October
KKP Dukung Digitalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi Kepada Nelayan
Written by Akbar
VOInews.id, Pemalang:Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan oleh pemerintah. Langkah ini dinilai dapat mencegah terjadinya kebocoran BBM bersubsidi kepada golongan yang tidak berhak. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Lotharia Latif mengatakan digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan BBM bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah. Edukasi dan sosialisasi akan terus pemerintah gencarkan agar para nelayan terbiasa.
“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, (15/10/2024). Latif menerangkan KKP terus berkomitmen untuk dapat terus memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi. “Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi, untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah meresmikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10/2024). Uji coba digitilisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Trian Yunanda, Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap. Peresmian SPBUN ini melibatkan kerjasama yg baik dg Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas dan Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Dengan adanya SPBUN tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kab. Pemalang, Jawa Tengah.
Antara
October
VOInews.id, Jakarta:Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan jaringan gas (jargas) diperlukan sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor LPG dan memperkuat kedaulatan energi nasional. "Jargas ini harus kita buat, kalau tidak nanti impor lagi, impor lagi, impor lagi, lama-lama mati dengan impor kita," kata Bahlil dalam kegiatan Repnas National Conference & Awarding Night, di Jakarta, Senin. Dia menyampaikan, LPG dalam kondisi yang memprihatinkan karena konsumsi nasional mencapai 8 juta ton per tahun. Sedangkan kapasitas produksi hanya mencapai 1,7 juta ton. Dengan kebutuhan sebesar 8 juta ton per tahun, Indonesia hanya mampu memproduksi 1,7 juta ton, sehingga harus mengimpor sekitar 6-7 juta ton setiap tahunnya. "Menyangkut gas, gas itu 8 juta ton per tahun konsumsi kita. Industri LPG kita itu hanya 1,7 juta ton, selebihnya kita impor. Jadi impor kita 6-7 juta ton," ujar Bahlil.
Dengan kondisi itu, Bahlil mengungkapkan bahwa program ke depan yang akan dilakukan adalah segera membangun industri gas untuk kualitas gas yang bisa dikonversi ke LPG C3 atau propanan dan C4 atau butana. Ia mengaku bahwa pihaknya sudah hitung dengan SKK Migas dan Pertamina, dimana kurang lebih sekitar 1,5 juta sampai 2 juta ton yang bisa diproduksi. Sedangkan sisanya akan dipasok melalui Jargas.
"Nah saya kebetulan menganut mazhab kedaulatan harus kita lakukan, berdiri di kaki sendiri untuk mengelola sumber daya alam kita. Itu mazhab saya," tegas Bahlil. Dia menyebutkan bahwa saat ini jaringan gas telah ada di beberapa daerah. Namun, jaringan gas tersebut belum optimal. Salah satunya Jargas di wilayah Jawa Timur yang saat ini baru mencapai 6 persen; Jawa Barat 4 persen, dan di Jawa Tengah baru mencapai 2 persen. "Kenapa? Karena pipanya nggak dibangun. Saya udah minta kepada Menteri Keuangan kemarin, ini pipa-pipa ini kita harus bangun sebagai jalan tol, ini jalan tol supaya apa? Biaya yang kita berikan kepada rakyat untuk membeli gas itu terjangkau," terangnya.
Antara
October
Kemendes: Kerja di Desa Tentukan Keberhasilan Makan Bergizi Gratis
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ivanovich Agusta mengingatkan bahwa kerja-kerja di tingkat desa berperan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. "Ini pekerjaan besar, kegiatan besar, program raksasa, tapi tingkat keberhasilannya tergantung BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), desa, Kadis PMD (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di level lokal.
Jadi ini pekerjaan besar nasional, tapi keberhasilannya tergantung desa dan pemerintah daerah," kata pria yang akrab disapa Ivan itu dalam Webinar BPI bertajuk "BUMDes Pemasok Bahan Pangan Bergizi Nasional", sebagaimana dipantau di Jakarta, Senin. Hal tersebut, kata Ivan, sejalan pula dengan penetapan BUMDes dan koperasi oleh Badan Gizi Nasional sebagai pemasok bahan-bahan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis. Lebih lanjut, Ivan menjelaskan bahwa dalam implementasi program tersebut, terdapat Satuan Pelayanan Gizi.
