30
March

 

VOInews, Jakarta: Pelaku usaha wajib berperan aktif dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, diperlukan kemauan untuk menginvestasikan sebagian sumber daya perusahaan untuk dapat menjamin keberlanjutan bisnis.

 
Penekanan tersebut disampaikan Prof. Indroyono Soesilo dari CTIS (Center for Technology and Innovation Studies) saat menjadi pembicara dalam acara bertajuk “NGOPI Bareng BNPB” yang mengambil tema “Industri Berbasis Mitigasi Bencana dengan Sentuhan Teknologi” yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Kamis (28/03/2024). 
 
“Indonesia yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam karena letak geografis dan geologinya harus menghadapi kenyataan sebagai negara yang lengkap bencananya. Kondisi ini tentu juga berpengaruh terhadap perkembangan dunia industri,” kata Indroyono.
 
Dalam keterangan yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta, Sabtu (30/03/2024), Indroyono mengingatkan tentang kondisi geologi Indonesia yang merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu wilayah di sekeliling Samudra Pasifik yang memiliki banyak aktivitas kegempaan dan vulkanisme. Hal ini menyebabkan indonesia rawan terhadap bencana, namun sekaligus dilimpahi kekayaan minyak dan gas alam serta berbagai mineral ekonomis.
 
Demikian pula kondisi geografis Indonesia, lanjutnya, menyebabkan negara ini terpengaruh oleh anomali iklim ENSO (El Niño-Southern Oscillation) dan IOD (Indian Ocean Dipole) yang membuat musim kemarau menjadi lebih panjang. 
 
Dampaknya, Indonesia lebih rawan mengalami bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Pada saat yang sama, tambahnya, anomali iklim tersebut membuat kawasan laut Indonesia berlimpah ikan. 
 
“Dua sisi yang selalu berdampingan antara bencana dan anugerah ini menuntut kita untuk mampu menjalankan pemanfaatan sumber daya alam dan memperkuat resiliensi terhadap bencana secara beriringan,” tuturnya.
 
Penggunaan teknologi, misalnya berupa buoy cuaca yang telah terpasang di lautan Indonesia merupakan salah satu wujud upaya tersebut. 
 
“Dengan sistem pemantauan cuaca saat ini, potensi kemarau panjang akibat anomali iklim telah bisa dilihat sejak 12 bulan sebelumnya,” kata Indroyono.
 
Head CFOM (Corporate Fire Operation Management) Asia Pulp & Paper (APP) Sinarmas Sujica W Lusaka mengatakan data cuaca ini pula yang menjadi satu pertimbangan penting untuk perusahaannya dalam memitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan.
 
Kebakaran hutan, lanjutnya, dapat menyebabkan perusahaan kekurangan kayu sebagai bahan baku dan asapnya dapat merusak tisu yang diproduksi. Hal ini mendorong APP Sinarmas untuk menyusun program yang komprehensif untuk menanggulangi kebakaran hutan.
 
“APP Sinarmas menjalankan empat pilar penanggulangan kebakaran hutan yang kami sebut dengan Integrated Fire Management. Empat pilar itu adalah Prevention, Preparation, Early Warning, dan Rapid Response,” jelas Sujica.
 
Indroyono menilai bahwa manajemen kebakaran hutan APP Sinarmas merupakan contoh praktik baik yang perlu direplikasi oleh pelaku lain di sektor swasta. Tidak hanya dalam hal mitigasi bencana, namun juga untuk mencegah kerusakan lingkungan. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terbukti tidak semata menjadi beban anggaran, namun juga merupakan investasi yang berdampak baik bagi keberlanjutan bisnis.
 
Menurut dia, peran aktif pihak swasta adalah hal krusial dalam membangun resiliensi terhadap bencana sebab pihak swasta memiliki kepentingan untuk terhindar dari bencana, serta memiliki sumber daya untuk menerapkan teknologi kebencanaan dan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan.
 
“Ketangguhan bencana di Indonesia mutlak hasil kolaborasi dan inklusi lintas sektor termasuk pihak swasta,” pungkas Indoryono. 
29
March

Pertemuan Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena (kanan) dengan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert Grijns (kiri). (Foto: ANTARA/Istimewa)

 

VOInews.id, Ambon: Ambon, ibu kota Maluku, dan Belanda membuka peluang kerja sama sejumlah bidang, terutama kebudayaan dan pariwisata. Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena menyatakan, pemerintah Belanda melalui duta besarnya untuk Indonesia, Lambert Grijns bertemu dirinya. Pertemuan itu dalam rangka membicarakan beberapa kemungkinan kerja sama untuk memajukan Ambon.

28
March

 

VOInews.id- Rapat Paripurna DPR RI ke-14 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi undang-undang. "Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis. Pertanyaan itu dijawab setuju oleh seluruh anggota dan perwakilan fraksi yang hadir pada Rapat Paripurna DPR RI, disusul gemuruh tepukan tangan.

