VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id) Sustainable Finance Working Group (SFWG) G20 mendorong penguatan sinergi sektor publik dan swasta dalam rangka meningkatkan keuangan berkelanjutan untuk memenuhi tujuan Agenda 2030 dan Perjanjian Paris. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Wempi Saputra di Jakarta, Sabtu menyoroti peran sektor swasta dalam memobilisasi keuangan berkelanjutan yang terjangkau mengingat keterbatasan kapasitas fiskal dalam krisis global saat ini. Kapasitas fiskal negara-negara dalam krisis global saat ini sedang berlangsung terbatas. Salah satu upaya memobilisasi peran swasta dilakukan melalui Forum G20 Sustainable Finance Private Sector Roundtable.

Dalam forum ini sektor swasta berbagi pemikiran tentang praktik sukarela untuk membantu lembaga keuangan atau financial institution membangun dan memenuhi rencana transisi serta menciptakan lingkungan pendukung yang lebih luas. Selain itu sektor swasta dan publik juga membahas alat dan kebijakan untuk meningkatkan akses Usaha Kecil Menengah (UKM) ke instrumen keuangan berkelanjutan. Antara

(voinews.id)Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta momen mudik jelang Lebaran dimanfaatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk unggulan di daerah tujuan masing-masing.

“Salah satunya melalui pemanfaatan kawasan rest areayang menjadi lokasi favorit pemudik ketika beristirahat dalam perjalanan ke kampung halaman,” katanya saat mengunjungi Rest Area KM 39A Ruas Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2021 tentang Jalan Tol, lanjutnya, pengusaha jalan tol diwajibkan mengalokasikan minimal 30 persen lahan mereka di rest area untuk pelaku UMKM.

Untuk memperkuat ekosistem usaha bagi pelaku UMKM agar semakin maju, pemerintah juga mewajibkan bandara, stasiun, dan area publik memberikan afirmasi pemanfaatan 30 persen infrastruktur publik kepada sektor tersebut.

“Seperti Bazar Mudik Lebaran 2022 ini di Rest Area 39A di Bekasi, Jawa Barat dan akan dilaksanakan juga di Rest Area 360A dan 456A di Provinsi Jawa Tengah,” ucap Menkop.

Dukungan terhadap penguatan UMKM juga diberikan melalui aturan yang mengharuskan pemerintah pusat dan daerah membelanjakan 40 persen pengadaan barang dan jasa untuk produk buatan UMKM lokal.

“Saya juga sudah minta diatur lahan untuk UMKM, tapi harga sewa juga jangan kemahalan. Aturan 30 persen itu juga termasuk dihitung biaya sewa yang kompetitif," kata Teten.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pula UMKM untuk memperhatikan kemasan dari produk oleh-oleh yang dijual selama masa mudik mengingat barang tersebut menjadi buruan pemudik.

"Oleh-oleh ini jangan dianggap enteng, ia punya potensi penjualan yang sangat besar dan menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Orang kalau mudik pasti yang dicari oleh-oleh khas daerahnya bukan yang lain, jadi saya juga meminta pemerintah daerah atau dinas setempat membantu UMKM dalam mengemas produknya agar menarik," ungkapnya.

antaranews