September
VOinews.id, Nusa dua:Indonesia memperluas akses listrik di Afrika Selatan untuk membantu negara itu dalam mengatasi kekurangan pasokan energi listrik.
“Pertamina juga sedang menjajaki, sudah mulai joint study suplai gas ke Afrika Selatan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi di sela Forum Indonesia Afrika (AIF) ke-2, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin.
Ia menjelaskan rencananya bantuan akses listrik itu dilakukan dengan memanfaatkan gas yang dipasok dari Mozambik yang digunakan sebagai daya listrik di Afrika Selatan, karena negara itu sempat mengalami kekurangan pasokan listrik sehingga berdampak kepada sosial ekonomi.
Untuk mendukung rencana tersebut, kata dia lagi, Kemenko Marves menyaksikan langsung penandatanganan kerja sama antara Energi Mega Persada dengan perusahaan asal Afrika, Guma Africa Group Limited, di sela rangkaian Forum Indonesia Afrika (IAF) ke-2, di Nusa Dua, Bali.
Rencananya, kerja sama itu akan menggarap pengembangan Blok Buzi di Mozambik.
“Blok Buzi ini akan memulai proses eksplorasi dan pengembangan beberapa tahun mendatang,” ujarnya lagi.
Ada pun hasil produksi gas di Blok Buzi itu akan menyuplai kebutuhan dalam rangka kerja sama antara BUMN bidang minyak dan gas Indonesia tersebut dengan otoritas di Afrika Selatan guna memberikan tambahan suplai listrik.
Jodi menambahkan gas yang dihasilkan dari blok tersebut sebelumnya menjalani proses regasifikasi atau mengonversi dari gas alam cair menjadi gas.
“Pertamina akan investasi regasifikasinya, kemudian pipanya sudah ada dari Mozambik ke Afrika Selatan dan nanti ini tinggal digunakan untuk mendukung suplai listrik di Afrika Selatan,” katanya.
Ia menjelaskan peluang kerja sama itu muncul, setelah sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi negara itu dan bertemu dengan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada 2023.
Antara
September
Bappenas Paparkan Hasil Identifikasi Tantangan Pembangunan Indonesia
Written by Akbar
VOinews.id, Jakarta:Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan memaparkan hasil identifikasi tantangan pembangunan di Indonesia.
“Pertama adalah pendapatan disposable income (pendapatan yang siap dibelanjakan) masyarakat yang menunjukkan tren penurunan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Bappenas yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin.
Menurut BPS, disposable income menggambarkan nilai maksimum pendapatan masyarakat yang tersedia (setelah dikurangi pajak) yang dapat digunakan untuk konsumsi. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan Bappenas dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.
Sepanjang periode 2010-2023, proporsi pendapatan individu yang dikeluarkan untuk konsumsi menunjukkan tren penurunan relatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Meskipun pendapatan disposable meningkat, lanjut dia, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.
Penurunan pendapatan riil dipengaruhi tekanan inflasi sebagai akibat ketidakpastian global seperti COVID-19, perang Rusia-Ukraina, perang dagang, serta naiknya biaya hidup secara umum.
Per tahun 2023, proporsi disposable income terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tahun 2023 sebesar 72,7 persen.
Selain itu, mayoritas penduduk masih bekerja di sektor non produktif. Berdasarkan data per Februari 2024, 18,9 juta orang bekerja di sektor manufaktur, pertanian 40,7 juta orang, jasa-jasa 71,3 juta orang, dan lainnya 11,3 juta orang.
Adapun warga Indonesia yang bekerja paruh waktu sekitar 36,8 juta orang, 12,1 juta orang setengah pengangguran, dan 93,3 juta orang pekerja penuh.
Sektor yang menyerap tenaga kerja besar juga memberikan upah di bawah rata-rata nasional (Rp3,04 juta), mencakup industri pengolahan Rp3,03 juta, konstruksi Rp2,95 juta, pendidikan Rp2,84 juta, pengadaan air Rp2,69 juta, perdagangan Rp2,54 juta, pertanian Rp2,24 juta, akomodasi dan makan minum Rp2,24 juta, serta aktivitas jasa lainnya Rp1,74 juta.
Ketiga, produktivitas Indonesia relatif rendah dibandingkan negara lain pada semua sektor, utamanya di sektor jasa dan industri. Negara maju seperti Jepang dan Korea Selatan memiliki produktivitas tinggi pada sektor industri dan jasa.
