June
PUPR: Kantor Kemenko 1 di IKN Untuk Akomodasi Petugas Upacara HUT RI
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) digunakan untuk akomodasi petugas upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI. “Kantor Kemenko 1 akan menampung petugas upacara 17 Agustus di IKN. Kantor Kemenko 1 akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024 yang akan diselenggarakan di IKN,” ujar Basuki di Jakarta, Selasa.
Untuk menambah kenyamanan para petugas upacara, Menteri Basuki meminta untuk ditambahkan kamar mandi temporer di setiap lantai sebab hanya terdapat 6 kamar mandi permanen di setiap lantai. “Kami akan siapkan 10 kamar mandi portable di setiap lantai. Walaupun hanya menginap di sini satu dua hari tapi kan orang butuh mandi. Kamar mandi portable yang penting bersih, air sudah masuk tidak perlu pakai tanki lagi,” ujar Basuki.
Kantor Kemenko 1 yang akan digunakan sebagai akomodasi petugas upacara adalah Tower 1 lantai 1-3 yang ditargetkan rampung pada 7 Juli 2024. Kantor Kemenko 1 terdiri dari 4 tower di mana setiap tower terdiri dari 6 lantai dan 1 lantai semi basement yang dilengkapi dengan lift panoramik. Saat ini progres pembangunan secara keseluruhan mencapai 78,9 persen. Kantor Kemenko 1 dapat menampung total 1.345 ASN yang terdiri dari menteri, jajaran eselon 1 dan 2, ASN dan staf.
Pekerjaan Kantor Kemenko 1 dimulai pada 30 Desember 2022 dengan nilai kontrak Rp745,7 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan perencanaan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan MEP, pekerjaan interior, pekerjaan lanskap, pekerjaan kawasan dan pencapaian Bangunan Gedung Hijau dengan kriteria utama.
Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni berharap ke depan Kantor Kemenko 1 dapat menjadi tempat yang nyaman bagi ASN untuk bekerja. “Insya Allah kantor ini akan menjadi kantor Kementerian yang nyaman dan produktif untuk bekerja,” ujar Raja Juli Antoni.
ANtara
June
Polri Luncurkan Digitalisasi Layanan Untuk Percepat Perizinan Acara
Written by Akbar
VOinews.id- Polri meluncurkan digitalisasi layanan perizinan penyelenggaraan acara dalam rangka untuk mempercepat proses birokrasi dalam pengajuan perizinan acara. Layanan yang digagas Polri dengan berkolaborasi bersama Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu Kemenko Marves, Kemenpan RB, Kemenparekraf, Kementerian Investasi, Kemenkeu, Kemenkominfo, dan Kementerian BUMN itu, diresmikan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Senin di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan, layanan ini merupakan bagian dari sistem online single submission (OSS). Dengan adanya integrasi perizinan secara digital ini, masyarakat dapat mengakses layanan perizinan penyelenggaraan acara olahraga, musik, dan lain-lain di mana saja dan kapan saja. Ia juga mengatakan, layanan ini menjadikan proses pengajuan perizinan penyelenggaraan acara tidak perlu lagi berbelit-belit. Dari sebelumnya pengajuan perizinan memakan waktu 14 hari, saat ini penyelenggara hanya perlu melengkapi dokumen persyaratan secara daring.
“Hal ini sejalan dengan kebijakan transformasi digital Indonesia dan juga tren global yang berkembang secara digital. Untuk itu, Polri terus beradaptasi untuk menjamin penyelenggaraan event yang mudah dan berstandar internasional. Kami berharap industri kreatif dapat segera beradaptasi dari pengajuan secara offline menjadi pengajuan secara online,” kata dia. Ia menyebut, saat ini digitalisasi layanan penyelenggaraan acara telah diberlakukan di tujuh venue di DKI Jakarta dan Banten.
Tujuh lokasi itu adalah seluruh kawasan Gelora Bung Karno, JIEXPO Kemayoran, Jakarta Convention Center (JCC), Beach City International Stadium (BCIS) Ancol, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), dan Community Park PIK 2. Polri juga telah melakukan risk assesment untuk menjamin kelayakan dan keamanan di seluruh tempat tersebut.
“Ke depannya Polri siap menerapkan perizinan online di kota-kota besar lain di Indonesia, seperti Medan, Bogor, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Denpasar, Surabaya, dan juga provinsi-provinsi lainnya,” ujarnya. Ia berharap, melalui layanan ini, industri kreatif di Indonesia bisa semakin berkembang, bertumbuh, dan memberikan manfaat serta kontribusi bagi masyarakat dan pemerintah. “Kami menyadari masih terdapat ruang untuk terus meningkatkan layanan digital ini.
