VOInews.id, Jakarta:Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan pembentukan Kementerian HAM merupakan bukti keinginan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat konstitusi bahwa menghargai dan menghormati hak asasi merupakan kewajiban negara. Pigai, saat ditemui usai penyambutan di Kantor Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Prabowo merupakan satu di antara sedikit kepala negara yang membentuk Kementerian HAM.
Pasalnya, Kementerian HAM di negara lain digabung dengan bidang tertentu. "Berarti apa? Satu, presiden mau menjalankan amanat konstitusi internasional dan nasional yang menyatakan the government's obligation to respect human rights, kewajiban negara untuk menghargai dan menghormati HAM," kata Pigai. Dia pun mengatakan, pembentukan Kementerian HAM ini menandakan Presiden ingin mengimplementasikan poin bahwa negara harus memastikan dan ikut bertanggung jawab melindungi hak asasi rakyat Indonesia. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa pemenuhan HAM yang meliputi hak atas sandang, pangan, dan papan merupakan tanggung jawab negara. Melalui kementerian ini, kata dia, negara akan memastikan pemenuhan hak tersebut. "Kementerian HAM tidak hanya sekadar merumuskan kebijakan, tidak hanya sekadar mengawasi kebijakan, tapi juga ikut membangun," ucapnya.
Menurut Pigai, aspek yang akan difokuskan oleh kementerian yang ia pimpin adalah pembangunan HAM. Pembangunan dimaksud meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, serta memastikan adanya proteksi pasti terhadap penetrasi yang mengganggu kenyamanan dan kehidupan sosial dan politik. Kementerian HAM merupakan nomenklatur baru di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto. Kementerian ini perkembangan dari Direktorat Jenderal HAM yang sebelumnya tergabung dalam Kementerian Hukum dan HAM.
Menteri HAM Natalius Pigai bekerja dengan dibantu Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin. Pada kesempatan tersebut, Mugiyanto mengatakan bahwa ia dan Pigai memiliki latar belakang yang sama, yakni sebagai aktivis HAM. Mugiyanto akan menggunakan pengalaman tersebut untuk berkontribusi dalam kemajuan HAM di pemerintahan Prabowo Subianto. Ia pun mengatakan bahwa pembentukan Kementerian HAM merupakan komitmen Prabowo. "Didirikan atau dibentuknya Kementerian HAM sebagai kementerian yang berdiri diri sendiri, terpisah dari kementerian lain, itu menunjukkan komitmen beliau (Prabowo)," tutur Mugiyanto.
Antara
VOInews.id, Jakarta:Basuki Hadimuljono mengungkapkan Presiden RI Prabowo Subianto akan mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. "Pada saat saya dipanggil oleh Bapak Presiden Prabowo, beliau menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun adalah eksekutifnya, menurut beliau dua tahun nanti untuk lembaga yudikatif dan legislatif harus sudah dibangun," ujar Basuki di Jakarta, Senin.
Dengan demikian, lanjutnya, gedung-gedung MPR, DPR, Mahkamah Konstitusi (MK) dan gedung-gedung lembaga yudikatif lainnya harus dibangun. Menurut Basuki, diharapkan gedung-gedung tersebut dapat selesai dibangun di IKN dalam jangka waktu dua tahun. Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa dirinya masih diminta di Otorita IKN (OIKN). "Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak menteri sekretaris negara (sebelumnya) Pratikno dan Pak Jokowi saya masih diminta di OIKN. Sekarang Plt nya sudah berhenti dan saat ini sedang diurus oleh bapak-bapak Sekretariat Negara," katanya.
Terkait kapan keputusan presiden (Keppres) mengenai kepala OIKN definitif, Basuki menyampaikan bahwa hal tersebut sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara (Sekneg). "Belum tahu, Keppresnya belum ada dan sedang diurus oleh bapak-bapak Sekneg baik yang lama maupun yang baru," katanya. Sebagai informasi, Basuki Hadimuljono ditunjuk oleh Presiden ketujuh RI Joko Widodo sebagai Plt Kepala OIKN menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri. Basuki mengatakan bahwa tugasnya sebagai Plt. Kepala OIKN akan berlangsung hingga ditunjuknya kepala OIKN definitif sesuai perundang-undangan.
