VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOinews.id, Jakarta:Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa negara bisa mendapatkan pemasukan sebanyak Rp5 triliun–Rp10 triliun akibat masuknya komoditas timah dan nikel ke Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara). “Hanya dari royalti, kita bisa dapat Rp5 triliun–Ro10 triliun. Hanya royalti, tidak bicara pajak,” ujar Luhut ketika memberikan sambutan dalam kegiatan "Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA" yang digelar di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin. Luhut meyakini, dengan masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara, para pengusaha dapat lebih tertib dalam berbisnis di sektor mineral.

Menurut Luhut, Simbara dapat mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal (illegal mining) dan penghindaran pembayaran penerimaan negara. “Jadi, dia (kalau tidak patuh) oleh Bea Cukai, dia tidak bisa ekspor. Siapa pun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, tidak bisa. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa ini,” kata dia. Kedisiplinan tersebutlah yang Luhut nilai dapat meningkatkan pemasukan negara. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci capaian Simbara sebelum bergabungnya komoditas timah dan nikel. Simbara, kata Sri Mulyani, berhasil mencegah kebocoran penerimaan negara dari modus penambangan ilegal dan penghindaran pembayaran penerimaan negara senilai Rp3,47 triliun. Selain itu, kebocoran sebesar Rp2,53 triliun juga berhasil dicegah melalui pengawasan berdasarkan profil risiko pelaku usaha.

Penerimaan negara lainnya berasal dari penyelesaian piutang dengan mengimplementasikan sistem blok otomatis atau automatic blocking system untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penyelesaian piutang tersebut mendatangkan penerimaan negara sebesar Rp1,1 triliun. “Ini hanya dari batu bara, ya. Makanya sekarang, dengan nikel dan timah, yang sebagai mineral nomor 1 dan nomor 2 terbesar di dunia, ini akan memberikan dampak yang tadi disebutkan Pak Luhut, ada potensi Rp10 triliun,” kata Sri Mulyani.

Masuknya komoditas timah dan nikel ke Simbara merupakan buah dari percepatan yang diperintahkan oleh Menko Luhut. Luhut mengaku, perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015–2022 yang ditangani oleh Kejaksaan Agung merupakan cambuk yang mempercepat pengintegrasian mineral timah dan nikel ke sistem Simbara. “Kejadian korupsi yang di timah itu dorong kami mempercepat proses ini,” kata Luhut.

Antara

VOInews.id, Jakarta:Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) menjadi solusi dalam memajukan kampung-kampung di Indonesia. "Kehadiran TEKAD sebagai bentuk kolaborasi dan stimulasi dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan pengentasan daerah tertinggal. Apa pun kebijakan yang kita lakukan, harus berbasis adat istiadat," kata Gus Halim, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Rakornas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan pada Kamis (18/7). Dalam rakornas tersebut ditampilkan capaian program TEKAD yang salah satu lokusnya adalah Kabupaten Jayawijaya. Seluruh produk ketahanan pangan desa hasil pelaksanaan Demonstrasi Plot (Demplot) Program TEKAD itu dipamerkan dalam sebuah etalase yang dikunjungi oleh Gus Halim didampingi oleh Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai, Project Manager Program TEKAD M Fachri, beserta para bupati se-Papua Pegunungan.

Gus Halim mengapresiasi produk hasil program TEKAD melalui kegiatan Demplot itu. Dia menyatakan bahwa Demplot tersebut merupakan wujud nyata keberhasilan ketahanan pangan desa di Papua Pegunungan yang berbasis kearifan dan potensi lokal. Ia berharap keberhasilan itu menjadi model untuk pemanfaatan dana desa karena Demplot TEKAD ini dilakukan oleh warga desa didampingi oleh penyuluh teknis, termasuk fasilitator sesuai dengan keragaman potensi pada masing-masing kampung. Diketahui, program TEKAD dilaksanakan oleh Kemendes PDTT sejak tahun 2020 dan berlokasi di sembilan provinsi dan 25 kabupaten yang terdiri atas 1.110 kampung.

Enam provinsi di antaranya berada di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan yang terdiri atas 16 kabupaten. Lokasi program TEKAD di Papua Pegunungan meliputi dua kabupaten, yakni Yahukimo dan Jayawijaya. Salah satu tujuan dilaksanakannya program TEKAD adalah untuk mendukung tercapainya tujuan SDGs Desa, yakni masyarakat desa bukan hanya mendapatkan stimulan berupa bantuan, melainkan juga dilengkapi dengan peningkatan kapasitas masyarakat guna membangun kemandirian ekonomi melalui sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan.

Antara