January
VOInews.id, Tokyo: Gempa berkekuatan magnitudo 6,9 mengguncang kawasan Prefektur Miyazaki, Jepang, pada Senin (13/1/2025). Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami pada pukul 21.29 waktu setempat untuk Prefektur Kochi dan Miyazaki. Kementerian Luar Negeri RI menyatakan gempa tersebut tidak berdampak kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Jepang. Hal itu disampaikan Direktur Pelindungan WNI, Judha Nugraha, Selasa (14/1/2025) di Jakarta.
"KBRI Tokyo dan KJRI Osaka telah menghubungi simpul masyarakat di Prefektur Miyazaki, Kumamoto dan Kochi," ujarnya. Berdasarkan hal tersebut, lanjutnya, diperoleh informasi bahwa belum terdapat WNI yang terdampak. Menurut Judha, saat ini terdapat 2.204 WNI yang menetap di Prefektur Miyazaki. Sedangkan di Prefektur Kochi bermukim 964 WNI. Gelombang tsunami awal setinggi sekitar satu meter telah mencapai daratan dalam waktu 30 menit setelah gempa bumi. Demikian dilaporkan Associated Press mengutip lembaga penyiaran publik Jepang NHK TV. Pihak berwenang mencabut peringatan tsunami pada Senin (13/1/2025) malam. Namun, mereka masih mendesak penduduk setempat untuk menjauh dari gelombang laut dan Kawasan dekat pantai.
RRI.co.id
January
Marak Permainan Berburu Koin, Masyarakat Diminta Tidak Terpengaruh
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta: Ramai di media sosial permainan berburu koin bernama Koin Jagat. Permainan ini menyebar d isejumlah kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung Bali, dan Surabaya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, meminta agar masyarakat tidak terpengaruh dengan permainan Koin Jagat. Menurutnya, masyarakat termasuk anak-anak harus diberi pemahaman agar berfikir secara rasional dan cerdas.
"Masyarakat kita terlalu percaya dan ini harus ada penyadaran, pemahaman agar tidak tergoda. Agar tidak terpengaruh dengan informasi yang kita belum tau kebenarannya," kata Menteri Arifah kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025). Ia menilai, sangat penting untuk mencari penyebab pemicu permainan berburu harta karun di dunia nyata, digandrungi masyarakat terutama anak muda. Apalagi, ini jenis permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya. "Permainan Jagat Koin, orang harus mencari koin di daerah tertentu, ini permainan dari pihak yang tidak tau dari siapa," terangnya.
Fenomena, yang banyak melibatkan anak dan remaja disorot karena merusak fasilitas umum misal aktivitas menggali tanah mencari koin. Karena jtu,lanjutnya, penting peran dari keluarga dan guru untuk memberikan pemahaman agar tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak jelas. "Kenapa harus mencari koin dimana, sehingga perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat kalau melakukan sesuatu ya rasional. Jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarnya," ujarnya. Dalam permainan cari koin, pengguna harus terlebih dahulu mengin-install aplikasi Jagat Koin. Si pengguna harus mencari koin di tempat tertentu dan tersembunyi. Koin yang harus diburu berupa koin yakni emas, perak dan perunggu. Koin-koin harus dikumpulkan karena dapat ditukarkan dengan uang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
RRI.co.id
January
VOInews.id, Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI telah memetakan klaster pokok perkara yang diadukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aduan tersebut sebagai permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2024. Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono mengatakan, setidaknya terdapat delapan klaster pokok aduan. Pertama, adalah mayoritas aduan terkait dugaan adanya perselisihan dalam hasil penghitungan. "Secara substansif garis besarnya, apa kira-kira yang dimohonkan itu, kita ada delapan klaster. Rata-rata permohonan itu keterangan berkenaan dengan dugaan persilisian hasil, selisih hasil penghitungan," kata Totok dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (14/1/2024). Kedua, yaitu klaster catatan keberatan atau kejadian putus dalam tahapan pemungutan suara. Ketua Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu itu melanjutkan, klaster ketiga mengenai pelanggaran netralitas ASN dan kepala desa. "Berkenaan dengan catatan keberatan atau kejadian putus pada tahapan pemungutan suara.
Misalkan saat pemungutan suara berapa TPS yang dari dalil-dalil itu, yang ada keberatannya atau tidak. Selain itu, untuk pokok aduan keempat terkait dugaan pelanggaran pembagian bantuan sosial (bansos) dan penggunaan politik uang. Totok meambahkan, pokok aduan yang kelima dalam sengketa PHP yakni mengenai dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Adapun pokok aduan yang keenam berdasarkan klasifikasi Bawaslu, yakni mengenai penyelewengan jabatan. Dijelaskan Totok, bahwa dalam permohonan ini banyak yang mendalilkan pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Berkaitan dengan pelanggaran pasal 71 ayat 1, ayat 2, dan pasal 162 ayat 3. Tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan dan merugikan, mutasi pejabat enam bulan sebelum penetapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur yang jadi pasangan calon enam bulan sebelum penetapan," ujarnya. Sementara untuk klaster ketujuh berkaitan dengan pelanggaran persyaratan pencalonan. Dan untuk pokok aduan terakhir dalam catatan Bawaslu, yakni mengenai belum memenuhi unsur kedudukan pengalaman pasangan calon (paslon). "Yang ketujuh, berkenaan pelanggaran persyaratan calon, berkaitan dengan mantan narapidana, lalu perbuatan tercela, saat mendata tidak sedang pailit atau mempunyai hutang pada negara. Terakhir, belum pernah menjadi gubernur/wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati di daerah lain," kata Totok menandaskan.
RRI.co.id
January
Dua Mahasiswi Australia Mengikuti Program Magang di Voice of Indonesia
Written by Sumarno 
Voinews,Jakarta: Dua mahasiswi Australia, Rooa Ahmed dari University of Sydney dan Alexandra Mulcaster dari RMIT University Melbourne, akan mengikuti program magang the ACICIS Journalism Professional Practicum (JPP) di Voice of Indonesia selama 1 bulan mulai 20 Januari sampai dengan 14 Februari 2025. Kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Senin, (13/01/2025) Rooa Ahmed, mahasiswi jurusan Ilmu Psikologi dan Media dan Komunikasi, University of Sydney mengatakan, tujuannya datang ke Indonesia dalam program magang ini karena ia ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda dari yang sudah pernah ia lakukan sebelumnya.
‘Saya pernah bekerja di bidang jurnalisme, saya pernah bekerja di bidang reporting, saya pernah bekerja di bidang penyuntingan video juga. Jadi saya ingin melihat gaya penyiaran yang berbeda, itulah mengapa saya datang ke Indonesia.”
Sementara Alexandra Mulcaster, mahasiswi jurusan Jurnalistik RMIT University, Melbourne, mengatakan, ia ingin mengetahui seperti apa media di Indonesia dan ingin mengenal budaya Indonesia.
“Saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengenal media di Indonesia dan juga menjadi salah satu tetangga terdekat kita. Dan juga untuk mendapatkan pengalaman di bidang jurnalisme.”
Program Journalism Professional Practicum (JPP) adalah salah satu program magang yang diselenggarakan Australian Consortium for in-Country Indonesian Studies (ACICIS). Program ini telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dan menarik banyak mahasiswa dari Australia untuk mendapatkan pengalaman bekerja di Indonesia, sekaligus mendalami budaya Indonesia.(VOI-AHM-Mar)