November
VOInews.id, Jakarta:Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengajak masyarakat meningkatkan konsumsi buah lokal sebagai upaya mendukung keberlanjutan produk pertanian dalam negeri. "Dengan memilih buah lokal menunjukkan komitmen kita terhadap pemanfaatan potensi dan sumber daya pangan kita," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Ketika ditanyakan apakah dorongan mengonsumsi buah lokal ini berkaitan dengan pemberitaan mengenai anggur Shine Muscat yang merupakan produk impor, Arief menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk mengonsumsi pangan yang diinginkan.
Bapanas pun menyatakan anggur Shine Muscat aman dikonsumsi setelah uji cepat (rapid test) residu pestisida bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) menunjukkan hasil yang memenuhi standar keamanan pangan. Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa ketahanan pangan yang kuat berbasis pada kemandirian pangan. "Untuk membangun ketahanan pangan yang kuat itu basisnya kemandirian pangan. Artinya kita harus mengutamakan produksi dari dalam negeri," ujarnya. Menurutnya, Indonesia memiliki beragam jenis buah yang dapat diandalkan, seperti manggis, mangga, pisang dan salak, serta buah lainnya.
Jadi kami mendorong masyarakat untuk memprioritaskan buah lokal, yang tidak hanya segar tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” tambahnya. Arief menuturkan, mengonsumsi buah lokal merupakan salah satu manifestasi dari upaya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024. Dia menyebutkan ada tiga hal positif yang bisa didapat dengan mengkonsumsi buahan lokal, pertama sebagai langkah mendukung pola hidup sehat, kedua mendorong perekonomian daerah dan nasional, dan ketiga meningkatkan kesejahteraan petani lokal.
"Karena hasil produksi para petani di dalam negeri dapat terserap dengan baik," tutur Arief. Berdasarkan data Pola Pangan Harapan (PPH) 2023, konsumsi buah masyarakat Indonesia tercatat mencapai 76,7 gram per kapita per hari pada 2021, meningkat menjadi 85,2 gram per kapita per hari, dan mencapai 88,7 gram pada 2023, dengan kenaikan 3 gram per kapita per hari antara periode 2022-2023. Namun demikian, meski tren konsumsi buah masyarakat terus meningkat, rata-rata konsumsi buah Indonesia masih di bawah target PPH dan anjuran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Data PPH tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata masyarakat Indonesia mengonsumsi buah hanya sebesar 34,4 kilogram per kapita per tahun, sementara WHO menganjurkan konsumsi buah minimal 65 kilogram per kapita per tahun. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal menjelaskan bahwa buah lokal memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan buah impor, baik dari sisi kesegaran maupun kandungan nutrisi yang lebih optimal.
“Buah lokal lebih segar dan sehat karena dipanen saat sudah matang sempurna dan tidak perlu menempuh perjalanan panjang untuk sampai ke tangan konsumen. Hal ini tidak hanya memastikan rasa yang lebih segar, tetapi juga menjaga kualitas nutrisi buah,” ujar Rinna. Ia juga mengungkapkan, pihaknya aktif melaksanakan promosi dan kampanye konsumsi buah lokal di berbagai kegiatan sepanjang tahun 2024. "Kami telah membagikan lebih kurang sebanyak 9.050 botol jus sayur dan buah, serta 15.350 buah pisang secara gratis di berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi buah lokal,” ungkap Rinna. Selain kampanye langsung kepada masyarakat, Bapanas juga menjalankan program “B2SA Goes to School” (BGtS) yang diperkenalkan di sekolah-sekolah dengan konsep makan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dengan fokus pada bahan pangan lokal. "Program ini dilakukan di 380 sekolah di 38 provinsi dengan target mencapai 80.000 siswa dan siswi," kata Rinna.
Antara
November
Mendes Sebut Makan Bergizi Gratis Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Desa
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis berperan dalam meningkatkan kesehatan sekaligus kualitas hidup masyarakat, termasuk warga desa. "Kita bisa melaksanakan program itu di sekolah-sekolah dan tempat umum. Ini sangat penting untuk memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan kuat, serta mampu belajar dengan baik," kata Yandri, seperti dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, menurut dia, sebagai pihak yang diberi peluang menjadi pemasok bahan pangan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi dalam program yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu berkualitas dan bergizi. Hal tersebut disampaikan Yandri saat melakukan kunjungan kerja perdana sebagai Mendes PDT di Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (3/11).
Dalam kunjungannya itu, Mendes Yandri juga meminta kepada pihak-pihak swasta di Desa Kamojing, seperti Pupuk Kujang, PT Mandala, dan pihak swasta lainnya untuk terus memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan desa dan memajukan desa serta menyejahterakan masyarakat desa. Dalam kesempatan yang sama, dia menyampaikan pula bahwa desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan di tanah air karena lebih banyak penduduk yang tinggal di desa.
