April
Epidemiolog: PeduliLindungi harus teliti sinkronkan data vaksinasi
Written by Akbar
(voinews.id)Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menekankan Aplikasi PeduliLindungi harus lebih teliti dalam menyinkronkan data vaksinasi para pemudik.
“Sistemnya belum cukup mampu memanaj itu, saya sudah lakukan tahapan dan kontak langsung DTO itu sampai minggu keempat berarti, masuk minggu keempat saya di Indonesia ya belum bisa,” katanya melalui pesan suara yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia mengaku sudah mendapatkan lima dosis vaksin, dengan rincian tiga kali di Australia dan dua kali di Indonesia.
Sebanyak tiga dosis yang dirinya dapatkan di Australia itu, tidak dapat terdata di dalam Aplikasi PeduliLindungi. Berbagai upaya sudah dilakukan, baik menghubungi petugas maupun memasukkan data-data yang diminta sesuai prosedur.
“Tiga dosis sebelumnya di Australia tidak bisa masuk ke PeduliLindungi. Jadi status di Indonesia, saya baru divaksin dua dosis. Ini menunjukkan di samping PeduliLindungi punya manfaat, dia masih punya keterbatasan,” ucap Dicky.
Namun, data tersebut tak kunjung muncul di tampilan aplikasinya. Guna mencegah munculnya warna merah yang mengartikan belum divaksin pada aplikasi itu, maka dirinya mengulang dua dosis vaksin.
“Ini adalah solusi yang akhirnya saya ambil supaya PeduliLindung saya tidak merah. Sejauh ini data dosis empat banyak negara lain sudah lakukan yang efektif,” kata dia.
Menurut Dicky, pemerintah harus mencari cara agar data-data di PeduliLindungi dapat terintegrasi dan tersinkronkan dengan baik. Sebab, apabila terus diabaikan, masalah itu akan terus merugikan banyak orang, utamanya pemudik yang melakukan perjalanan antarnegara.
Untuk KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang dirasakan, Dicky mengaku hanya merasakan demam dan nyeri dalam waktu yang pendek. Meski sudah mendapatkan lima dosis vaksin, tidak ada efek berat yang dirasakan.
“Saya sampaikan pengalaman saya ini karena untuk membuktikan saya sudah sampaikan ke pemerintah bahwa PeduliLindungi. Petugas di lapangan tidak tahu dan tidak mengerti, kalau tidak ada 'booster' (penguat) ya saya harus mencari solusi bagi saya juga begitu.
antaranews
April
Presiden perintahkan tingkatkan produktivitas sektor pangan dan energi
Written by Akbar
(voinews.id)Presiden Joko Widodo memerintahkan peningkatan produktivitas di sektor pangan dan energi karena keduanya menjadi bidang yang kritis pada masa depan.
"Ketiga, tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Ke depan 'problem' dunia ada dua, pangan dan energi. Ini yang sangat kritis di dua hal ini," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional tahun 2022 yang juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Suharso Manoarfa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan pejabat terkait lainnya.
"Dan kita memiliki kekuatan di sini. Oleh sebab itu tingkatkan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi, lakukan secara fokus dengan skala yang masif dikawal, dimonitor, agar betul-betul berjalan," tambah Presiden.
Presiden Jokowi juga meminta agar ada peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.
"Ini akan jadi rebutan antarnegara. Kalau pelayanan perizinan kita belum cepat, di pusat maupun di daerah, segera sederhanakan dan percepat, layani segala yang berkaitan dengan investasi," ungkap Presiden.
Presiden menyebut kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus mencari sumber pembiayaan alternatif.
"Kita tidak bisa lagi bergantung pada APBN dan APBD, hati-hati mengenai hal ini. Oleh sebab itu kita harus kreatif mencari sumber-sumber pendanaan baru yang inovatif, dengan terus meningkatkan daya tarik dan investasi," tambah Presiden.
Presiden Jokowi mengakui pada 2022 dan 2023 Indonesia akan menghadapi situasi yang tidak mudah serta situasi ekonomi dan politik global yang mengalami gejolak dan penuh ketidakpastian.