 

Saat menyampaikan laporan di awal, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan hasil pembahasan RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Salah satu perubahan penting yang disetujui adalah ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak dua kali masa jabatan, yang semula 6 tahun dengan maksimal tiga periode. Perubahan ketentuan dalam RUU Desa lainnya, lanjut dia, terdiri dari penyisipan Pasal 5A tentang pemberian dana konservasi dan/atau dana rehabilitasi; ketentuan Pasal 26, pasal 50A, dan pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat desa sesuai dengan kemampuan desa.

 

Kemudian, penyisipan Pasal 34A terkait syarat jumlah calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa (pilkades); ketentuan Pasal 72 soal sumber pendapatan desa; ketentuan Pasal 118 soal ketentuan peralihan; ketentuan Pasal 121A terkait pemantauan dan peninjauan undang-undang. Dia mengatakan bahwa sebelumnya sembilan fraksi di Baleg DPR RI telah menyetujui agar RUU Desa dilanjutkan ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang setelah melakukan pembahasan 248 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam rapat kerja bersama pemerintah pada 5 Februari 2024. “Dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui secara bulat agar Rancangan Undang-Undang Desa bisa dibawa ke dalam tahap pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan dan disetujui menjadi undang-undang,” katanya.

 

Dalam kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap revisi UU Desa mampu mewujudkan desa yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi guna terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045. “Menjadi terobosan atau inovasi terhadap kebijakan peraturan perundangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah desa yang tujuannya tidak lain adalah pemerintahan yang lebih baik, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa sehingga desa akan menjadi kekuatan atau sentra untuk pembangunan, tidak hanya sekedar berorientasi kepada urban atau daerah perkotaan,” kata Tito saat menyampaikan pendapat akhir mewakili presiden.

 

Selain Puan, tampak hadir mendampingi pula para Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, Lodewijk F. Paulus, dan Sufmi Dasco Ahmad. Selain itu, juga hadir perwakilan perangkat desa yang ikut menyaksikan persetujuan RUU Desa dari balkon Ruang Rapat Paripurna DPR RI. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 69 anggota dewan secara fisik dan 234 anggota dewan lainnya menyatakan izin. “Sehingga anggota yang hadir adalah 303 anggota dari 575 anggota DPR RI dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

 

Antara

27
March

Sejumlah produk Indonesia yang dipamerkan DWP KBRI Tokyo dalam ALFS Charity Bazaar 2024 di Tokyo, Jepang, Selasa (27/3/2024). (Foto: KBRI Tokyo)

 

VOInews, Jakarta: Dharma Wanita Persatuan (DWP) KBRI Tokyo mengikuti bazar amal yang diselenggarakan Asia-Pacific Ladies Friendship Society (ALFS). Bazar bernama ALFS Charity Bazaar 2024 tersebut berlangsung di Meiji Kinenkan, Tokyo, Jepang, Selasa (26/3/2024). Anggota kekaisaran Jepang, Hanako - Putri Hitachi sempat berkunjung ke stan Indonesia ini, dan membeli produk-produk tradisional Indonesia.

 

"Princess (Putri) Hitachi saat berkunjung ke stan Indonesia membeli scarf (selendang) sutra dan tas batik tradisional Indonesia," sebut KBRI Tokyo dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada Rabu (27/3/2024).

 

Hanako merupakan istri dari sepupu mantan kaisar Akihito, Masahito - Pangeran Hitachi. Saat berkunjung, ia disambut oleh Wakil Presiden ALFS, Mariko Nakasone dan Seiko Urakami.

 

Dalam stan DWP KBRI Tokyo, berbagai barang kriya Indonesia seperti perhiasan perak dari Bali dan kain batik ditampilkan. Ketua DWP KBRI Tokyo Nuning Akhmadi mengatakan, DWP KBRI Tokyo sebagai anggota ALFS mendukung penuh bazar amal ini.

 

Baca juga: Kecelakaan Tanker, KBRI Tokyo Koordinasi dengan Otoritas Setempat

 

Menurut Nuning, partisipasi ini merupakan upaya aktif mempromosikan seni dan budaya Indonesia kepada anggota ALFS dan publik Jepang. Ia menyebut pihaknya bekerja sama dengan sejumlah produk dari Tanah Air untuk menyukseskan bazar ini.

 

“Ini kesempatan baik untuk lebih mengenalkan kekayaan kerajinan Indonesia, tidak hanya ke publik Jepang, tetapi juga kepada kalangan diplomatik yang hadir," ujar Nuning.

 

Dalam keterangan tersebut, KBRI Tokyo mengklaim stan tersebut tidak hanya mendapat perhatian warga Jepang, namun juga warga asing. Termasuk di antaranya ialah korps diplomatik asing, seperti sejumlah duta besar asing di Jepang.

 

ALFS Charity Bazaar 2024 diikuti oleh 19 negara anggota ALFS di kawasan Asia Pasifik. Hasil penjualan produk dalam bazar ini rencananya digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, pendidikan dan bencana alam negara-negara anggotanya.

Page 8 of 616