfokus pada pembangunan HAM di Indonesia. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat. Pembangunan HAM, kata dia, tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
"Bagaimana kalau saya bilang, saya mau bangun 10 pusat studi HAM, bangun tiga jurusan HAM, gencarkan kesadaran HAM di seluruh Indonesia setiap desa, 80 ribu desa, tapi saya tidak bisa, saya tidak dikasih fasilitas yang cukup?" ucapnya. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta menjelaskan bahwa pagu anggaran Kementerian HAM tahun 2024 adalah sebesar Rp64,855 miliar. Angka tersebut merupakan 0,31 persen dari pagu anggaran Kemenkumham. "Kementerian HAM Rp64,855 miliar yang dialokasikan untuk program pelindungan dan penegakan HAM, edukasi publik tentang HAM, serta pelaksanaan kerja sama internasional dalam rangka memperkuat posisi Indonesia di bidang HAM global," kata Nico dalam acara penyambutan itu.
ANtara
October
VOinews.id, Jakarta:Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Haji dan Umroh sebagai lembaga mandiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag) agar pemerintah dapat lebih fokus meningkatkan penyelenggaraan ibadah ke Tanah Suci yang aman dan nyaman. Pernyataan itu disampaikan Kepala Badan Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf usai hadir di pelantikan lima kepala badan khusus dan enam wakil kepala badan di Istana Negara Jakarta, Selasa. "Harapan Bapak Presiden, pada tahun depan kita bisa benar-benar mandiri, badan penyelenggara haji mandiri. Banyak harapan yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk pelaksanaan ibadah haji," ujarnya. Terdapat dua misi yang kini diusung Irfan bersama jajaran untuk memenuhi harapan Prabowo pada perbaikan layanan haji dan umroh, yakni memastikan seluruh jamaah berangkat dengan aman dan memberikan kenyamanan selama pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.
Untuk mewujudkan ibadah haji dan umroh yang nyaman, kata Irfan, Prabowo menugaskan Badan Haji dan Umroh untuk merealisasikan perkampungan haji bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci. "Bapak Presiden berharap Indonesia nantinya mempunyai perkampungan haji, perkampungan Indonesia sendiri di Tanah Suci, sehingga semua kegiatan jamaah haji maupun jamaah umroh Indonesia bisa terlokalisir satu tempat di sana," katanya. Terkait tugas mewujudkan perjalanan yang aman, Irfan menyebut akan merangkumnya dari hasil evaluasi kegiatan pada musim haji dan umroh pada tahun-tahun sebelumnya.
"Tentu, tiap kali selesai ibadah haji pasti ada evaluasi dari teman-teman Kemenag. Menurut Bapak Presiden, harus lebih ditingkatkan lagi untuk bisa lebih nyaman buat para jamaah haji dan juga aman," katanya. Meskipun untuk tahun ini kolaborasi dengan Direktorat Haji dan Umroh Kemenag masih akan berlanjut, Irfan menargetkan badan itu bisa beroperasi secara mandiri mulai tahun depan. Menjawab pertanyaan tentang penyelenggaraan haji secara mandiri, Irfan menyebutkan bahwa target untuk mandiri sepenuhnya masih ditetapkan pada tahun 2026. "Tahun 2025 kami masih akan berkolaborasi dengan Direktorat Haji," kata Irfan Yusuf.
Antara
October
Mentan Pastikan Siap Berjuang Wujudkan Indonesia Berdaulat Pangan
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan komitmen siap memperjuangkan mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, dengan fokus pada peningkatan produksi dan perluasan areal pertanian. “Presiden dan Wakil Presiden menaruh perhatian besar untuk sektor pertanian. Capai swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Saya katakan kami siap dan kami yakin mampu,” kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Rabu. Amran menyampaikan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang kembali melanjutkan kepemimpinan di Kementan siap melakukan upaya maksimal demi mencapai swasembada pangan.
Ia menegaskan bahwa hal itu sesuai arahan Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029. Pasalnya, Indonesia harus bisa menggapai kedaulatan pangan guna mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan. "Di bawah komando kepemimpinan Presiden, kami berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Indonesia berdaulat pangan," ujarnya. Mentan mengungkapkan saat ini merupakan momentum emas untuk menjalankan program Kementerian Pertanian yang berkelanjutan.
“Ini adalah anugerah dan rezeki luar biasa. Dalam 50 sampai 100 tahun belum tentu ada pemimpin tertinggi seperti ini. Yang paling fundamental, ini berkelanjutan. Ini momentum emas. Kita lakukan yang terbaik untuk bangsa kita,” ucapnya. Mentan Amran menjelaskan bahwa swasembada pangan dapat diraih kembali dengan program nyata dan berkelanjutan dari periode kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya program cetak sawah yang mendorong transformasi pertanian dari tradisional ke modern, mekanisasi, dan peningkatan kapasitas petani muda.
“Kita sudah aksi, sudah bergerak. Saat ini kita mengejar 40 ribu hektare di Merauke. Anggaran Kementan sebelumnya Rp6,9 triliun menjadi Rp30 triliun untuk quick win, dan dijanjikan menjadi Rp68 triliun,” jelasnya. Oleh karena itu, Mentan Amran mendorong jajaran Kementerian Pertanian untuk saling bersinergi dan berkoordinasi. “Bapak Presiden berpesan untuk kita saling sinergi, kolaborasi, dan saling menyayangi. Kita berjuang bersama untuk wujudkan gagasan besar itu,” kata Amran.
Antara