“Jadi, ini juga hal yang perlu kita perbaiki bersama kita coba hadapi di dalam RKP di tahun 2025. Kalau kita lihat produktivitas agrikultur, kemudian produktivitas industri, dan produktivitas jasa, kita itu jauh lebih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, sehingga kita butuhkan upaya untuk bisa meningkatkan value added (nilai tambah) ekonomi kita selain juga meningkatkan economy complexity (Indeks Pembangunan Ekonomi Berbasis Produk) di Indonesia,” ungkap Scenaider.
Pihaknya disebut sudah mengidentifikasi sejumlah strategi untuk mengatasi tantangan tersebut. Pertama adalah hilirisasi produk untuk mengolah raw material menjadi produk setengah jadi atau produk jadi sehingga rantai produk semakin panjang, lalu peningkatan productive knowledge guna menghasilkan produk baru dengan memanfaatkan kemampuan yang sudah ada, dan diversifikasi ke arah produk padat inovasi dan berteknologi menengah-tinggi.
Antara
August
VOInews.id, jakarta:Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prastiyani mendukung kebijakan Kementerian Perhubungan untuk kembali mewajibkan penggunaan aplikasi Satu Sehat bagi seluruh penumpang dari luar negeri untuk mencegah penyebaran virus cacar monyet (mpox) di Indonesia.
"Tentunya (aturan, red.) ini harus berlaku untuk siapa saja tanpa terkecuali dan pastikan infrastruktur kesehatannya siap, misalnya untuk karantina dan tindakan medis, serta petugas di lapangan memahami apa yang harus dilakukan jika menemukan 'suspect' (orang yang dicurigai),” kata Netty di Jakarta, Rabu.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan per 27 Agustus 2024 mewajibkan seluruh penumpang yang datang dari luar negeri menuju Indonesia untuk mengisi formulir kesehatan bebas cacar monyet yang tersedia di aplikasi Satu Sehat. Kebijakan itu, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenhub, merupakan bagian dari pencegahan dan pelacakan.
Kementerian Kesehatan per Sabtu (17/8) mengumumkan ada 88 pasien yang terkonfirmasi kena cacar monyet di Indonesia. Dari 88 kasus itu, 59 pasien ada di Jakarta, 13 pasien di Jawa Barat, sembilan pasien di Banten, tiga orang terjangkit di Jawa Timur, tiga pasien di Yogyakarta, dan satu pasien di Kepulauan Riau.
Kemenkes juga mengumumkan 87 dari 88 pasien itu telah sembuh.
Antara
August
VOInews.id, Jakarta:Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bergerak cepat memulai gerakan optimasi lahan (Oplah) seluas 500.000 hektare di Kalimantan Tengah (Kalteng) guna mewujudkan swasembada dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
"Presiden terpilih memerintahkan kepada saya untuk bergerak cepat mengatasi darurat pangan. Kenapa? Karena pangan tidak bisa ditunda dan sangat krusial," ujar Mentan saat meninjau optimasi lahan (Oplah) di wilayah Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu.
Dia menyampaikan bahwa gerakan itu merupakan upaya pemerintah dalam membuat lumbung pangan nasional sekaligus mengantisipasi darurat pangan global.
Sebagai gambaran, Mentan menjelaskan pemerintah sudah menyiapkan anggaran tahun 2025 khusus untuk pengoptimalan program Oplah seluas 1 juta hektare. Termasuk 500.000 di antaranya lahan yang ada di Kalimantan Tengah.
Mentan berharap agar program tersebut dapat berhasil dan menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia.
"Gerakan ini sudah lama direncanakan sejak jaman kemerdekaan. Namun kita baru mulai hari ini dan harus berhasil. Mudah-mudahan dua hingga tiga tahun ke depan ini menjadi kenyataan dan kita tidak perlu mengimpor beras," ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta.
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moh. Arief Cahyono menambahkan bahwa program oplah tersebar di sejumlah provinsi. Di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Merauke dan Sumatera Utara.
"Yang pasti Pak Menteri ingin mempersiapkan agar lahan yang ada di Kalimantan Tengah ini betul-betul dikelola dengan baik yang mana ini bagian dari upaya kita untuk melakukan antisipasi darurat pangan," kata Arief.
Menurut Arief, pemerintah sampai saat ini terus bekerja memaksimalkan semua potensi lahan di seluruh Indonesia. Ke depan, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan swasembada hingga menjadi lumbung pangan dunia.
Kementan berharap Indonesia sudah tidak ada lagi impor beras, bahkan bisa mencapai swasembada pangan dalam satu hingga dua tahun ke depan.
"Apabila ini sudah bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh Kementerian Pertanian maka tidak ada lagi kekhawatiran kita terhadap stok beras," kata Arief.
Antara