Oleh karena itu, kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada para pelaku industri kreatif untuk memberikan kritik dan saran sebagai bentuk komitmen kami bersama untuk terus mendukung dan membangun industri kreatif Indonesia,” kata dia. Sementara itu, Ketua Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI) Dino Hamid menyampaikan apresiasinya terhadap digitalisasi layanan perizinan ini.
“Harapannya dengan OSS satu pintu ini dapat meningkatkan lagi karya-karya kami secara domestik maupun internasional yang dapat meningkatkan value ekonomi dan ekosistem kami,” ucapnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Ariotedjo, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.
Antara
June
Kemenperin: Roadmap Sawit Indonesia Emas 2045 Tekankan Keberlanjutan
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:- Kementerian Perindustrian mengatakan peta jalan (roadmap) sawit Indonesia emas 2045 yang kini tengah disusun pihaknya, berfokus pada keberlanjutan, sehingga bisa memacu sektor ini dalam pemajuan ekonomi nasional. "Kata kuncinya adalah pengembangan sektor industri yang berkelanjutan/sustainable dan mampu tertelusur/ treaceable sebagai prasyarat penerimaan produk hilir kelapa sawit di pasar global,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya konsisten dalam mengembangkan industri kelapa sawit nasional. Itu karena sektor ini tercatat menjadi tumpuan pekerjaan bagi 4,2 juta orang, menghidupi 20,8 juta jiwa masyarakat Indonesia, serta menyumbang devisa negara Rp750 triliun per tahun, khususnya dari ekspor produk hilir yang bernilai tambah tinggi. "Nilai ekonomi sektor kelapa sawit hulu – hilir nasional sendiri mencapai lebih dari Rp750 triliun per tahun, setara dengan 3,5 persen Produk Domestik Bruto/PDB nasional tahun 2023 yang mencapai Rp20.892 triliun,” katanya. Lebih lanjut, menurut dia, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kemenperin telah menetapkan kebijakan hilirisasi industri kelapa sawit sebagai prioritas nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.
74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional 2020-2024. Upaya pemajuan hilirisasi sawit terlihat dalam 10 tahun terakhir dengan cara memfasilitasi investasi baru atau perluasan pabrik pengolahan kelapa sawit melalui insentif fiskal maupun non-fiskal, serta memberikan disinsentif berupa tarif pungutan ekspor bea keluar yang diperuntukkan untuk penumbuhan populasi industri hilir di dalam negeri. Putu Juli menyampaikan dalam perjalanan penyusunan roadmap itu juga Kemenperin telah berhasil menormalisasi tata kelola produksi distribusi ekspor minyak goreng (RBD Palm Olein) pada masa outbreak pada akhir tahun 2021 sampai dengan tahun 2022.
"Kemenperin telah mengoperasikan Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) sebagai platform pengendalian pasokan dan harga minyak goreng beserta bahan bakunya lingkup nasional dan memdukung proses pengambilan keputusan secara realtime, responsif, transparan, dan berbasis peran serta masyarakat secara massif," kata dia.
Antara
June
VOinews.id, jakarta: Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Filianingsih Hendarta mengatakan keamanan transaksi menggunakan QRIS merupakan tanggung jawab bersama. "Keamanan QRIS itu tanggung jawab bersama. Jadi kalau kita lihat QRIS itu kita buat sudah ada standar nasional. QRIS itu sudah kita lengkapi dengan fitur keamanan yang mengacu pada international best practices," kata Filianingsih dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur BI Bulan Juni 2024 di Jakarta, Kamis. Ia menuturkan BI, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan juga pelaku industri, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), sudah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan keamanan transaksi QRIS kepada para merchant.
"Kenapa ini tanggung jawab bersama, artinya dari sisi pedagangnya, dari merchantnya itu harus memastikan bahwa QRIS itu dalam pengawasannya, barcodenya itu ada dalam pengawasannya," ujarnya. Filianingsih menekankan barcode QRIS harus berada dalam jangkauan pengawasan para merchant. Para merchant juga harus memastikan adanya notifikasi transaksi pembayaran berhasil, yang diterima melalui telepon genggam.
"Jangan barcode-nya itu ditaruh di sembarang tempat, jadi dia harus mengawasi kalau pembelinya itu benar-benar men-scan QRIS yang benar-benar ada di depan dia," ujarnya. Selanjutnya, ada tanggung jawab dari pembeli, yakni harus memastikan bahwa QRIS yang dipindai (scan) itu benar sesuai dengan tujuan transaksi.
Ia menekankan rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang memiliki tujuan pembayaran di Indonesia. Dalam sistem pembayaran, BI menyediakan dua cara, yakni tunai dan nontunai. Sementara itu, BI dan ASPI selalu melakukan pengawasan terhadap PJP QRIS dan juga terhadap perlindungan konsumen.
Antara