Fokus tugasnya, menurut Basuki, yaitu mempercepat pelaksanaan program-program dalam pembangunan IKN. IKN merupakan proyek pemindahan ibu kota negara yang digagas Presiden Ke-7 Joko Widodo yang berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prabowo, ketika masih menjabat Menteri Pertahanan Kabinet Indonesia Maju (KIM), sempat mengatakan akan melanjutkan pembangunan IKN pada masa kepemimpinannya.
Antara
VOInews.id, Jakarta:Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terpilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. "Doktor H Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu. AHY sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada pemerintahan Presiden ketujuh Joko Widodo. Selama menjabat sebagai Menteri ATR/BPN, AHY mencatat sejumlah capaian seperti pemberantasan mafia tanah di berbagai daerah sampai dengan penerapan sertifikat elektronik di kantor-kantor pertanahan.
Latar belakang AHY adalah militer dan seorang politisi. Sejak 2020, ia menjabat Ketua Umum Partai Demokrat hingga saat ini. AHY merupakan putra dari Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya bernama Kabinet Merah Putih berikut sejumlah nama-nama menteri yang berada dalam kabinet pemerintahannya, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu malam. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan sejumlah nama menteri didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
"Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama kabinet ini Kabinet Merah Putih dan saya ingin umumkan susunan kabinet merah putih 2024," kata Presiden Prabowo. Adapun jumlah menteri dan kepala badan yang diumumkan mencapai 53 orang, sedangkan wakil menteri yang diumumkan berjumlah 56 orang. Pengumuman tersebut dilakukan setelah Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dalam Sidang Paripurna MPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10).
Antara
VOInews.id, Jakarta:Sugiono resmi ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri RI oleh Prabowo Subianto yang pada Minggu pagi telah dilantik sebagai Presiden RI bersama Gibran Rakabuming Raka yang turut ambil sumpah sebagai Wakil Presiden RI. Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo usai jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta, Minggu malam. Presiden turut mengumumkan politisi Partai Gelora Anis Matta, Wakil Tetap RI untuk PBB Arrmanatha Nasir, dan Duta Besar RI untuk Jerman Arif Havas Oegroseno akan menjabat sebagai wakil menteri luar negeri.
Ketiga Wamenlu akan membantu Sugiono, yang pada periode 2019—2024 bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI, menjalankan tugasnya menakhodai diplomasi nasional sebagai Menlu RI pada Kabinet Prabowo, yang diberi nama “Kabinet Merah Putih.” Sugiono sebelumnya mengaku siap ditempatkan di posisi manapun untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, usai bertemu dengan Prabowo di kediamannya di kawasan Kartanegara IV, Jakarta Selatan, Senin (14/10). "Saya prajurit, apapun yang diberikan tugas kepada saya akan laksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab," kata Sugiono saat itu.
Sugiono diketahui telah bertugas menyambut tamu negara yang datang ke Tanah Air untuk upacara pelantikan Prabowo-Gibran, Sabtu (19/10). Ia menyambut Utusan Khusus Presiden Uni Emirat Arab Nahyan bin Mubarak Al-Nahyan yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan menteri-menteri yang diumumkan Presiden Prabowo malam ini bakal langsung dilantik sebagai menteri pada Senin (21/10) pagi, sementara untuk para wakil menteri, yang juga diumumkan malam ini, akan dilantik pada Senin sore hari. Beberapa hari sebelum pelantikan, Prabowo telah memanggil 100 orang lebih untuk calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan ke kediaman pribadinya di Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta Selatan. Prabowo juga memberi pembekalan kepada mereka selama dua hari di kediamannya yang berada di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Antara