"Yang kita sering kenal sehari-hari dengan mana dapurnya, itu secara teknis disebut sebagai Satuan Pelayanan Gizi atau untuk ringkasnya SP," ucap dia. Ia mengatakan satuan pelayanan itu akan menyebar ke seluruh desa dan kelurahan dengan skala pelayanan yakni 1 banding 3 ribu jiwa atau 1 Satuan Pelayanan Gizi melayani tiga ribu jiwa yang di dalamnya mencakup siswa dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga SMA, ibu hamil dan menyusui, serta balita. BUMDes dan koperasi, kata Ivan, mengambil peranan penting dalam memasok bahan-bahan pangan di setiap satuan pelayan itu. Selain itu, menurut Ivan, BUMDes di luar bidang pangan dapat pula mengambil peran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dia mengatakan dalam Program Makan Bergizi Gratis, diperlukan pula pihak pengantar sehingga BUMDes yang bergerak di bidang transportasi dapat mengambil peran.
Lalu, juga ada BUMDes yang bergerak di bidang pengolahan sampah dapat mengambil peran mengolah sampah. "Perlu pula BUMDes yang memiliki unit usaha pengelolaan sampah makanan menjadi pupuk organik," ujar dia. Dengan demikian, kata Ivan melanjutkan, Kemendes PDTT berupaya mempersiapkan BUMDes untuk menjalankan peran tersebut mulai dari sekarang dan menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Antara
October
VOInews.id, Jakarta:Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan karya anak bangsa. Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti mengatakan, pembangunan Istana Negara dan juga Istana Garuda yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN, diawali dengan proses design development, yang kemudian dilanjutkan dengan proses pelaksanaan. Dan seluruh tahapan prosesnya merupakan karya dari anak bangsa. “Istana Negara dan Istana Garuda ini adalah karya anak bangsa.
Ini satu-satunya istana di Indonesia yang bukan merupakan peninggalan kolonial Belanda. Untuk desainnya sendiri dilakukan oleh Nyoman Nuarta, untuk furnitur serta desain interiornya digagas oleh pak Rudi Dodo, dan untuk lanskap didesain oleh Pak Yeye,” ujar Diana di Jakarta, Senin. Di samping itu, seluruh material yang digunakan dalam pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda juga dikirim dari berbagai daerah di Indonesia.
“Seluruh material lokal kita bawa ke sini, mulai dari tembaga untuk pintu dan lampu yang berasal dari Boyolali, kemudian ukiran-ukiran dari seluruh Indonesia juga kita terapkan pada beberapa ruangan seperti di Ruang Kredensial yang dimanfaatkan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan. Sehingga pembangunan Istana Negara ini bertemakan kegotongroyongan,” kata Diana. Dia berharap seluruh proses pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda yang telah menerapkan kaidah-kaidah Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), seperti Bangunan Gedung Hijau dan Bangunan Cerdas ini dapat menjadi contoh bagi pengembangan bangunan gedung lainnya di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tidak hanya berperan penting dalam sejarah IKN, tetapi juga berperan penting dalam perkembangan Urban Design Development di Indonesia.
“Istana Negara diharapkan dapat bermanfaat untuk selamanya, sebagai warisan bagi anak cucu bangsa yang akan terus menerus kita kenang,” ujar Diana. Seluruh tahapan pelaksanaan pembangunan Istana Negara dilakukan dalam jangka waktu sekitar 23 bulan, terhitung sejak November 2022 hingga Oktober 2024. Proses pembangunannya memakan waktu sekitar 23 bulan, yang terbagi dalam tahapan perencanaan selama 4 bulan untuk mematangkan struktur, arsitektural, hingga mekanikal elektrikal, dan interior. Untuk kemudian dilanjutkan pelaksanaan pembangunannya oleh kontraktor PT PP - PT. Wijaya Karya KSO. Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, pada Jumat (11/10) sebagai fasilitas kediaman resmi Presiden Indonesia.
Antara