June
KPU Konsultasikan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Terpilih 2024
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI masih melakukan konsultasi terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih untuk Pilkada 2024. "Saat ini kami sedang konsultasi ke pemerintah dan DPR, ke pemerintah, kami khususnya juga bertanya kapan jadwal pelantikan," kata Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Selasa. Adapun KPU hingga saat ini masih melakukan harmonisasi Undang-Undang (UU) Pilkada dengan DPR dan Pemerintah. "Belum selesai (harmonisasi), masih menunggu. Kami lagi berkirim surat ke pembentuk undang-undang juga," ujarnya.
Selain itu, saat ditanya lebih lanjut apakah pelantikan kepala daerah bisa ditetapkan tanggal pastinya mengingat pasca-pemilihan besar kemungkinan ada sengketa atau pemungutan suara ulang (PSU), Idham mengatakan semuanya tergantung dari jawaban pemerintah dalam proses harmonisasi UU. "Tergantung pemerintah," jelas dia. Sebelumnya, Kamis (2/5), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan jadwal Pilkada 2024 tak akan dimajukan dari bulan November ke September. Alasan utamanya adalah tahapan Pilkada saat ini telah berjalan dan mengingat waktu penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 pada bulan Februari lalu yang sangat mepet. Terlebih, Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini masih menyidangkan perkara sengketa hasil Pileg 2024.
Pada akhirnya, jadwal Pilkada 2024 sesuai dengan yang telah disepakati, yakni 27 November 2024. Tito mengakui wacana percepatan Pilkada 2024 ke September itu tak lepas dari perhatian pemerintah. Hal tersebut juga sempat disuarakannya secara langsung dalam rapat di DPR tahun lalu. Namun, seiring berjalannya waktu, wacana tersebut akhirnya pupus di tengah jalan. "Saya sudah tegaskan bahwa Pilkada (2024) tidak berubah tanggalnya, tetap 27 November," tegas Tito.
Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:
1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;
2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;
3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;
4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;
6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;
7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;
8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;
10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Antara
June
VOInews.id- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta dukungan Finlandia untuk mengakui Palestina, ketika dirinya melakukan kunjungan kehormatan (courtesy call) kepada Presiden Alexander Stubb di Helsinki, Kamis (13/6). “Finlandia menyampaikan isu pengakuan ini bukan pertanyaan if tetapi when. Yang artinya, bahwa pasti masalah pengakuan ini akan dilakukan tetapi tinggal menunggu masalah waktu,” kata Retno dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara daring dari Helsinki. Dalam pertemuan tersebut, Retno mengatakan bahwa Indonesia memantau dengan seksama posisi Finlandia, termasuk pernyataan Presiden Stubb bahwa pengakuan terhadap Palestina akan dilakukan “at some point in the future.”
“Di sinilah saya sampaikan bahwa akan lebih baik pengakuan dilakukan dalam waktu dekat, karena pengakuan terhadap Palestina merupakan kontribusi besar bagi terciptanya perdamaian dan juga akan berkontribusi bagi implementasi two-state solution,” kata dia. Selain soal pengakuan terhadap Palestina, Menlu Retno dan Presiden Stubb mambahas pentingnya mendorong gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Indonesia dan Finlandia disebutnya berbagi posisi yang sama mengenai gencatan senjata, juga tentang dukungan terhadap solusi dua negara guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel.
“Kami sepakat di dalam konteks ini, penting agar Resolusi PBB 2735 dapat segera diimplementasikan. Dan kami berharap semua negara dapat menggunakan pengaruhnya agar para pihak yang berkonflik memiliki keinginan politik untuk mengimplementasikan resolusi tersebut,” tutur Retno. Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB pada 10 Juni lalu merupakan dukungan bagi proposal gencatan senjata tiga tahap yang sebelumnya diumumkan Presiden AS Joe Biden—sebagai salah satu mediator penyelesaian konflik Palestina dan Israel.
Tahap pertama dari proposal itu mencakup gencatan senjata total, penarikan pasukan Israel dari seluruh pusat populasi Gaza, dan pembebasan sebagian sandera yang ditahan oleh Hamas, termasuk yang terluka, orang lanjut usia, dan wanita, serta pembebasan warga Palestina yang ditahan di penjara. Kemudian, tahap kedua melibatkan penghentian permusuhan tanpa batas waktu dengan imbalan pembebasan sandera yang tersisa.
Tahap ketiga dari inisiatif ini adalah memulai rekonstruksi Gaza yang telah lama dilanda perang. Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Menlu Finlandia Elina Valtonen, Retno menegaskan pentingnya pengakuan terhadap negara Palestina sebagai langkah penting untuk mendukung terciptanya solusi dua negara. “Dalam pertemuan saya juga sampaikan apresiasi atas dukungan Finlandia terhadap bantuan kemanusiaan, termasuk dukungan finansial ke UNRWA.
Finlandia sempat membekukan dukungan keuangan ke UNRWA tetapi sekarang sudah diberikan kembali,” kata Retno. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah negara Eropa yakni Spanyol, Norwegia, Irlandia, dan Slovenia telah secara resmi mengakui Palestina. Dengan tambahan dukungan tersebut, tercatat 145 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina. Sementara itu, AS, Kanada, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara Eropa Barat belum mengakui Palestina.
