September
Dirjen IKP: Tambahan Anggaran Untuk Sosialisasi Makan Siang Gratis
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi menyatakan penambahan anggaran Rp10 miliar untuk sosialisasi program "Makan Siang Bergizi Gratis" Prabowo-Gibran bertujuan memperluas diseminasi informasi dan edukasi publik soal pentingnya konsumsi makanan bergizi.
“Kalau anggaran keseluruhannya mungkin saya perlu cek lagi ya, tidak segitu, Rp10 miliar itu tambahannya ya. Jadi cukup besar dan itu menunjukkan keseriusannya dari Kominfo untuk memastikan agar program makan bergizi ini bisa diterima, dipahami dengan baik oleh publik,” kata Prabu saat acara Ngopi Bareng Media dipress roomKominfo, Jakarta, Jumat.
Dirjen IKP menjelaskan bahwa tambahan Rp10 miliar tersebut akan digunakan untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi baik melalui media sosial maupun secara offline.
Dengan hampir 210 juta pengguna media sosial di Indonesia, pendekatan ini diharapkan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.
Selain itu, sosialisasi juga akan dilakukan melalui penyuluh informasi di daerah guna memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah terluar dan 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terpencil).
“Tetap akan ada desiminasi secara offline, karena kita juga harus menjangkau warga negara yang memang tidak mau akses. Keduanya itu dilakukan juga lewat desiminasi, lewat penyuluh informasi di daerah,” ungkapnya.
Adapun, program “Makan Siang Begizi Gratis” tersebut merupakan prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dan diharapkan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh publik.
Sebelumnya, Kominfo mendapatkan penambahan alokasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10 miliar yang digunakan untuk dukungan “Program Makan Bergizi Gratis”.
Menteri Budi Arie menjelaskan alokasi anggaran itu termasuk dalam dukungan Program Strategis Pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka dengan fokus diseminasi informasi tematik.
Dengan penambahan tersebut, maka Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2025 menjadi Rp7,73 Triliun. Pagu tersebut turun sebanyak 49,09 persen jika dibandingkan Pagu Tahun Angga
ran 2024.
Antara
September
Sekjen KONI Harap PON XXI Lahirkan Atlet Pemecah Rekor Internasional
Written by Akbar
VOInews.id, Deli serdang:Sekretaris Jenderal KONI Pusat Lukman Djajadikusuma berharap Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara bisa melahirkan atlet-atlet yang mampu memecahkan rekor nasional hingga internasional. "Kami harapkan dari PON ini intinya banyaknya pemecahan rekor. Baik itu rekor PON maupun rekor nasional bahkan internasional," kaya Lukman ditemui di sela pertandingan cabang olahraga taekwondo PON XXI di gedung Martial Arts Arena, Kompleks Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis. Menurut Lukman, pencapaian atlet yang mampu memecahkan rekor, baik itu rekor PON, nasional, maupun internasional, merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan suatu event olahraga. Menurutnya, pencapaian semacam itu tidak hanya menunjukkan prestasi individu atlet, tetapi juga menunjukkan kesuksesan penyelenggaraan acara tersebut.
KONI juga berharap agar banyak rekor yang terpecahkan di berbagai cabang olahraga selama PON XXI. Dengan demikian, akan ada dorongan motivasi bagi atlet untuk memberikan performa terbaik mereka, namun tentu dengan sportivitas. "Pemecah rekor ini kami harapkan terjadi di berbagai cabang olahraga. Karena itu merupakan salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan suatu event," ujarnya. Ia mengklaim bahwa ada beberapa rekor cabang olahraga yang dipertandingkan di PON sudah berhasil dipecahkan oleh para atlet.
Meski begitu, dia tidak merinci ataupun menyebutkan cabang olahraga yang telah berhasil memecahkan rekor baru. "Dan ini sudah kita lihat ada beberapa di Aceh dan juga di Sumatera Utara sudah memecahkan rekor-rekor PON," kata Lukman. Baginya, pencapaian rekor juga dapat memperkuat reputasi PON sebagai event olahraga yang berkualitas dan kompetitif. Hal itu juga merupakan indikator bahwa Indonesia terus maju dalam pengembangan olahraga dan atletik. "Apabila adanya pemecahan rekor, sukses, prestasi pasti bisa kita lihat di situ. Artinya atlet itu bisa memberikan yang terbaik," kata Lukman.
Antara
September
Kemenhub: Masih Belum Ada Keputusan Terkait Kenaikan Harga Tiket KRL
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL). "Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
"Masih belum ada, pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya. Kendati demikian Kemenhub mengakui bahwa pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000. "Ada, kajian itu ada sebenarnya, waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-2.000 itu posisinya.Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000," kata Risal. Sebagai informasi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pemberian subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk tiket kereta rel listrik (KRL) Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
Budi mengatakan, memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final. Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir. Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama. Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. Beberapa perbaikan yang dilakukan yakni, salah satunya, dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan.
Antara
September
Barantin Pastikan Tidak Ada Hewan Impor Berbahaya Masuk Indonesia
Written by Akbar
VOInews.id, jakarta: Badan Karantina Indonesia (Barantin) memastikan tidak akan ada produk hewan impor yang terkontaminasi penyakit atau virus berbahaya yang berhasil masuk ke Tanah Air.
Kepala Barantin Sahat M. Panggabean mengatakan bahwa Indonesia memiliki prosedur karantina yang sangat ketat baik untuk hewan ternak, hewan percobaan, hewan liar, dan produk-produk asal hewan lainnya sebelum sampai di masyarakat.
"Pasti. Semua komoditas impor diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan keamanan dan kesehatannya," kata Sahat di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, pemeriksaan dilakukan dalam dua cara, yakni melalui verifikasi kelengkapan dokumen administrasi - akta sertifikasi dari negara asal yang dibawa dari pihak pengirim, hingga uji klinis sampel di laboratorium veteriner balai karantina yang tersebar di Indonesia.
Terkhusus untuk mencegah masuknya penyakit zoonosis yang termasuk di dalamnya MPXV, kata dia, maka pengetatan pemeriksaan produk asal hewan impor itu menjadi fokus utama yang terus dilakukan oleh Barantin bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian.
Di sisi lain, Barantin bersama kementerian/lembaga terkait lainnya juga terus menjalin koordinasi dengan lembaga lintas negara sebagai penguatan upaya pencegahan masuknya virus dan penyakit hewan dari luar negeri.
Sahat mengatakan dengan demikian sampai saat ini hubungan bisnis Indonesia dengan negara importir, seperti Australia -- salah satu pemasok sapi -- berjalan baik dan belum pernah terjadi penolakan produk.
"Keamanan pangan dan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama kami. Prosedurnya ada, pun itu dipatuhi secara ketat, maka kami sampaikan, tidak ada masalah dengan impor," tegasnya.
Antara