April
(voinews.id) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk utama ke Indonesia Februari 2022 mencapai 18.500 kunjungan atau mengalami peningkatan baik dibandingkan Januari 2022 maupun pada periode yang sama tahun lalu. Margo Yuwono saat konferensi pers virtual di Jakarta Jumat mengatakan, perkembangan wisman mancanegara pada Februari 2022 naik 21,91 persen jika dibandingkan Januari 2022.
Bahkan kalau dibandingkan periode yang saya di tahun 2021 angkanya meningkat 151,98 persen. Margo Yuwono menegaskan, secara kumulatif, jumlah kunjungan wisman selama Januari-Februari 2022 sejumlah 33.593 kunjungan. Angka tersebut meningkat 259,59 persen jika dibandingkan periode yang sama di 2021, di mana saat itu jumlah wisman yang datang ke Indonesia mencapai 9.342 kunjungan. antara
April
RI-Malaysia mulai bahas kerja sama penanganan penyelundupan manusia
Written by Sumarno 
(voinews.id) Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia dan Malaysia sepakat memulai pembahasan kerja sama penanganan penyelundupan manusia sebagai salah satu hasil pertemuan dengan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang berkunjung ke Istana Merdeka Jakarta Jumat. Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Ismail Sabri selepas pertemuan, disimak melalui kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden Jumat mengatakan, kerja sama tersebut akan mencakup urusan penegakan hukum kedua negara dalam penanganan kasus-kasus penyelundupan manusia.
Presiden menegaskan, secara khusus pertemuan kali ini juga telah menghasilkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Menurut Presiden, pekerja migran Indonesia telah berkontribusi besar bagi pembangunan ekonomi di Malaysia. Sementara itu Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Ismail Sabri mengatakan, sebagai negara tetangga Malaysia menghargai kontribusi pekerja migran Indonesia terhadap pembangunan ekonomi dan kehidupan rakyat Malaysia. antara
April
RI-Australia sepakati program pemberantasan penangkapan ikan ilegal
Written by Sumarno 
(voinews.id) Indonesia dan Australia menyepakati program pengembangan mata pencaharian alternative, kerja sama pengawasan dan penegakan hokum, serta Public Information Campaign (PIC) untuk mengatasi maraknya pelanggaran penangkapan ikan oleh nelayan Indonesia di wilayah perairan Australia.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin dalam siaran pers di Jakarta Jumat mengatakan, program-program tersebut adalah kombinasi pendekatan pencegahan dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera agar nelayan tidak masuk secara ilegal ke perairan Australia. Selain itu pendekatan peningkatan perekonomian nelayan akan didorong melalui mata pencaharian alternative. antara
April
Pengelolaan minyak goreng perlu masuk tupoksi Badan Pangan Nasional
Written by Akbar
(Voinews.id)Anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam menilai pengelolaan minyak goreng perlu dimasukkan ke dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA).
Menurut dia, selama ini komoditas yang masuk ke dalam tupoksi Badan Pangan Nasional hanya pengelolaan beras, jagung, kedelai, daging ayam/unggas, daging sapi/kerbau, telur ayam, bawang putih dan bawang merah.
“Pertama pasti harus ada peraturan presiden (perpres) atau revisi Perpres yang memerintahkan minyak goreng menjadi urusan Badan Pangan Nasional. Minyak goreng itu kan bagian dari bahan pokok seperti beras, jagung, kedelai, dan lainnya,” ujar Ibnu dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Persoalan minyak goreng yang terjadi saat ini karena minyak goreng di Indonesia dari hulu hingga hilirnya yang mengelola adalah pihak swasta.
Untuk itu pemerintah perlu membuat pabrik minyak goreng sendiri dengan menunjuk salah satu BUMN, seperti ID Food. Dengan adanya perusahaan minyak goreng di BUMN ini diharapkan pemerintah akan dapat lebih mengontrol permasalahan minyak goreng.
“Kalau ada perusahaan BUMN yang memproduksi minyak, itu kan nantinya dapat menjadi buffer stockbagi pemerintah. Misalnya kalau sedang dalam menjelang langka, itu kan bisa perusahaan BUMN ini dalam hal ini pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” kata Ibnu.
Kemudian untuk mengenai kesiapan pemerintah mengenai stok pangan menjelang lebaran, legislator tersebut menyampaikan bahwa pemerintah telah mengatakan ketersediaan pangan menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri saat ini cukup. Dengan demikian DPR sebagai pengawas akan mengawasi nanti mengenai realitasnya di lapangan.
Sebelumnya Badan Pangan Nasional bersama holdingBUMN Pangan ID FOOD siap mengamankan ketersediaan 9 bahan pangan strategis menjelang Ramadhan serta Idul Fitri.antaranews