Antara
June
Libur Idul Adha, 842 Ribu Kendaraan Diprediksi Tinggalkan Jabotabek
Written by Akbar
VOInews.id- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksikan sebanyak 842.227 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada periode libur panjang Hari Raya Idul Adha 1445 H selama lima hari dari Jumat (14/6/2024) hingga Selasa (18/6/2024). "Total volume lalin (lalu lintas) yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini diprediksi naik 25,53 persen jika dibandingkan normal (670.913 kendaraan)," ujar Marketing & Communication Department Head Jasa Marga Faiza Riani di Jakarta, Kamis. Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).
Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 409.536 kendaraan (48,63 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 239.746 kendaraan (28,47 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 192.945 kendaraan (22,91 persen) menuju arah Selatan (Puncak). Faiza menjelaskan puncak kendaraan meninggalkan Jabotabek diperkirakan akan terjadi pada Sabtu (15/6/2024) dengan jumlah lalin sebesar 195.966 kendaraan atau naik 32,94 persen terhadap lalin normal.
"Dengan melihat peningkatan volume kendaraan yang akan meninggalkan wilayah Jabotabek tersebut, Jasa Marga memastikan kesiapan layanan operasi jalan tol berjalan dengan optimal. Terutama, di ruas jalan tol yang berpotensi menjadi destinasi wisata favorit pengguna jalan saat libur panjang di antaranya Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Cipularang untuk ke arah Trans-Jawa dan Bandung serta Jalan Tol Jagorawi untuk yang menuju arah Puncak dan sekitarnya," ujar Faiza.
Pihaknya juga akan memastikan keberfungsian peralatan tol di gardu serta menambah jumlah petugas dan mobile reader untuk menambah kapasitas transaksi di gerbang tol utama. Tidak hanya di gerbang tol, potensi terjadinya kepadatan di lajur pun diantisipasi dengan penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan untuk mempercepat penanganan gangguan kendaraan di lajur serta mengatur lalu lintas.
"Kami siap mendukung rekayasa lalu lintas atas diskresi kepolisian, seperti contraflow, dengan menempatkan petugas dan rambu-rambu pendukung. Kami juga memastikan layanan preservasi/pemeliharaan yang berjalan rutin berjalan optimal untuk menjaga kualitas jalan tol dalam kondisi baik, termasuk menangani potensi gangguan kondisi jalan tol, khususnya ketika terjadi curah hujan tinggi, secara cepat dan tepat," kata Faiza.
Ia menambahkan, untuk layanan di rest area, Jasa Marga menjaga fasilitas umum seperti toilet dan mushala beroperasi dengan baik dan optimal. "Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika dibutuhkan diskresi untuk melakukan buka tutup rest area dengan melihat kapasitas parkir yang tersedia," katanya. Pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. "Pastikan kendaraan maupun kondisi pengendara dalam keadaan prima, pastikan juga kecukupan BBM dan saldo uang elektronik, pergunakan rest area untuk beristirahat jika lelah berkendara serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas," sebut Faiza Riani.
Antara
June
VOinews.id, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta masyarakat mewaspadai pinjaman online dan judi online menyusul banyaknya kasus pidana yang timbul akibat aktivitas tersebut. Kepala OJK Surakarta Eko Hariyanto pada serah terima jabatan di Solo, Jawa Tengah, Kamis mengatakan terkait dengan pinjaman online ada yang legal dan ilegal. "Yang legal ini berizin dan diawasi oleh OJK. Kami ada standar, berapa maksimum per hari, per minggu, per bulan, per tahun, bunga yang boleh dibebankan kepada nasabah, juga memproteksi nasabah. Kalau terjadi macet, bagaimana mereka penagihannya, harus sopan," katanya. Ia mengatakan sesuai dengan aturan untuk data yang bisa diakses oleh perusahaan pinjaman online ada tiga hal, yakni kamera, mikrofon, dan lokasi.
"Tidak boleh minta kontak rekan kerja keluarga, dan sebagainya. Kalau ilegal biasanya akan begitu, proteksinya seperti itu. Kalau pinjol tersebut legal silahkan mengadukan ke kami, misalnya penagihan tidak sopan," katanya. Sedangkan untuk menangani perusahaan pinjol ilegal, pihaknya bekerja sama dengan 16 kementerian dan lembaga membentuk satgas Pasti atau pemberantasan aktivitas keuangan ilegal. "Dalam hal ini kami sebagai ketua.
Jadi selain menutup, memblokir, di sana ada kepolisian, kejaksaan. Tentu kami sampai ke pidananya jika memang ada unsur pidana," katanya. Sedangkan khusus judi online, pihaknya bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Jadi jika harus dilakukan penutupan, kami langsung koordinasi dengan lembaga jasa keuangan atau perbankan untuk menutupnya. Jadi harus sinergi, perlu edukasi dan literasi bahaya judi online," katanya.
Ia mengatakan edukasi dan literasi tersebut terus dilakukan oleh OJK menyasar ke masyarakat dan perangkat desa melalui edukasi. "Kami terus kolaborasi dengan Satgas Pasti karena memang ini agak sulit karena berbasis teknologi," katanya. Sementara itu, dikatakannya, hingga bulan Mei jumlah pengaduan soal pinjaman online di Solo Raya yang disampaikan secara langsung sebanyak 74. Dari total tersebut, 27 di antaranya perusahaan pinjol legal dan 46 perusahaan ilegal. "Kalau terkait dengan perbankan ada 49 aduan dan tindak penipuan kejahatan keuangan digital sebanyak 43 aduan," katanya.
Antara