"Hampir 73 persen Indonesia ini penduduknya ada di desa, termasuk yang di Karawang. Artinya, tadi kita teriakan, 'Bangun Desa Bangun Indonesia' sejatinya itu kita melakukan pembangunan yang merata, terukur dan bisa dipertanggungjawabkan," kata dia. Presiden Prabowo, kata Mendes Yandri menambahkan, menginginkan desa melakukan sesuatu yang terbaik bagi negeri ini. Hal itu, ujar dia menekankan, karena dengan membangun desa, bangsa Indonesia akan sejahtera, bahagia, dan makmur. "Nah caranya adalah kita memaksimalkan potensi yang ada Indonesia. Potensi alamnya, sumber daya alamnya, kekayaannya Indonesia semua ada, termasuk jumlah penduduknya. Artinya, kita dari sisi sumber daya alam dan sumber daya manusia dipadupadankan cukup. Kita enggak perlu cari pasar yang lain pasar dalam negeri sudah cukup," kata dia.
Antara
November
Menteri PKP: Tarif Sewa Rusun Murah Bagi Rakyat Sesuai Arahan Presiden
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, kebijakan tarif sewa rumah susun (rusun) murah untuk rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Maruarar Sirait, biasa disapa Ara, mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pj Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya yang mampu menurunkan tarif sewa rusun Pasar Rumput agar lebih murah dari sebelumnya. "Saya berpikir ini (penurunan tarif sewa rusun) adalah kebijakan yang pro rakyat sesuai dengan arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto bahwa kebijakan - kebijakan harus mengutamakan pada wong cilik.
Dan Pj Gubernur DKI Jakarta dan jajarannya sudah melaksanakan hal tersebut dengan sangat baik," ujarnya di Jakarta, Senin. Adanya penurunan tarif sewa Rusun Pasar Rumput dari sebelumnya Rp3,5 juta per unit menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal yang berada di kawasan Manggarai tersebut Dia juga berharap dengan meningkatkan minat masyarakat menghuni Rusun Pasar Rumput di DKI Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya, terutama dengan lokasi rusun yang sangat strategis dan berada di tengah kota serta dekat dengan moda transportasi dan pasar. "Mudah -mudahan ini bisa menjadi contoh baik.
Tarif sewa yang sebelumnya Rp3,5 juta tapi atas kemudahan Pj Gubernur DKI Jakarta akhirnya dapat diturunkan menjadi Rp1,1 juta dan yang paling mahal Rp2,25 juta," kata Ara. Berdasarkan informasi yang dihimpun dan leaflet dari Perumda Pasar Jaya di lapangan, unit hunian yang ada di Rusun Pasar Rumput terdiri dari dua tipe yakni tipe hook dan tipe standar. Sejumlah fasilitas juga tersedia yakni Pasar Tradisional, Klinik Kesehatan, Balai Warga, Taman Warga, PAUD, ATM Center, Mini Market dan Kantor Kas Bank serta tempat ibadah. Untuk pelayanan informasi dan pemasaran dapat diakses melalui barcode dan Whatsapp ke Nomor HP 0812-8888-7807.
Ara juga mengingatkan kepada Pj Gubernur DKI Jakarta dan DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mengawal proses penghunian sampai selesai. "Kami ingatkan agar teman-teman Pemprov dan DPRD DKI Jakarta untuk bekerja jangan setengah hati dan kawal proses penghunian sampai selesai dan jadikan Rusun Pasar Rumput sebagai percontohan," katanya. Ara juga menargetkan penghuni Rusun Pasar Rumput bisa dari masyarakat sekitar yang bekerja dan berusaha di kawasan tersebut mulai dari ASN, TNI Polri, guru, buruh dan milenial yang bekerja di kota, sehingga mampu mengurangi kemacetan lalu lintas. "Tujuan lainnya adalah untuk membangun ekosistem yang bagus dan saya juga minta ini bisa heterogen dan mewujudkan ekosistem Indonesia mini ada di sini dengan berbagai macam latar belakang dan kerjasama yang produktif," ujar Ara.
Antara
November
Puan Minta Pemerintah Beri Intervensi Industri Tekstil Tanah Air
Written by Akbar
VOInews.id, Jakarta:Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah memberikan intervensi terhadap meredup-nya industri tekstil tanah air, menyusul banyaknya perusahaan tekstil gulung tikar ataupun melakukan efisiensi tenaga kerja. "Industri padat karya seperti industri tekstil ini belakangan banyak mengalami PHK. Ada banyak faktor penyebabnya. Kita harus petakan bersama dan bagaimana mencari solusi terbaik agar industri tekstil nasional bisa bangkit kembali," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan kebijakan negara harus mampu menguatkan para pelaku usaha industri tekstil dan garmen dalam negeri agar kembali sehat, baik yang sudah berskala besar maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). "Kita juga harus melihat kondisi pasar hari ini. Jangan sampai aturan yang kita buat malah membebani perusahaan lokal dan menguntungkan perusahaan asing karena kalau bisnis lesu, dampaknya pasti ke para pekerjanya dan lini-lini pendukungnya," tuturnya. Sebab, kata dia, jutaan tenaga kerja terserap di industri tekstil dan berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto (PDB). "Persaingan bisnis harus dilakukan secara sehat agar tidak ada rakyat kecil yang dirugikan," ujar dia.
Antara