July
Mahasiswa Unhas Inisiasi Budidaya Padi Apung Perkuat Ketahanan Pangan
Written by Akbar
VOInews.id, Makassar:Mahasiswa Universitas Hasanuddin (Unhas) yang tergabung dalam Tim Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) Keilmuan dan Penalaran Ilmiah (KPI) 2024 menginisiasi budidaya padi apung untuk penguatan ketahanan pangan di Desa Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Inisiasi ini telah diwujudkan oleh Tim PPK Ormawa melalui sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Moncongloe yang digelar sejak 13-14 Juli 2024.
“Tim kami berkomitmen untuk menyukseskan program ini sebagai budidaya padi apung pertama yang ada di Sulawesi Selatan dan menjadi alternatif dan solusi ketahanan pangan di Desa Moncongloe,” ujar Ketua Tim PPK Ormawa KPI Unhas Raka Anom Fatahilah melalui keterangannya di Makassar, Minggu (14/7). Program PPK Ormawa ini merupakan program yang diinisiasi langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) yang menyasar peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia melalui pengabdian masyarakat.
Raka menjelaskan bahwa inovasi padi apung merupakan bagian dari Program Galung Mawang, yang mana inovasi ini memiliki banyak manfaat dan kelebihan seperti tahan terhadap banjir sehingga dapat menghindari gagal tanam dan gagal panen akibat cuaca buruk. Menurut Raka, Program Budidaya Padi Apung untuk masyarakat Desa Moncongloe sangat tepat, sebab menjadi kebutuhan masyarakat setempat sebagai upaya peningkatan produktivitas pertanian Moncongloe yang saat ini terendam banjir di lahan seluas 30 hektare. "Upaya ini untuk peningkatan ketahanan pangan desa menuju ketahanan pangan nasional," tambah Raka.
Selain itu, model budidaya ini, kata Raka, dapat menggapai 3-4 kali panen setahun karena tidak perlu lagi membajak sawah dan menunggu masa tanam, dan long term work karena media yang digunakan dapat dipakai hingga enam kali masa tanam. Diharapkan, tim ini dapat terus menjalin kerja sama dengan masyarakat Desa Moncongloe dalam penerapan budidaya padi apung sebagai percepatan Sustainable Development Goals (SDGs).
Kepala Desa Moncongloe Ismail mengapresiasi Tim PPK Ormawa KPI Unhas 2024 atas inisiasi dan kontribusinya dalam mengupayakan peningkatan ketahanan pangan di Desa Moncongloe. Sebab, sejak 2022 sekitar 30+ hektar lahan pertanian Desa Moncongloe tidak dapat lagi ditanami oleh padi. "Ini imbas tertutupnya saluran irigasi sawah akibat pembangunan perumahan yang ada di Desa Moncongloe," kata dia.
Perwakilan Camat Moncongloe Milda dalam sambutannya berharap agar kegiatan ini dapat diaplikasikan, berkelanjutan, serta bermanfaat bagi masyarakat Moncongloe. Pada sosialisasi program, turut hadir Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Ayi Sudrajat SP Msi, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros yang diwakili Zainuddin, Camat Moncongloe, Kepala Desa Moncongloe, Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Moncongloe Arwin Wajid dan Ketua Kelompok Tani Kamaruddin.
Antara
July
Menkop UKM: Koperasi Adalah Bagian Ekosistem Usaha Rakyat Untuk Tumbuh
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa koperasi selama ini telah menjadi bagian dari ekosistem usaha rakyat agar dapat bertumbuh dari usaha kecil ke menengah dan terhubung ke dalam rantai pasok industri nasional. Ini disampaikan Teten memperingati Hari Koperasi ke-77 dengan tema “Koperasi Sebagai Ekosistem untuk Konsolidasi, Akselerasi dan Eskalasi Ekonomi Mikro dan Kecil” yang diperingati pada 12 Juli. Teten, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat, mengatakan koperasi telah menjadi solusi pembiayaan mikro yang paling banyak diakses oleh rumah tangga di Indonesia sebesar 4,25 persen setelah bank umum selain kredit usaha rakyat KUR (4,95%).
"Bahkan, di sektor pertanian dan perdesaan, koperasi telah menjadi lembaga keuangan utama dalam pemenuhan pembiayaan usaha," kata dia. Ia menegaskan koperasi menjadi sangat strategis dalam mengonsolidasikan para pelaku usaha mikro dan kecil agar usahanya menjadi lebih berskala ekonomi; menciptakan produk lewat inovasi dan teknologi agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi agar terjalin kemitraan rantai pasok.
