VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(Voinews.id)Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan lagi proyek prioritas, melainkan super prioritas yang membutuhkan kerja luar biasa ekstra dari berbagai instansi. "Pembangunan dan pemindahan IKN ini sebuah perjuangan untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pekerjaan rumit dan waktunya sangat panjang, 5-20 tahun,” kata Moeldoko saat memimpin Rapat Koordinasi Pemantauan Pembangunan Infrastruktur dan Strategi Komunikasi IKN di Jakarta, Jumat, sebagaimana siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Moeldoko, pembangunan IKN membutuhkan perencanaan dan eksekusi yang detail, yang dibarengi dengan pengawasan intensif serta komunikasi publik yang partisipatif. Rapat koordinasi ini merupakan langkah awal Kantor Staf Presiden (KSP) bersama kementerian/lembaga dan Otorita IKN untuk memastikan pengawalan pembangunan IKN tahap pertama. Moeldoko menyampaikan KSP melalui Kedeputian I sudah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev), serta koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempercepat pembangunan IKN tahap pertama. Hasil dari evaluasi itu, lanjut Moeldoko, dalam waktu dekat akan segera dilakukan pembangunan infrastruktur seperti jalan baru dan preservasi jalan termasuk akses menuju wilayah IKN. Kemudian pembangunan jalur pasokan air baku, drainase, sarana pengendalian banjir, pembangunan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pendukungnya, terutama Istana Negara, kantor kementerian koordinator dan kementerian/lembaga, hingga pembangunan sumbu kebangsaan. “Di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, akan dilakukan pelepasan kawasan hutan dan rehabilitasi lubang tambang di kawasan IKN. Ini titik krusial dalam persiapan pembangunan selain pembangunan persemaian Mentawir,” kata Moeldoko. Menurut Moeldoko, hasil monitoring dan evaluasi KSP bersama kementerian/lembaga itu akan masuk dalam rencana aksi pembangunan IKN tahap pertama, yang akan difinalisasi pada April 2022. Rencana aksi itu, tambahnya, akan diawali dengan penerbitan aturan turunan prioritas UU IKN, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. “Kita harapkan peraturan turunan UU IKN prioritas sudah dapat terbit, sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan basis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Mantan Panglima TNI itu. Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara Dhony Rahajoe, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan perwakilan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

antara

(voinews.id)Pemerintah akan terus berupaya mengawasi dan mengendalikan penjualan solar subsidi dengan mengambil langkah tegas kepada siapapun yang menyelewengkan penggunaan bahan bakar minyak tersebut.

"Kami akan mendisiplinkan itu, terutama truk-truk dari perusahaan tambang. Melalui Direktorat Mineral dan Batubara, kami juga akan mengimbau mereka untuk tidak menggunakan BBM subsidi, jika tidak dihiraukan akan kami berikan tindakan tegas," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat.

Pada Kamis (7/4/2022), Menteri Arifin bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati melakukan inspeksi mendadak ke sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan guna memantau ketersediaan pasokan dan distribusi BBM di wilayah pertambangan dan perkebunan tersebut.

Pemerintah mempunyai beberapa tindakan tegas untuk menjerat setiap pelaku penyelewengan solar subsidi mulai dari penghentian operasi hingga pidana.

Dalam upaya menjamin ketersediaan solar subsidi dan penyalurannya tepat sasaran, PT Pertamina (Persero) juga akan membagikan dan mewajibkan pembelian solar subsidi dengan kartu kendali.

Kartu itu akan digunakan untuk mencatat pembelian solar bersubsidi. Pada kartu kendali tersebut tercantum nomor polisi kendaraan dan jenis kendaraan.

Petugas akan mencatat jenis kendaraan, nomor polisi, serta jumlah pembelian solar bersubsidi yang dilakukan konsumen di SPBU.

Langkah lain yang ditempuh adalah melakukan pengaturan jam pelayanan solar bersubsidi di SPBU serta pelarangan adanya antrean sebelum jam pelayanan.

Menurut dia, bila terdapat penyelewengan solar bersubsidi, maka penertiban pelaku penyelewengan akan ditindak secara tegas oleh pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan dan akan memberikan sanksi kepada operator maupun penyalur.

Upaya lainnya adalah melakukan monitoring stok BBM melalui command center, koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan penegak hukum dan pemerintah daerah.

Pertamina juga telah membentuk satgas RaFi (Ramadhan & Idul Fitri) dan menyiapkan berbagai layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motorist, SPBU kantong dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik saat Lebaran.

Menteri Arifin memastikan BBM subsidi cukup saat Ramadhan dan Idul Fitri serta memberi sinyal penambahan kuota hingga 10 persen sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap permintaan yang meningkat karena kegiatan ekonomi yang juga meningkat.

Ia menekankan untuk meningkatkan pengawasan langsung guna mencegah kelangkaan, antrean, hingga potensi penyalahgunaan.

antara