14
May

 

(voinews.id) Presiden Joko Widodo menyampaikan potensi ekonomi digital Indonesia dan keseriusan dalam upaya pengembangan yang adil dan bermanfaat bagi semua di hadapan para pengusaha Amerika Serikat. Dalam pertemuan yang menjadi bagian agenda Konferensi Tingkat Tinggi AS-ASEAN di Washington DC, Presiden mengatakan ekonomi digital Indonesia diprediksi mencapai 146 miliar dolar AS atau sekitara 2.132 triliun rupiah. Presiden Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat mengatakan  di Asia Tenggara nilai ekonomi digital diprediksi mencapai 330 miliar dolar AS pada tahun 2025 dan di Indonesia ekonomi digital tumbuh 20 persen per tahun.

Presiden Jokowi juga mengungkapkan iklim ekonomi digital di Indonesia saat ini memiliki 2.346 perusahaan rintisan (start-up) atau terbanyak kelima di dunia. Di antara jumlah tersebut, Indonesia memiliki dua startup yang kini telah mencapai status decacorn atau valuasi setara 10 miliar dolar AS dan delapan lainnya yang sudah menjadi unicorn atau valuasi hingga 1 miliar dolar AS. Oleh karena itu Presiden Jokowi  menyampaikan undangan terbuka kepada para pebisnis AS berkontribusi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. antara

13
May

(voinews.id)Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Side Event Presidensi G20 yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat, mengatakan keuangan inklusif merupakan salah satu pilar dalam strategi pertumbuhan dan pemulihan ekonomi nasional.

Maka dari itu, Pemerintah Indonesia akan terus gencar melakukan berbagai inisiatif program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat.

"Pemerintah Indonesia mengapresiasi Global Partnership for Financial Inclusion yang telah mengkoordinasikan rencana aksi inklusi keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara G20," kata Airlangga.


Presidensi G20 Indonesia, lanjut dia, akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema recover together, recover stronger dengan semangat untuk pulih bersama, serta berperan untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi yang lebih kuat, tangguh, dan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.

Dengan begitu, G20 harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang mendorong kolaborasi dan inovasi Indonesia sebagai presidensi dengan komitmen agar bisa menghasilkan aksi konkrit yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia.

Salah satu hasil konkrit yang diharapkan adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, yang menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital.

"Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak baik antarpemangku kepentingan dalam negeri maupun kerja sama dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif," tegasnya.


Airlangga pun berterima kasih atas kolaborasi yang solid dari seluruh pemangku kepentingan khususnya kementerian dan lembaga Anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Bank Pembangunan Asia, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, asosiasi, dan mitra keuangan inklusif lainnya.

Selain itu, ia berharap koordinasi global Initiative yang mendukung inklusi keuangan harus terus dipertahankan dan diperkuat dengan meningkatkan kesadaran negara-negara anggota G20.

 

antara

13
May


(voinews.id)Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) tidak memengaruhi stok ternak untuk perayaan Idul Adha 2022 karena secara nasional sangat mencukupi.

“Mengacu pada data nasional tahun lalu, populasi sapi potong mencapai 18 juta, kerbau 1,2 juta, kambing 19,2 juta, dan domba 17,9 juta ekor,” kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri pada keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat.

Melihat data ini, Kuntoro menilai stok untuk pasokan hewan kurban tahun ini dinilai aman. Apalagi bila bercermin pada penyelenggaraan kurban tahun 2021, total penyembelihan hewan kurban saat itu hanya sebanyak 1,7 juta ekor yang terdiri dari 609,5 ribu ekor sapi, 14,2 ribu ekor kerbau, 281,3 ribu ekor kambing, dan 750,6 ribu ekor domba.

 

antara

13
May

(voinews.id)Deputi I Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Iskandar Simorangkir menilai perluasan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) akan mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia.

"Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan ekonomi," ujar Iskandar dalam Side Event Presidensi G20: Seminar Sinergi Membangun UMKM Tangguh Pasca Pandemi yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.

Dengan demikian, kata dia, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian kian gencar melakukan berbagai inisiatif guna mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat, salah satunya adalah pelaku UMK.

Iskandar menuturkan pertumbuhan yang inklusif, periodik, people center, serta ramah lingkungan, dan berkelanjutan, menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20.

Dengan semangat untuk pulih bersama, Presidensi G20 Indonesia memiliki peran yang strategi untuk mendorong pemulihan ekonomi yang lebih kuat pasca pandemi, tangguh, dan siap menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah telah memperluas akses keuangan kepada masyarakat dengan memperkuat koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.

Ia menyebutkan sasaran tersebut meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMK, dan lima kelompok masyarakat lintas sektor, yakni pelajar atau mahasiswa pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial ,serta masyarakat di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

"Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari 81,4 persen pada tahun 2020 menjadi 83,6 persen pada tahun 2021," ucap dia.

Maka dari itu ia menekankan percepatan inklusi keuangan di Indonesia memerlukan koordinasi dan sinergi yang solid dengan seluruh pihak.

 

antara