Teten mendorong pengembangan model koperasi yang semakin modern. Kemenkop UKM saat ini telah melakukan pengembangan model korporatisasi dan nelayan berbasis koperasi, seperti pembangunan pabrik Minyak Makan Merah per 1.000 hektare sawit milik petani swadaya; dan penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan tradisional melalui skema Solusi atau Solar untuk Koperasi Nelayan. Kemenkop UKM juga telah memfasilitasi pembangunan rumah produksi bersama (RPB) sebagai sentra industri skala menengah yang dikelola oleh koperasi untuk mengolah komoditi unggulan ekonomi rakyat agar menghasilkan produk-produk berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.
Ia mengatakan bahwa selama tiga tahun, RPB yang dikelola oleh koperasi ini telah terbangun dan mulai dikembangkan untuk pengolahan produk turunan dari coklat, garam, rotan, bambu, kulit, cabe dan beberapa komoditi unggulan daerah lainnya. “Inilah sejatinya masa depan ekonomi kita. Masa depan lapangan pekerjaan kelas menengah yang menjanjikan buat generasi muda hari ini dan ke depannya,” katanya. Perkiraan pendapatan per kapita Indonesia pada 2023 adalah sekitar 4.919 dolar AS. Untuk menjadi negara maju, pendapatan ini harus naik setidaknya lima kali lipat.
Antara
July
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan implementasi aturan perwilayahan industri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2024, bisa membuat pemerataan wilayah industri ke seluruh wilayah, sehingga dapat mengembangkan potensi perindustrian daerah. "Perwilayahan industri memiliki misi untuk melakukan penyebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna menciptakan porsi pertumbuhan yang lebih berimbang antara industri yang berada di Jawa dengan industri yang berada di luar Jawa," ujar Menperin di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan salah satu target yang ingin dicapai melalui regulasi itu yaitu adanya peningkatan peran industri pengolahan nonmigas di luar Pulau Jawa sebesar 40 persen terhadap total nilai tambah (economic value added/EVA) sektor industri manufaktur dalam negeri, sekaligus penyediaan lahan kawasan industri sebagai pusat kegiatan industrialisasi.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, serta pelaku industri untuk mendukung implementasi peraturan ini guna memacu pemerataan ke seluruh daerah, mengingat PP 20/2024 mengatur secara rinci mengenai pemajuan wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI), pembangunan kawasan industri (KI), serta pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah (sentra IKM).
"Kerja sama yang baik antara semua pemangku kepentingan akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan tujuan kita bersama. PP No 20 Tahun 2024 merupakan acuan kita bersama dalam mengembangkan industri yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan ke depannya," kata dia. Lebih lanjut, menurut dia, selain mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia, tujuan dari PP Nomor 20 Tahun 2024 memiliki misi untuk mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa.
Selanjutnya, menumbuhkan pemanfaatan sumber daya industri, sehingga menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
Antara
July
Erick: Pembangunan IKN Untuk Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan
Written by Akbar
VOInews, Jakarta:Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai upaya strategis pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. "Kenapa pemerintah membangun IKN? Tidak lain, ya tadi menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan supaya ini (pembangunan) bisa lebih merata," kata Erick saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Jakarta, Rabu (10/7) malam.
Menurut dia, IKN direncanakan sebagai pusat administratif baru yang akan mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan memperkuat infrastruktur nasional sehingga bisa berimbas pada pertumbuhan ekonomi. Menurut Erick, IKN tidak hanya akan menjadi ikon modernisasi infrastruktur, tetapi juga akan memutus prinsip dan anggapan bahwa pembangunan hanya pada Jawa sentris.
Dia menegaskan bahwa selain di IKN, pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang tidak hanya berfokus kepada Jawa namun berbagai wilayah di Indonesia. "Contoh jalan tol yang di Sumatera masak mau berhenti dibangun, masa hanya di Jawa saja. Ini bukan karena saya orang Lampung, orang Sumatera. Tapi keseimbangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia harus berlanjut di semua pulau," kata Erick.
Erick menambahkan bahwa pihaknya saat ini telah mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Ro44,24 triliun pada 2025, sebagai langkah strategis dalam mendukung pembangunan. Usulan PMN yang telah disetujui Komisi VI DPR itu diharapkan tidak hanya akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga untuk memastikan kelancaran transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto tanpa kebingungan. "Hari ini PMN atau penugasan yang hampir mencakup 90 persen, PMN itu 90 persen itu penugasan. Nah, ini yang kita mau pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak ada kebingungan," kata Erick.
Antara