"Pandemi belum sepenuhnya berakhir, beberapa negara masih bergulat menekan penyebaran COVID-19 bahkan masih melakukan 'lockdown', kemudian terjadi gangguan 'supply chain' yang dampaknya ke mana-mana," ungkap Presiden.
Apalagi menurut Presiden Jokowi, dunia dihantam perang antara Rusia dan Ukraina yang memunculkan krisis energi dan krisis pangan.
"Dan akhirnya inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global juga akan mengalami perlambatan," tambah Presiden
antaranews
April
Anggota DPR desak Kemenkes segera laksanakan putusan MA terkait Vaksin halal
Written by Akbar
(voinews.id)Anggota Komisi IX DPR Yahya Zaini mendesak pemerintah segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penggunaan vaksin halal untuk vaksinasi penguat atau booster.
"Komisi IX DPR RI dapat mendesak Kemenkes untuk segera melaksanakan putusan MA tersebut," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Menurut Yahya, pihaknya merasa khawatir jika pemerintah tidak segera melaksanakan putusan MA itu, maka akan mendatangkan gelombang protes dari masyarakat. Alasannya, putusan itu bersifat final dan mengikat.
Ia meminta agar pemerintah segera menghitung ulang kebutuhan vaksin dan segera membeli vaksin halal. Yahya menerangkan seharusnya vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal karena hingga saat ini sudah ada 2 (dua) vaksin halal yang mendapat sertifikat halal dari MUI dan izin EUA dari BPOM, yaitu Sinovac dan Zifivax.
"Seharusnya untuk vaksin booster sudah menggunakan vaksin halal," ujarnya.
Yahya mengatakan Komisi IX DPR dapat segera memanggil Kementerian Kesehatan untuk dimintai penjelasan terkait dengan putusan MA tersebut.
Sebelumnya, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mendesak pemerintah untuk menyediakan vaksin halal pascakeluarnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 31 P/HUM/2022.
Sebagaimana dalam amar putusan Nomor 31 P/HUM/2022 Mahkamah Agung RI menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
“Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia,” bunyi salinan putusan MA itu.
Selain itu MA menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019/COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”
antaranews
April
(voinews.id)Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengimbau pesantren memperluas jangkauan kemitraan, guna mendorong pemberdayaan ekonomi umat, khususnya para santri.
Imbauan itu disampaikan Wapres saat menerima pengurus Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kediaman Wapres Jl. Diponegoro Jakarta, Rabu (27/4), sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.
“Saya mendorong pemberdayaan ekonomi umat, terutama pesantren. Saya melihat Al-Ittifaq harus terus dikembangkan. Jangkauan kemitraan pesantren harus diperluas," jelas Wapres.
Menurut Wapres, pesantren dapat memperluas pola kemitraan dengan berbagai lembaga, seperti badan usaha atau lembaga pendidikan tinggi.
“Banyak yang bisa diberdayakan, berbagai kemitraan dengan lembaga, BUMN, BUMD, dengan berbagai lembaga mungkin juga dengan perguruan tinggi, supaya mendapat feedback," ujar Wapres.
Wapres juga mengimbau pesantren mengembangkan model pemberdayaan umat sesuai dengan karakter masing-masing daerah.
Wapres menyampaikan pemerintah terus mendorong upaya pemberdayaan pesantren melalui penguatan Lembaga Pengelola Dana Bergulir di bawah Kementerian Koperasi dan UKM.
Pada kesempatan tersebut pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittifaq K.H. Dandan Mudawarulfallah menyampaikan selain mengajarkan pendidikan agama, pesantrennya turut membekali para santri dengan ilmu pengetahuan agribisnis, agar para santri mempunyai kemampuan tambahan.
Sementara Ketua Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq Agus Setia Irawan menyampaikan sejauh ini pihaknya telah menjalin kemitraan dengan pondok pesantren lain, dan saling bertukar ilmu.
Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Kampung Ciburial, Rancabali, Bandung, Jawa Barat, didirikan 1 Februari 1934 oleh K.H. Mansyur.
Pada akhir Maret lalu Wapres menyambangi Pondok Pesantren tersebut guna meninjau kegiatan agribisnis yang berlangsung di sana.
antaranews