May
(voinews.id)Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi pada Senin (9/5) malam untuk memeriksa kesiapan akomodasi, transportasi, dan layanan kesehatan jamaah haji Indonesia. "Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja,” kata LaNyalla dalam siaran pers Biro Pers, Media, dan Informasi LaNyalla diterima ANTARA di Jakarta, Selasa. Menurut dia, sudah seharusnya Indonesia mengirimkan tenaga formal mengingat besarnya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad pun menyambut kedatangan rombongan DPD RI. Menurut Dubes, pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka mencapai sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.
antara
May
(voinews.id)Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan Pemerintah untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31P/HUM/2022 terkait vaksin halal untuk COVID-19. "Kami meminta Pemerintah melaksanakan putusan MA sebagai cerminan negara hukum dan pelaksanaan good governance. Umat Islam berhak dan wajib diberikan vaksin COVID-19 halal sesuai fatwa halal yang dikeluarkan MUI," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa. Anggota Panitia Kerja (Panja) Vaksin DPR RI itu menyarankan Pemerintah bisa memulai dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Kemudian ditindaklanjuti dengan revisi peraturan di bawahnya termasuk Keputusan Menteri Kesehatan. "Selain putusan hukum ini, Komisi IX sejak awal baik di panja maupun dalam berbagai kesempatan rapat kerja sudah menyampaikan tentang pentingnya vaksin halal COVID-19 ini. Jadi dorongan legislatif dan putusan dari lembaga yudikatif harus dilaksanakan oleh Pemerintah dengan menyediakan vaksin halal yang cukup bagi umat Islam khususnya untuk booster maupun yang belum mendapat dosis pertama atau kedua," kata politisi PKS itu. Penyediaan vaksin halal, kata dia lagi, bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat yang enggan vaksin karena mempertanyakan atau memilih vaksin yang halal. Pada sisi lain, Kurniasih juga mendorong percepatan produksi vaksin Merah Putih, sebab vaksin ini adalah salah satu vaksin COVID-19 yang telah mendapatkan fatwa halal MUI. "Jadi ini justru momentum untuk segera mempercepat produksi vaksin Merah Putih buatan anak bangsa. Selain kebutuhan untuk booster yang mendesak, vaksin Merah Putih juga sudah mendapat fatwa halal dari MUI jadi klop untuk segera menambah pasokan vaksin halal di samping yang sudah ada," kata Kurniasih menegaskan. Kurniasih mengatakan pihaknya akan segera meminta Kemenkes untuk melaksanakan hasil putusan MA tersebut dan menagihnya saat masa sidang sudah dimulai. "Ini salah satu konsern teman-teman di Komisi IX sejak awal, saat ada dorongan dengan putusan MA nanti kita kawal dan pertanyakan saat masa sidang dimulai usai reses. Harus ada progres dan tindakan nyata untuk penyediaan vaksin halal ini," katanya pula.
antaranews
May
Kiriman kedua bantuan obat dan alkes Indonesia tiba di Sri Lanka
Written by Sumarno 
(voinews.id) Kiriman kedua bantuan obat-obatan dan alat kesehatan (alkes) dari Indonesia untuk Sri Lanka telah tiba di Colombo. Kedutaan Besar RI Colombo dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin menyebutakan, pengiriman tahap kedua bantuan obat-obatan esensial dan alkes dari Indonesia tersebut telah tiba di bandara internasional Sri Lanka, Bandaranaike International Airport (BIA) di Katunayake Minggu (8/5). Pengiriman bantuan kedua itu menurut KBRI Colombo, melengkapi bantuan kemanusiaan dari Indonesia untuk Sri Lanka dengan total sebesar 3,1 ton atau senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat, setara 23,24 miliar rupiah.
Sebelumnya bantuan secara keseluruhan telah diserahkan secara simbolis pada Kamis (28/4) oleh Duta Besar RI untuk Sri Lanka Dewi Gustina Tobing kepada Menteri Kesehatan Sri Lanka Channa Jayasumana, yang didampingi oleh Perwakilan WHO untuk Sri Lanka Alaka Singh. antara
May
DPR: Kebijakan kelautan perlu fokus penambahan armada kapal perikanan
Written by Sumarno 
(voinews.id) Anggota Komisi IV (empat) Dewan Perwakilan Rakyat RI, Hermanto menyatakan kebijakan sektor kelautan di Indonesia perlu fokus dalam penambahan armada kapal perikanan, terutama setelah peristiwa terbakarnya puluhan kapal ikan di Pelabuhan Wijayapura, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Hermanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin mengatakan, saat ini masih dibutuhkan banyak tambahan kapal perikanan tangkap dan teknologi modern untuk nelayan dalam negeri agar dapat meraih berkah luasnya wilayah laut Indonesia. Menurut Hermanto lahan pertanian di daratan semakin menyempit maka sektor kelautan menjadi andalan penopang ekonomi pangan Indonesia pada masa mendatang. antara